Honorer Kudus yang Tak Lolos Seleksi Diusulkan CPNS
Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), Senin (19/5) menyerahkan surat ke Bupati Kudus. Isi surat terkait tenaga honorer kategori II yang tidak lolos tes seleksi CPNS dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadi CPNS.
Menurut Sekretaris KMKB, Slamet Macmudi, usulan ditujukan kepada pegawai kategori dua yang mengikuti uji publik tahun 2012 tetapi tidak lolos seleksi CPNS. Usulan tersebut diharapkan dapat disampaikan Pemkab ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami menilai, tenaga honorer kategori II yang asli tidak lolos tes seleksi CPNS, salah satu sebabnya karena banyaknya tenaga honorer kategori II ilegal yang ikut serta dalam proses seleksi tes CPNS," katanya, Senin (19/5).
Akibatnya, peluang mereka mengecil. Jika proses seleksi tidak ada manipulasi, mereka yang tidak lolos akan menerima dengan lapang dada. Pemkab didesak memperjuangkan mereka untuk diangkat sebagai CPNS, mengingat masih ada posisi yang kosong.
Dari jumlah formasi yang tersedia masih ada 84 tempat yang masih kosong, menyusul 206 tenaga honorer kategori II yang sebelumnya dinyatakan lolos tes seleksi ternyata 86 orang terbukti memanipulasi data.
Menanggapi hal itu, Bupati Kudus H Musthofa akan meneruskannya ke Kemenpan dan BKN. Berdasarkan pengumuman hasil verifikasi dan pemberkasan oleh Pemkab Kudus terhadap 206 tenaga honorer kategori II yang sebelumnya dinyatakan lolos tes seleksi CPNS, tercatat hanya 122 orang yang lolos. Adapun jumlah tenaga honorer kategori II yang mengikuti tes seleksi CPNS 2014 tercatat 504 dan 206 orang di antaranya lolos seleksi.
Selanjutnya, dari 206 tenaga honorer yang menjadi sasaran verifikasi yang hadir hanya 153 orang dan 53 orang lainnya tidak hadir. Dari 153 orang yang mengikuti verifikasi, terdapat 31 orang yang tidak memenuhi persyaratan sehingga yang diumumkan lolos verifikasi dan pemberkasan tenaga honorer kategori II sebanyak 122 orang.
Sedangkan hasil verifikasi, klarifikasi dan konsultasi yang dilakukan Ombudsman Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, dari 36 orang yang ''diperiksa'' hanya dua orang yang dicoret. Selanjutnya, mereka diminta mengundurkan diri.
0 Comments