-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label china. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label china. Tampilkan semua postingan

Senin, 28 Desember 2015

Longsoran Sampah Maut, PNS China Bunuh Diri

Longsoran sampah maut di Shenzhen, China menyebabkan 33 bangunan runtuh dan terkubur tanah pada Minggu 20 Desember 2015. Kepolisian pun menangkap 12 orang yang diduga menjadi dalang longsoran tersebut. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Shenzhen pun memilih untuk mengakhiri hidupnya demi menghindari hukuman.

Seperti diberitakan BBC, Selasa (29/12/2015), PNS mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela apartemen pribadinya. Pria tersebut diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Perkotaan. Dia diduga sebagai orang yang memberi izin pembuangan limbah di lokasi tersebut.

Ini merupakan kejadian ketiga di mana petinggi-petinggi di China bunuh diri setelah terjadinya bencana di kawasan-kawasan industri sepanjang 2015.

Pada Minggu 27 Desember lalu seorang pemilik tambang bunuh diri karena 17 pekerjanya terperangkap di reruntuhan tambang di Shandong. Awal 2015, seorang PNS di Tianjin juga memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah ledakan kimia yang menewaskan 173 orang.

Mereka diduga lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada harus menghadapi hukuman penjara dalam waktu yang lama atau dimiskinkan oleh pengadilan. China memang dikenal sering bertindak tegas kepada para pemangku kepentingan yang dinilai melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.*okezone

Senin, 29 Juni 2015

Ini 5 Cara Manjur China Habisi PNS Korup

Di negara manapun, orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan dituntut menjalankan amanat rakyat. Namun di China, terbukti banyak pegawai negeri sipil, maupun pimpinan Partai Komunis selama ini menyelewengkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi.

Situasi berubah sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2013. Pelbagai kebijakan baru secara spesifik 'menghabisi' pejabat yang terbiasa bertindak culas.

Salah satu kebijakan Jinping paling terkenal adalah memburu koruptor kakap yang kabur ke luar negeri. Aturan keras lainnya, pejabat yang kini menjabat dipaksa ke penjara, menengok teman-temannya yang menderita setelah ketahuan korupsi.

Hasilnya, sejak Jinping berkuasa dua tahun lalu, lebih dari 100 pejabat tinggi hingga level menteri, dicokok lantaran terbukti korup. Puluhan bekas pejabat kini menunggu eksekusi setelah divonis mati.

Penasaran apa saja kebijakan pemerintah China memangkas para penjahat di birokrasi negara? 

1.Pejabat aktif China disuruh ke penjara tengok teman korup
Gerakan anti korupsi gaya baru dicanangkan Partai Komunis China. Setiap pejabat partai itu kini mengikuti tur ke penjara-penjara. Mereka diajak menengok rekan yang mendekam di bui karena mencuri uang rakyat.

'Piknik' merasakan penjara itu sudah digelar di Provinsi Hubei. Lebih dari 70 pejabat provinsi itu, bersama istri masing-masing - diajak menemui 15 bekas petinggi yang kini kurus kering karena dicokok polisi.

Times of India melaporkan, Selasa (26/5), foto-foto kunjungan itu dicetak di halaman depan surat kabar Harian Rakyat yang jadi corong pemerintah China.

Ide mengajak pejabat mengunjungi rekannya yang dipenjara dicetuskan pertama kali oleh Komisi Pusat Disiplin Anggota Partai Komunis China (CCDI). "Dengan kunjungan ini, para kader kami dorong untuk lebih memahami hukuman yang mereka terima bila melakukan korupsi," tulis pernyataan tertulis CCDI.

2.Gelar operasi rubah, kejar koruptor di luar negeri
Sejak akhir 2014, 20 orang anggota tim penyidik Kejaksaan Agung China disebar ke seluruh dunia. Mereka melacak aset dan keberadaan para koruptor yang kabur dari Negeri Tirai Bambu. Nama operasi ini "Berburu Rubah".

Beberapa sasaran tim ini adalah pemain lama yang sudah menggarong uang rakyat sejak 1980-an. Tak cuma pejabat negara, pengusaha nakal pun jadi incaran.

Hasilnya, 750 pegawai negeri korup yang kabur ke Malaysia, Kamboja, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat telah dipulangkan. Pemerintah Negeri Panda mengklaim, hasil kerja mereka berhasil menyelamatkan USD 1,5 miliar.

