AS Secara Terbuka Sebut China Dalang Pencurian Data PNS

Direktur Nasional Intelijen Amerika Serikat James Clapper mengatakan pada Kamis (25/6) bahwa China adalah tersangka utama dalam aksi peretasan besar-besaran yang mencuri data jutaan pegawai negeri sipil Negeri Paman Sam.

Komentar Clapper menandai pertama kalinya pemerintah Barack Obama secara terbuka menuding Beijing berada di balik serangan Kantor Manajemen Personel.

"Anda dapat mengetahui ciri atas apa yang telah China lakukan," kata Clapper seperti dikutip dari The Wall Street Journal.

Dalam sebuah pernyataan, lembaga yang dipimpin Clapper menegaskan bahwa telah mengidentifikasi Cina sebagai pelaku, meskipun penyelidikan pemerintah AS masih berlangsung.

Direktur Kantor Manajemen Personel melaporkan bahwa data 4,2 juta pegawai negeri sipil dan pensiunan telah dicuri. Peristiwa kali ini disebut sebagai pencurian data pemerintah AS terbesar sepanjang sejarah.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, belum memberi pernyataan terbuka terkait pencurian data ini selama pertemuan tingkat tinggi antara China dan Amerika Serikat di Washington.

Kerry hanya berkata, pihak AS secara jelas mengatakan bahwa pencurian data tidak dapat diterima. Ia berkata negara perlu membangun "kode etik" perilaku dunia maya dan China telah menyetujui hal itu.*cnn

Read More

Hacker China Dituduh Curi Empat Juta Data PNS AS

Peretas berhasil membobol jaringan komputer pemerintah Amerika Serikat dan mencuri empat juta data identitas pegawai negeri sipil. Seperti sebelumnya, AS menuduh China berada di balik pembobolan kali ini.

Diberitakan Reuters, Kamis (4/6), jaringan yang dibobol adalah milik Kantor Manajemen Personel (OPM) dan pusat data Kementerian Dalam Negeri yang mencakup data-data para pegawai negeri sipil.

OPM telah mendeteksi aktivitas mencurigakan di sistem informasi sejak April lalu, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada awal Mei lalu menyimpulkan bahwa data-data pemerintah telah dicuri.

Jaringan data yang berhasil dibobol juga digunakan oleh beberapa badan pemerintah AS. Namun tidak disebutkan apakah ada lembaga lainnya yang terdampak.

Peristiwa kali ini disebut sebagai pencurian data pemerintah AS terbesar sepanjang sejarah. AS menuduh China di balik peretasan ini dan penyelidikan untuk membuktikan tuduhan tersebut tengah dilakukan.

OPM sebelumnya memang kerap menjadi sasaran serangan siber, sebagaimana halnya lembaga pemerintah AS lainnya seperti Kementerian Luar Negeri, layanan pos dan Gedung Putih.

"FBI bekerja sama dengan mitra kami akan menyelidiki masalah ini. Semua potensi ancaman terhadap sistem publik dan sektor swasta kami tanggapi dengan serius dan kami akan terus menyelidiki serta menangkap pelaku yang telah mengancam ruang siber kami," seperti disampaikan FBI dalam pernyataannya.

Pemerintah AS telah sejak lama menuduh China membobol jaringan pemerintah dan swasta mereka. Kedutaan Besar China di AS masih belum memberikan tanggapan atas tuduhan kali ini. 

Sementara itu OPM meningkatkan keamanan sistem jaringan mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Lembaga ini juga akan menghubungi 4 juta orang yang datanya dicuri untuk dilakukan pengawasan.*cnn

Read More

PNS Dipecat karena Nonton Video Porno Selama 39 Jam di Komputer Kerja

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Departemen Pekerjaan Umum Kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS) dipecat lantaran menonton video porno selama 39 jam ketika ia bekerja.

Inspektorat Jenderal, Rob Pearre Jr, dalam laporannya pekan lalu mengungkapkan, PNS tersebut bekerja sebagai supervisor perawatan di divisi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Sungai Back.

Ia diskors pada bulan September 2014 dan dipecat setelah penyelidikan rampung pada 20 Januari 2015.

Laporan itu menyebutkan perbuatan PNS yang namanya tidak diketahui tersebut dilaporkan ke pihak berwenang setelah program pemantauan perangkat lunak yang diinstal pada komputer kerja pria itu menemukan ia menghabiskan 39 dari 82 jam kerjanya dalam waktu dua minggu menonton video porno di komputer.

Dalam satu kesempatan ia menghabiskan hampir selama tujuh jam dalam sehari untuk menonton video porno di komputer kerjanya.

Pearre mengatakan negara sangat dirugikan akibat perbuatannya, karena 39 jam jam kerja yang digunkan pria itu untuk menonton video porno setara dengan 1.166 US Dollar dari gaji PNS tersebut.

Dia mengatakan PNS itu dipecat karena melanggar kebijakan kota menggunakan waktu kota dan peralatan untuk fungsi non-kota.

"Itu akan menjadi sama jika dia sedang menonton olahraga di komputernya selama empat dari delapan jam sehari," tuturnya, Selasa (5/5/2015).

Pearre mengatakan pemerintah kota belum memutuskan apakah akan berusaha untuk mendapatkan kembali upah yang dibayarkan kepada PNS tersebut atas waktu yang ia habiskan untuk menonton video porno, melalui litigasi.*tribunnews

Read More

Banyak PNS dan Militer AS Kurang Bayar Pajak

Sebanyak 3,1 persen pegawai federal (Pegawai Negeri Sipil/PNS) dan militer Amerika Serikat (AS) tercatat kurang bayar setoran pajak sebesar US$3,5 miliar pada tahun ini. Para pegawai pemerintahaan itu terancam dipecat jika tidak membayar kekurangannya. 

Dilansir dari CNN Money.com, Kamis 26 Maret 2015, ada dua kemungkinan mengapa para PNS itu kurang bayar pajak. Yaitu, karena mereka memang tidak membayar penuh kewajiban pajaknya ketika menyampaikan laporan pajak.

Atau, hasil audit otoritas pajak di AS, Internal Revenue Service (IRS), menemukan adanya PNS nakal yang seharusnya menyetorkan pajaknya lebih besar dari laporannya. 

Tahun lalu, sebanyak sebanyak 3,3 persen pegawai federal AS tercatat kurang bayar pajak sebesar US$ 3,3 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari PNS di kantor pelayanan pos, dengan tingkat kenakalan lima persen.  Total utang kurang bayar pajak instansi tersebut mencapai US$344 juta. 

Komite pemantau pajak akan bertindak tegas untuk menghukum pekerja federal yang tidak bayar pajar tepat waktu. Jika disetujui komite, IRS dapat segera melakukan pemecatan. 

Sebagai Informasi, IRS adalah satu-satunya otoritas pajak di dunia yang dapat memecat pekerja pemerintahan karena tidak membayar pajak.

*viva

Read More