Kudeta Militer Akibatkan 45.000 PNS Turki Dipecat

Media Turki belakangan mengeluarkan laporan yang cukup mengejutkan terkait dampak dari kudeta militer pada Sabtu 16 Juli 2016. Upaya penggulingan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang dinilai gagal tersebut mengakibatkan lebih dari 45.000 pegawai negeri sipil (PNS) dipecat dan dipaksa melepaskan jabatannya. 

Mereka yang dipecat tidak hanya dari kalangan militer, tetapi juga menyasar hingga tingkat pendidikan. Pemerintah menilai mereka bukan hanya tidak setia kepada Erdogan, tetapi juga pengkhianat yang lebih memilih menjadi pengikut Fethullah Gulen. 

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim bahkan menyebut orang-orang tersebut berpotensi mendirikan organisasi teroris di sana. “Kita harus mencabut mereka hingga akar-akarnya,” seru dia di hadapan parlemen, seperti dilansir BBC, Rabu (20/7/2016). 

Sementara itu mereka juga melayangkan permohonan ekstradisi Gulen ke Pemerintah Amerika Serikat untuk memprosesnya secara hukum di Turki. Pasca-kudeta, pemerintah telah memecat sedikitnya 15.200 guru dan tenaga pengajar, kemudian 1.577 dosen di perguruan tinggi dipaksa mengundurkan diri. 

Demikian juga 8.777 PNS yang bekerja di bawah kementerian dalam negeri, 1.500 staf kementerian keuangan, dan 257 orang lainnya yang mengais rezeki di kantor perdana menteri. 

Jumlah ini belum termasuk lebih dari 6.000 personel militer dan hampir 9.000 polisi yang juga dicopot dari posisinya sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan. Sekira 3.000 hakim juga ditangguhkan dari jabatannya terkait kudeta. 

Taktik pembersihan oleh Erdogan faktanya mengundang polemik di dunia internasional. Sebagaimana pemecatan tersebut dilihat terjadi secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Ditambah dengan mencuatnya perdebatan untuk menghukum mati para pelaku kudeta yang jelas bertentangan dengan DUHAM. 

Pejabat senior di Jerman pada Selasa 19 Juli 2016 menyatakan ada perpecahan mendalam di Turki saat ini. Dikhawatirkan dampaknya berimbas ke komunitas Turki yang cukup banyak jumlahnya di Jerman. “Bahaya dari meningkatnya kekerasan antara pendukung dan oposisi Erdogan juga mengemuka di Jerman,” kata Menteri Dalam Negeri Joachim Herrmann. 

Komentar miring juga datang dari Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz. Dia menuduh upaya pembersihan pejabat di Turki sebagai aksi balas dendam terhadap pengkritik dan musuh-musuh Erdogan.*okezone