Di negara manapun, orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan dituntut menjalankan amanat rakyat. Namun di China, terbukti banyak pegawai negeri sipil, maupun pimpinan Partai Komunis selama ini menyelewengkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi.
Situasi berubah sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2013. Pelbagai kebijakan baru secara spesifik 'menghabisi' pejabat yang terbiasa bertindak culas.
Salah satu kebijakan Jinping paling terkenal adalah memburu koruptor kakap yang kabur ke luar negeri. Aturan keras lainnya, pejabat yang kini menjabat dipaksa ke penjara, menengok teman-temannya yang menderita setelah ketahuan korupsi.
Hasilnya, sejak Jinping berkuasa dua tahun lalu, lebih dari 100 pejabat tinggi hingga level menteri, dicokok lantaran terbukti korup. Puluhan bekas pejabat kini menunggu eksekusi setelah divonis mati.
Penasaran apa saja kebijakan pemerintah China memangkas para penjahat di birokrasi negara?
1.Pejabat aktif China disuruh ke penjara tengok teman korup
Gerakan anti korupsi gaya baru dicanangkan Partai Komunis China. Setiap pejabat partai itu kini mengikuti tur ke penjara-penjara. Mereka diajak menengok rekan yang mendekam di bui karena mencuri uang rakyat.
'Piknik' merasakan penjara itu sudah digelar di Provinsi Hubei. Lebih dari 70 pejabat provinsi itu, bersama istri masing-masing - diajak menemui 15 bekas petinggi yang kini kurus kering karena dicokok polisi.
Times of India melaporkan, Selasa (26/5), foto-foto kunjungan itu dicetak di halaman depan surat kabar Harian Rakyat yang jadi corong pemerintah China.
Ide mengajak pejabat mengunjungi rekannya yang dipenjara dicetuskan pertama kali oleh Komisi Pusat Disiplin Anggota Partai Komunis China (CCDI). "Dengan kunjungan ini, para kader kami dorong untuk lebih memahami hukuman yang mereka terima bila melakukan korupsi," tulis pernyataan tertulis CCDI.
2.Gelar operasi rubah, kejar koruptor di luar negeri
Sejak akhir 2014, 20 orang anggota tim penyidik Kejaksaan Agung China disebar ke seluruh dunia. Mereka melacak aset dan keberadaan para koruptor yang kabur dari Negeri Tirai Bambu. Nama operasi ini "Berburu Rubah".
Beberapa sasaran tim ini adalah pemain lama yang sudah menggarong uang rakyat sejak 1980-an. Tak cuma pejabat negara, pengusaha nakal pun jadi incaran.
Hasilnya, 750 pegawai negeri korup yang kabur ke Malaysia, Kamboja, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat telah dipulangkan. Pemerintah Negeri Panda mengklaim, hasil kerja mereka berhasil menyelamatkan USD 1,5 miliar.
Wakil Direktur Tim Pemburu Rubah Liu Dong menegaskan pihaknya menghormati hukum negara lain. Tapi, dia memastikan tidak akan membiarkan tersangka yang mereka incar mencari perlindungan hukum.
"Kami akan memburu mereka dan menyeret mereka ke pengadilan, di manapun para koruptor itu bersembunyi," kata Liu seperti dilansir Telegraph, Sabtu, 1 November 2014.
Salah satu korbannya adalah Gao Xinyuan. Dia membalik nama aset BUMN di China, lalu kabur ke Sydney, Australia berbekal uang USD 1,2 juta satu dekade lalu. Tapi ketika rekeningnya dibekukan, Gao menyerah. Dia sudah dibawa pulang ke Negeri Tirai Bambu.
3.Pejabat punya barang mewah berlebihan disikat
Zhou Jiugeng seorang Direktur Properti di China mendadak menerima surat pemecatan setelah fotonya saat menggunakan barang-barang mahal beredar luas di Internet.
Dikutip dari laman Telegraph, 30 Desember 2008, Zhou tertangkap mengenakan jam tangan bermerek Vacheron Constantin yang nilainya ditaksir mencapai 7 ribu Pound Sterling (Rp 146,7 juta).
Tidak hanya penggunaan jam tangan, netizen yang kesal dengan barang mewah Zhou kerap menyoroti rokok yang dihisap adalah merek terbaik dan berharga 15 Pound Sterling (Rp 314 ribu).
Pasalnya nilai gaji yang didapat oleh Zhou dari statusnya sebagai pegawai dinilai tidak sebanding. Kendati demikian, Zhou juga sering terlihat wira-wiri dengan menggunakan mobil merek Amerika, Cadillac. Pemerintah mengkonfirmasi bila Zhou telah dipecat atas tuduhan penggunaan uang publik.
4.Bikin lembaga mirip KPK di Indonesia
China tetap tidak puas dengan upaya penegakan korupsi yang sudah dilakukan selama ini. Walau ratusan tersangka sudah ditahan, dan puluhan telah dihukum mati, pemerintah pusat di Beijing hendak mendirikan lembaga khusus dibekali kekuasaan besar, mirip Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Partai Komunis China (SPP) Qiu Xueqiang, seperti dilansir Xinhua, Selasa (4/11). Selama ini, otoritas penyidik di Negeri Tirai Bambu kekurangan personel. Kewenangannya juga masih tumpang tindih saat mengungkap kasus korupsi.
"Dengan adanya lembaga baru ini, kami dapat fokus menyidik kasus-kasus besar dan secara efektif menembus batas kewenangan antar departemen," ujarnya.
Keputusan membentuk lembaga baru ini datang dari Politbiro Partai Komunis China. Nantinya kepala KPK ala China ini posisinya setara wakil menteri.
"Kita menganggap persetujuan dari Partai untuk membentuk lembaga baru ini sebagai kesempatan meningkatkan pemberantasan korupsi lebih canggih dan efektif," kata Qiu.
5.Muncul UU baru, PNS malas langsung dipecat
Beleid baru tentang Aparatur Sipil Negara dilansir pemerintah Republik Rakyat China. Dalam aturan itu, ada poin soal penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan untuk pejabat yang kinerjanya buruk.
Ukuran kinerja buruk itu, seperti dilansir Shanghaiist, Minggu (28/6), adalah bermalas-malasan, tidak kompeten dengan bidang kerjanya, serta terbukti korup.
Aturan yang dirancang Politbiro Partai Komunis China ini diteken langsung oleh Presiden Xi Jinping. Lembaga yang menjalankan aturan itu adalah Badan Pengawas Pusat Disiplin Partai (CCDI).
"Pemantauan kedisiplinan, diukur dari kinerja aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat partai atau korup, menjadi tolok ukur utama," tulis laporan itu.
Beleid tersebut adalah dasar hukum untuk tindakan yang selama ini secara de facto sudah dijalankan Presiden Jinping. Yakni menyikat petinggi partai dari kalangan senior yang terindikasi korup. Belum lama, CCDI menamatkan karir Zhou Yongkang, tokoh senior PKC yang banyak menerima suap di era Presiden Hu Jintao.*merdeka
Korea Selatan mulai Rabu (28/09) memberlakukan peraturan ketat untuk memberantas korupsi di tingkat bawah yang dianggap sudah merajalela.
