Tanpa Guru PNS, Honorer 'Keroyokan' Ngajar Beberapa Sekolah Negeri di Bungo

Alhasil banyak sekolah negeri ternyata hanya memiliki guru honorer, bahkan tak satupun ada guru PNS. Seperti contoh SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang SP VI, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
Meski umur sekolah sudah lebih sewindu atau delapan tahun sejak berdiri 2007 silam, namun tenaga pengajar sampai sekarang hanya honor.
Soal ini, Kepala Dinas Pendidikan Bungo, Hasrizal mengakui bahwa memang banyak sekolah di kabupaten ini yang minim tenaga pengajar PNS. Hal inilah kata dia yang menjadi dilema Disdik saat akan membangun gedung baru.
"Ini masalah kita, sangat dilema bila ada gedung baru, kita selalu kesulitan tenaga pengajar khususnya PNS. Sementara mempersiapkan guru tidak bisa instan, menunggu pengangkatan," urainya, Senin (18/1).
Namun tahun ini semua kewenangan terkait sekolah menengah atas dan sederajat, sepenuhnya ada di provinsi, sesuai dengan amanah undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Karena itu pihaknya sudah dilarang memindahkan maupun menggeser guru PNS, termasuk pembangunan infrastruktur tidak lagi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
"Jadi saya tidak boleh lagi mindahkan orang, ini kewenangan provinsi, kita berharap ke depan provinsi memberi support baik untuk tenaga pengajar maupun infrastruktur," tukasnya.
Sejauh ini lanjut Hasrizal, daerah menyampaikan terimakasih kepada honorer yang mau mengabdikan diri mengajar di sekolah-sekolah yang minim guru PNS.
Dapat disebut, proses belajar mengajar di SMAN-SMKN jauh dari pusat kota dilakukan dengan cara 'keroyokan'. Bukan hanya honorer pengajar, honor camat juga banyak yang diperbantukan untuk mengajar.
"Kita sekarang dibantu juga oleh camat, mereka mengerahkan honorer untuk mengajar. Bahkan ada guru SD-SMP yang bantu ngajar SMK. Ada juga UPTD bantu," pungkasnya.*tribun