Wakil Direktur Tim Pemburu Rubah Liu Dong menegaskan pihaknya menghormati hukum negara lain. Tapi, dia memastikan tidak akan membiarkan tersangka yang mereka incar mencari perlindungan hukum.

"Kami akan memburu mereka dan menyeret mereka ke pengadilan, di manapun para koruptor itu bersembunyi," kata Liu seperti dilansir Telegraph, Sabtu, 1 November 2014.

Salah satu korbannya adalah Gao Xinyuan. Dia membalik nama aset BUMN di China, lalu kabur ke Sydney, Australia berbekal uang USD 1,2 juta satu dekade lalu. Tapi ketika rekeningnya dibekukan, Gao menyerah. Dia sudah dibawa pulang ke Negeri Tirai Bambu.

3.Pejabat punya barang mewah berlebihan disikat
Zhou Jiugeng seorang Direktur Properti di China mendadak menerima surat pemecatan setelah fotonya saat menggunakan barang-barang mahal beredar luas di Internet.

Dikutip dari laman Telegraph, 30 Desember 2008, Zhou tertangkap mengenakan jam tangan bermerek Vacheron Constantin yang nilainya ditaksir mencapai 7 ribu Pound Sterling (Rp 146,7 juta).

Tidak hanya penggunaan jam tangan, netizen yang kesal dengan barang mewah Zhou kerap menyoroti rokok yang dihisap adalah merek terbaik dan berharga 15 Pound Sterling (Rp 314 ribu).

Pasalnya nilai gaji yang didapat oleh Zhou dari statusnya sebagai pegawai dinilai tidak sebanding. Kendati demikian, Zhou juga sering terlihat wira-wiri dengan menggunakan mobil merek Amerika, Cadillac. Pemerintah mengkonfirmasi bila Zhou telah dipecat atas tuduhan penggunaan uang publik.

4.Bikin lembaga mirip KPK di Indonesia
China tetap tidak puas dengan upaya penegakan korupsi yang sudah dilakukan selama ini. Walau ratusan tersangka sudah ditahan, dan puluhan telah dihukum mati, pemerintah pusat di Beijing hendak mendirikan lembaga khusus dibekali kekuasaan besar, mirip Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Partai Komunis China (SPP) Qiu Xueqiang, seperti dilansir Xinhua, Selasa (4/11). Selama ini, otoritas penyidik di Negeri Tirai Bambu kekurangan personel. Kewenangannya juga masih tumpang tindih saat mengungkap kasus korupsi.

"Dengan adanya lembaga baru ini, kami dapat fokus menyidik kasus-kasus besar dan secara efektif menembus batas kewenangan antar departemen," ujarnya.

Keputusan membentuk lembaga baru ini datang dari Politbiro Partai Komunis China. Nantinya kepala KPK ala China ini posisinya setara wakil menteri.

"Kita menganggap persetujuan dari Partai untuk membentuk lembaga baru ini sebagai kesempatan meningkatkan pemberantasan korupsi lebih canggih dan efektif," kata Qiu.

5.Muncul UU baru, PNS malas langsung dipecat
Beleid baru tentang Aparatur Sipil Negara dilansir pemerintah Republik Rakyat China. Dalam aturan itu, ada poin soal penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan untuk pejabat yang kinerjanya buruk.

Ukuran kinerja buruk itu, seperti dilansir Shanghaiist, Minggu (28/6), adalah bermalas-malasan, tidak kompeten dengan bidang kerjanya, serta terbukti korup.

Aturan yang dirancang Politbiro Partai Komunis China ini diteken langsung oleh Presiden Xi Jinping. Lembaga yang menjalankan aturan itu adalah Badan Pengawas Pusat Disiplin Partai (CCDI).

"Pemantauan kedisiplinan, diukur dari kinerja aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat partai atau korup, menjadi tolok ukur utama," tulis laporan itu.

Beleid tersebut adalah dasar hukum untuk tindakan yang selama ini secara de facto sudah dijalankan Presiden Jinping. Yakni menyikat petinggi partai dari kalangan senior yang terindikasi korup. Belum lama, CCDI menamatkan karir Zhou Yongkang, tokoh senior PKC yang banyak menerima suap di era Presiden Hu Jintao.*merdeka

Jumat, 26 Juni 2015

AS Secara Terbuka Sebut China Dalang Pencurian Data PNS

Direktur Nasional Intelijen Amerika Serikat James Clapper mengatakan pada Kamis (25/6) bahwa China adalah tersangka utama dalam aksi peretasan besar-besaran yang mencuri data jutaan pegawai negeri sipil Negeri Paman Sam.

