Defisit Anggaran di Lampung, Gaji ke-14 PNS dan Insentif RT Jadi Tumbal

Defisit anggaran melanda sejumlah pemerintah daerah maupun Pemprov Lampung. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat membuat keuangan terganggu.

Pemkot Bandar Lampung misalnya, menjelang akhir tahun 2015 diguncang krisis defisit annggaran dengan total sekitar Rp 372 miliar.

Dampaknya, sejumlah kewajiban pemkot di tahun 2015 menjadi tunggakan dan menggangu kinerja keuangan pemkot tahun 2016.

Tunggakan kepada para rekanan, insentif guru honor, insentif ketua -ketua rukun tetangga, ketua lingkungan, tunjangan sertifikasi, gaji ke 14 para pegawai negeri sipil dilingkungan Pemkot Bandar Lampung, pembayarannya terganggu akibat dampak dari defisit.

Defisit keuangan pemkot dipicu pendapatan daerah yang tidak terealisasi, serta dana bagi hasil (DBH) dari pemprov yang tak kunjung dibayar yakni Rp 55 miliar.

Berdasar laporan panitia khusus Laporan pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2015, yang disampaikan Pansus DPRD beberapa hari lalu , tercatat target pendapatan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 sebesar Rp 2,325 triliun, dan hanya terealisasi Rp 1, 843 triliun, atau sekitar 79 persen.*tribunnews