BNNP: PNS DKI Jakarta Wajib Tes Urine

Badan Narkotika Nasional Provinsi memastikan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta akan menjalani tes urine guna memastikan bahwa mereka bebas dari narkoba.

"PNS di semua lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan berbagai tingkatan eselon wajib mengikuti tes urine," ujar Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta Sapari Partodiharjo, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Pihaknya mengaku telah meminta izin dan mendapat lampu hijau dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk melakukan serangkaian tes antinarkoba, terutama tes urine di kalangan birokrat.

"Awal September lalu kami sudah bertemu dan berdialog dengan Plt Gubernur. Tanggapannya positif dan sangat mendukung tes urine pegawai," katanya.

Sejak 2013, kata dia, BNNP telah menggelar serangkaian tes antinarkoba dan tes urine di lima SKPD DKI Jakarta, masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengakui ada sejumlah PNS yang terindikasi mengkonsumsi narkoba setelah hasil es urine dinyatakan positif.

"Semisal di Satpol PP, ada seorang anggota terindikasi. Kemudian di Dinas PU terdapat 19 pegawai hasil tes urinenya dinyatakan positif," kata pria yang juga komandan tim razia tempat hiburan malam tersebut.

Sebagai bentuk tindak lanjut, BNNP telah menyerahkan data dan nama pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba untuk berikutnya ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ke depan, lanjut Sapari, pihaknya akan menggelar tes urine ke seluruh SKPD tanpa terkecuali, mulai tingkat provinsi, kota/kabupaten, camat, lurah hingga birokrat dengan pangkat golongan terkecil.

"Yang paling dekat, tes urine dilakukan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tapi untuk kepastian waktunya, kami tidak bisa memastikan. Tidak menutup kemungkinan bersifat dadakan," katanya.