Komentar Clapper menandai pertama kalinya pemerintah Barack Obama secara terbuka menuding Beijing berada di balik serangan Kantor Manajemen Personel.

"Anda dapat mengetahui ciri atas apa yang telah China lakukan," kata Clapper seperti dikutip dari The Wall Street Journal.

Dalam sebuah pernyataan, lembaga yang dipimpin Clapper menegaskan bahwa telah mengidentifikasi Cina sebagai pelaku, meskipun penyelidikan pemerintah AS masih berlangsung.

Direktur Kantor Manajemen Personel melaporkan bahwa data 4,2 juta pegawai negeri sipil dan pensiunan telah dicuri. Peristiwa kali ini disebut sebagai pencurian data pemerintah AS terbesar sepanjang sejarah.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, belum memberi pernyataan terbuka terkait pencurian data ini selama pertemuan tingkat tinggi antara China dan Amerika Serikat di Washington.

Kerry hanya berkata, pihak AS secara jelas mengatakan bahwa pencurian data tidak dapat diterima. Ia berkata negara perlu membangun "kode etik" perilaku dunia maya dan China telah menyetujui hal itu.*cnn

Rabu, 24 Juni 2015

Bentrok Berdarah di China Diduga Akibat PNS Dilarang Puasa

Sedikitnya 18 orang tewas dalam bentrokan di pos pemeriksaan polisi di daerah Xinjiang, China. Begitu laporan media Amerika Serikat.

Radio Free Asia melaporkan etnik Uighur menggunakan pisau dan bom untuk menyerang polisi setelah menerobos pos pemeriksaan.

Polisi bersenjata kemudian melakukan pengejaran dan melancarkan serangan balasan yang menewaskan para tersangka pelaku penyerangan.

Hingga kini pihak berwenang menolak memberikan komentar tentang peristiwa itu, tetapi staf rumah sakit di kota Kashgar, Xinjiang, mengatakan beberapa orang anggota kepolisian mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit.

Kerusuhan sering terjadi di kawasan Xinjiang yang mayoritas penduduknya adalah etnik Uighur. Mereka mengatakan tindakan represif pemerintah pusat terhadap tradisi budaya dan agama menyulut kekerasan di sana.

Adapun kekerasan terbaru, menurut laporan-laporan media, kemungkinan dipicu oleh pembatasan yang diberlakukan kepada warga minoritas Uighur Muslim.

Selama Bulan Ramadan, China melarang pegawai negeri sipil, siswa dan guru berpuasa dan memerintahkan restoran tetap buka seperti biasa.

Larangan serupa juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang beragam Islam tahun lalu.*tribunnews

Selasa, 16 Juni 2015

PNS di China Kembali Diwajibkan Larang Warga Berpuasa Ramadan

Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Xinjiang, China, kembali mendapat surat edaran dari Partai Komunis China. Pemerintah pusat mewajibkan mereka melarang setiap aktivitas Ramadan, termasuk puasa wajib bagi setiap umat muslim.

Diharapkan, para PNS, termasuk yang beragama Islam, agar membuat selebaran tertulis sampai menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga tentang larangan tersebut.

"Sehingga warga tidak akan menghadiri aktivitas keagamaan dan tidak berpuasa selama Ramadan," tulis edaran tersebut seperti dikutip International Business Times, Selasa (17/6).

Xinjiang adalah wilayah yang didiami etnis minoritas Uighur. Mereka berdarah campuran mongol dan kazakh, serta nyaris 100 persen merupakan penganut Islam.

Hubungan warga Uighur dengan pemerintah China tak pernah akur. Orang Uighur dituding teroris yang ingin merongrong kedaulatan Negeri Tirai Bambu, lantas mendirikan negara Islam. Dua tahun terakhir, puluhan orang Uighur ditangkap karena dituduh terlibat insiden penusukan massal di beberapa kota besar China.

Juru bicara Kongres Uighur Sedunia, Dilxat Raxit, menyatakan tekanan pemerintah China pada muslim minoritas di Xinjiang terus meningkat saban tahun. Dia pun mengaku sudah membaca surat edaran larangan berpuasa yang disebarkan kepada para PNS di Xinjiang.

