Minta Kejelasan Nasib, Honorer K2 Datangi DPRD Pamekasan

Sejumlah guru honorer ketegori 2 (K2) di Pamekasan mendatangi kantor DPRD setempat, minta kejelasan nasib mereka yang tidak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Selasa (14/7/2015).

"Kami minta pengakuan dari pemerintah daerah (pemda) atas nama Bupati, yakni berupa SK (surat keputusan) untuk K2," kata Masykur, salah satu perwakilan guru kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/7/2015).

Diakunya, saat ini guru honorer K2 yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) sebanyak 1.443 orang. "Prinsipnya mereka (jumlah honerer K2) sudah diakui dan sudah mengikuti seleksi CPNS K2, beberapa waktu lalu," ungkapnya.

"Sayangnya, pada saat itu yang terjaring hanya sebanyak 161 orang atau 11 persen tenaga honorer K2. Sisanya dinyatakan tidak lulus," jelasnya.

Berdasar data di Kemenpan-RB, setelah kembali dilakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer K2 menjadi 160 orang. "(Pemerintah) Masih banyak membutuhkan tenaga PNS, khususnya di pendidikan. Sementara K2 sudah mengabdi puluhan tahun," sesalnya.

"Yang pasti hal ini tidak ada jaminan dari pemerintah, karena belum ada aturan yang jelas dari pemerintah bagi tenaga honorer K2 untuk di angkat menjadi CPNS," pungkasnya.

Untuk diketahui, pada audiensi tersebut. Para guru honorer ditemui langsung oleh Komisi I DPRD Pamekasan, Sekretaris Daerah (Sekda), Alwi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pamekasan.*beritajatim