Enam Pemda di Jateng dan Yogyakarta Tak Dapat Formasi CPNS

Enam daerah di wilayah Jawa Tengah dan Yogjakarta tidak mendapatkan formasi CPNS 2014. Lima di antaranya ada di Jateng dan hanya satu di Yogja.

"Dari 36 pemda di Jawa Tengah,  hanya lima yang tidak mendapat alokasi tambahan formasi, yakni Kudus, Pemalang, Rembang, Wonosobo, dan Karanganyar," ungkap Karo Hukum, Komunikasi, Informasi Publiik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB) Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (10/7).

Ditambahkannya, di Yogjakarta, hanya Kabupaten Bantul yang tidak mendapat alokasi formasi CPNS tahun ini.

Adapun daftar pemda di Jateng dan DIY yang mendapat alokasi formasi CPNS 2014 adalah sebagai berikut : Pemprov Jateng, Kab Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Jeparan, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang.

Selain itu, Temanggung, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Magelang, dan Surakarta.

Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat formasi adalah Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, dan Pemkab Kulonprogo.

view the original news here

Read More

Belum Diangkat CPNS, Puluhan Pegawai K2 Kudus Demo

Untuk kesekian kalinya, Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) dan puluhan pegawai kategori dua (K2) menggelar aksi, Selasa (3/6).

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah tidak melupakan jasa-jasa mereka dan kemudian mengakomodir menjadikan abdi negara tersebut masuk dalam CPNS.

Pantauan Suara Merdeka di lokasi, puluhan K2 dan KMKB berkumpul di sekitar Alun-alun Simpang Tujuh, Selasa (3/5) sore. Dengan pengawalan puluhan personel Polres Kudus, orasi dan aksi teaterikal pun digelar.

Ketua KMKB Sururi Mujib meminta kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi agar menerbitkan regulasi pengangkatan K2 yang disebutnya ''asli''. Dikatakan asli karena semua persyaratan untuk menjadi K2 menurut kelompok tersebut sudah dipenuhi. ''Diduga karena banyak permainan, banyak K2 asli yang hingga saat ini belum masuk daftar CPNS,'' katanya.

Pihaknya tidak akan kehilangan semangat untuk memperjuangkan hal itu. Menurutnya, para pendidik tersebut layak untuk menjadi CPNS. ''Salah satunya karena mereka telah mengikuti uji publik pada 2010 dan 2012,'' jelasnya.

Sesuai regulasi, seharusnya mereka mendapatkan predikat CPNS. Hal itu sesuai dengan PP nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Hononer menjadi CPNS. Regulasi lainnya yakni PP Nomer 43 Tahun 2007 dan PP Nomer 56 Tahun 2012, serta Peraturan Kepala BKN Nomer 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

Kelompok tersebut juga masih ngotot menyebut masih ada 86 pegawai K2 bermasalah yang lolos tes 2013 - 2014. Pihaknya juga meminta siapa saja yang dianggap terlibat dalam persoalan K2 agar dapat diproses sesuai ketentuan yang ada. Setelah sekitar satu jam berorasi, massa K2 ndan KMKB pun bergerak menuju ke gedung DPRD dengan pengawalan aparat.

view the original news here

Read More

Honorer Kudus yang Tak Lolos Seleksi Diusulkan CPNS

Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), Senin (19/5) menyerahkan surat ke Bupati Kudus. Isi surat terkait tenaga honorer kategori II yang tidak lolos tes seleksi CPNS dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadi CPNS.

Menurut Sekretaris KMKB, Slamet Macmudi, usulan ditujukan kepada pegawai kategori dua yang mengikuti uji publik tahun 2012 tetapi tidak lolos seleksi CPNS. Usulan tersebut diharapkan dapat disampaikan Pemkab ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami menilai, tenaga honorer kategori II yang asli tidak lolos tes seleksi CPNS, salah satu sebabnya karena banyaknya tenaga honorer kategori II ilegal yang ikut serta dalam proses seleksi tes CPNS," katanya, Senin (19/5).

Akibatnya, peluang mereka mengecil. Jika proses seleksi tidak ada manipulasi, mereka yang tidak lolos akan menerima dengan lapang dada. Pemkab didesak memperjuangkan mereka untuk diangkat sebagai CPNS, mengingat masih ada posisi yang kosong.

Dari jumlah formasi yang tersedia masih ada 84 tempat yang masih kosong, menyusul 206 tenaga honorer kategori II yang sebelumnya dinyatakan lolos tes seleksi ternyata 86 orang terbukti memanipulasi data.

Menanggapi hal itu, Bupati Kudus H Musthofa akan meneruskannya ke Kemenpan dan BKN. Berdasarkan pengumuman hasil verifikasi dan pemberkasan oleh Pemkab Kudus terhadap 206 tenaga honorer kategori II yang sebelumnya dinyatakan lolos tes seleksi CPNS, tercatat hanya 122 orang yang lolos. Adapun jumlah tenaga honorer kategori II yang mengikuti tes seleksi CPNS 2014 tercatat 504 dan 206 orang di antaranya lolos seleksi.

Selanjutnya, dari 206 tenaga honorer yang menjadi sasaran verifikasi yang hadir hanya 153 orang dan 53 orang lainnya tidak hadir. Dari 153 orang yang mengikuti verifikasi, terdapat 31 orang yang tidak memenuhi persyaratan sehingga yang diumumkan lolos verifikasi dan pemberkasan tenaga honorer kategori II sebanyak 122 orang.

Sedangkan hasil verifikasi, klarifikasi dan konsultasi yang dilakukan Ombudsman Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, dari 36 orang yang ''diperiksa'' hanya dua orang yang dicoret. Selanjutnya, mereka diminta mengundurkan diri.

view the original news here

Read More