Dilxat, yang kini diasingkan ke Swedia, menegaskan bila China terus menekan orang Uighur maka radikalisme akan berkembang. "Orang-orang kami justru akan melawan lebih gigih bila terus diintimidasi," urainya.

Dalam laporan terpisah, utusan pemerintah China mendatangi restoran di Desa Jinghe, yang berbatasan dengan Kazakhstan. Warung makan mayoritas muslim di desa tersebut diminta tetap buka selama Ramadan.

Sedangkan tahun lalu, Pemerintah China melarang pelajar muslim di Provinsi Xinjiang berpuasa Ramadan. Mereka dipaksa makan di siang hari oleh otoritas lokal.

Total ada 20 juta umat muslim di Negeri Tirai Bambu. Tapi dibanding etnis lain, muslim paling menderita di China adalah warga Uighur. Tak cuma soal agama, mereka juga dilarang menggunakan bahasa Uighur. Situs budaya Uighur pun rutin dihancurkan oleh petugas Partai Komunis.*merdeka

Senin, 08 Juni 2015

Hacker China Dituduh Curi Empat Juta Data PNS AS

Peretas berhasil membobol jaringan komputer pemerintah Amerika Serikat dan mencuri empat juta data identitas pegawai negeri sipil. Seperti sebelumnya, AS menuduh China berada di balik pembobolan kali ini.

Diberitakan Reuters, Kamis (4/6), jaringan yang dibobol adalah milik Kantor Manajemen Personel (OPM) dan pusat data Kementerian Dalam Negeri yang mencakup data-data para pegawai negeri sipil.

OPM telah mendeteksi aktivitas mencurigakan di sistem informasi sejak April lalu, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada awal Mei lalu menyimpulkan bahwa data-data pemerintah telah dicuri.

Jaringan data yang berhasil dibobol juga digunakan oleh beberapa badan pemerintah AS. Namun tidak disebutkan apakah ada lembaga lainnya yang terdampak.

Peristiwa kali ini disebut sebagai pencurian data pemerintah AS terbesar sepanjang sejarah. AS menuduh China di balik peretasan ini dan penyelidikan untuk membuktikan tuduhan tersebut tengah dilakukan.

OPM sebelumnya memang kerap menjadi sasaran serangan siber, sebagaimana halnya lembaga pemerintah AS lainnya seperti Kementerian Luar Negeri, layanan pos dan Gedung Putih.

"FBI bekerja sama dengan mitra kami akan menyelidiki masalah ini. Semua potensi ancaman terhadap sistem publik dan sektor swasta kami tanggapi dengan serius dan kami akan terus menyelidiki serta menangkap pelaku yang telah mengancam ruang siber kami," seperti disampaikan FBI dalam pernyataannya.

Pemerintah AS telah sejak lama menuduh China membobol jaringan pemerintah dan swasta mereka. Kedutaan Besar China di AS masih belum memberikan tanggapan atas tuduhan kali ini. 

Sementara itu OPM meningkatkan keamanan sistem jaringan mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Lembaga ini juga akan menghubungi 4 juta orang yang datanya dicuri untuk dilakukan pengawasan.*cnn

Kamis, 22 Januari 2015

Usai Koruptor Dibabat, Gaji PNS China Naik Nyaris Rp 10 juta/bulan

Presiden China Xi Jinping baru saja meneken keppres penaikkan gaji pegawai negeri sipil di negaranya. Secara merata, seluruh birokrat dari yang paling rendahan sampai presiden menikmati kenaikan gaji pokok 62 persen, seperti dilansir CCTV News, Rabu (21/1).

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China menyatakan, penaikkan gaji PNS dilakukan untuk menggenjot performa abdi negara. Kebijakan diharapkan menjadi insentif tambahan, di samping operasi pemberantasan korupsi yang dijalankan Jinping berhasil mencokok ratusan koruptor dalam tubuh pemerintah.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Saat ini PNS rendahan di Negeri Tirai Bambu memperoleh gaji pokok 630 Yuan (setara Rp 1,2 juta). Ditambah tunjangan dan bonus, saban bulan gaji mereka mendekati 1.000 Yuan.

Bahkan standar itu lebih rendah dibanding Indonesia, yang mana PNS golongan I dengan masa kerja nol tahun mendapat Rp 1,4 juta di luar tunjangan.

