DPRD Desak Pemprov Jawa Tengah Bantu Honorer K2
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv, Pemprov Jateng tidak boleh membiarkan tenaga honorer berjuang sendirian. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setidaknya bisa memberi pengertian kepda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengakomodir tenaga honorer.
"Pemprov bisa membantu. Jangan biarkan Pemerintah mengakomodir honorer hanya sedikit dengan alasan terbatasnya APBN. Pusat harus juga melihat kebutuhan daerah," katanya, Minggu (25/5). Sebab Jateng sendiri juga masih kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Masih banyak sekolah swasta dan puskesmas yang kekurangan tenaga.
Dari 987 ribu tenaga honorer K-2, menurut Zen, pemerintah pusat hanya mengambil 30 persen. Setelah ini pemerintah pusat akan menghaspus tenaga honorer, sehingga masih ada sekitar 600 ribu tenaga honorer yang tak jelas nasibnya. Padahal tenaga honorer yang terlunta-lunta itu sudah mengabdi puluhan tahun pada Negara dengan honor kecil.
Zen meminta Kemenpan-RB menggelar seleksi CPNS K-2 lagi dan menyediakan kuota hingga 50 persen. Selain mempertimbangkan kualitas pendidikan dan kompetensi, lama pengabdian juga menjadi nilai plus. Tapi tenaga honorer K-2 yang belum masuk dalam seleksi kedua ini, tetap harus dipikirkan.
"Harus ada peraturan baru, tetap mengakomodir menjadi honorer dengan gaji minimal standar UMK. sambil melihat kondisi beberapa tahun ke depan, kalau butuh tenaga lagi bisa seleksi CPNS lagi," katanya.
Terkait dugaan kecurangan pada CPNS K-2, Zen meminta pengusutan tuntas. Menurutnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seharusnya punya data tenaga honorer yang memenuhi syarat dan yang tidak. "Ini bisa ditelusuri, tergantung komitmen bersama," tegasnya.
0 Comments