Melalui aturan yang baru, Jinping memastikan pegawai terendah memperoleh gaji minimal 1.320 Yuan (setara Rp 2,6 juta). Dengan tambahan insentif lainnya, PNS China bisa meraup gaji mendekati 5.000 Yuan per bulan (setara Rp 10 juta).

Diharapkan, budaya suap yang marak di kalangan birokrat dapat berubah. Selama ini, gaji rata-rata yang cuma 2.000-4.000 Yuan membuat para abdi negara di China korup.

Sampai saat ini, 'Operasi Perburuan Rubah' masih terus berlangsung. Sejak 2013, 20 tim penyidik Kejaksaan dan Tim Disiplin Partai Komunis China disebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Hasilnya, 750 PNS korup yang kabur ke Malaysia, Kamboja, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat telah dipulangkan. Pemerintah Negeri Panda mengklaim, hasil kerja mereka berhasil menyelamatkan USD 1,5 miliar.

Sejak awal Januari 2014 hingga Oktober lalu, 104 tersangka korupsi sudah ditahan. Mayoritas adalah pejabat tingkat eselon atas. "Saya mengincar macan, baru berikutnya lalat," kata Presiden Jinping.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Senin, 01 Desember 2014

Peta Antikorupsi, Cara China Mendisiplinkan PNS

Pemerintah China kini mempunyai sebuah “peta antikorupsi”. Nantinya, peta itu akan memantau semua aktivitas pejabat, anggota Partai Komunis China, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat skandal korupsi.

Peta tersebut akan terintegrasi dengan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), sebuah unit di pemerintahan China yang bertugas memberantas korupsi.

Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa kehadiran CCDI akan meningkatkan kedisiplinan para pejabat dan anggota partai komunis di seluruh China.

“Peta ini akan mempersempit ruang gerak koruptor, sehingga tidak ada lagi dinding pemisah antara pejabat dengan rakyat, “ ujar Presiden Xi Jinping, seperti dilansir IB Times, Senin (1/12/2014).

Peta itu kini sudah berhasil menjerat para koruptor. Pemerintah China telah menangkap koruptor dari 12 provinsi di seluruh negeri itu.

Pemerintah berharap selain untuk memberantas korupsi, peta tersebut juga akan meningkatkan produktivitas dan profesionalisme para staf pemerintahan dengan rakyat China.

Rabu, 29 Oktober 2014

Bikin PNS Kecanduan, Mahjong Bakal Dilarang di China

Surat kabar corong pemerintah China, People's Daily, hari ini, Selasa (28/10), mendesak adanya peraturan melarang pegawai negeri sipil bermain mahjong. Ini adalah gagasan pendukung, setelah kemarin Negeri Tirai Bambu resmi melarang PNS berkunjung ke sauna dan panti pijat.

Tajuk Rencana People's Daily hari ini mendesak pemerintah China segera menghentikan kebiasaan para abdi negara yang kecanduan main mahjong. Di negara itu, rupanya banyak pejabat pemerintah mengaku studi banding ke tempat wisata, dan hasilnya cuma menghabiskan waktu bermain kartu tradisional tersebut.

"Jangan sampai PNS itu dibiarkan memakai uang negara untuk studi banding ke temat-tempat bersejarah, tapi ternyata mereka cuma ke lokasi hiburan mahjong," tulis harian tersebut, seperti dilansir Channel News Asia.

Presiden Xi Jinping selama beberapa bulan terakhir menyerukan kebijakan keras buat mengatasi korupsi. Pemerintah Negeri Panda mengakui yang banyak menyeleweng justru pejabat Partai Komunis China. Adapun pegiat demokrasi menuding langkah tegas presiden Jinping tidak akan efisien. Soalnya media massa di negara itu belum dibiarkan transparan. Alhasil kelakuan bejat pegawai negeri merajalela tanpa ada kontrol.

Mahjong adalah permainan populer bagi masyarakat China sejak berabad-abad lamanya. Bahkan, permainan ini kabarnya diciptakan oleh Konfusius.

"Tapi kegemaran PNS China memainkan mahjong sudah keterlaluan. Pemerintah harus bertindak," tulis Surat Kabar People's Daily.

Kebiasaan PNS China studi banding lalu bersenang-senang ini, ternyata tak jauh beda dari abdi negara di Indonesia.


Arsip Blog