Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS; Ribuan Tenaga Honorer Gelar Aksi di DPR

Sekitar 10 ribu tenaga kerja hononer yang terdiri dari guru, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (THL TBPP), Satpol PP, Penyuluh Perkebunan, Penyuluh Peternakan dan Bidan menggelar aksi damai di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Mereka menggelar aksi untuk menuntut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena selama ini mereka menjadi tenaga kontrak dan honor yang sewaktu-waktu bisa di PHK dan tidak mendapatkan pesangon. Padahal masa kerja mereka rata-rata sudah diatas 10 tahun.

"Selama 10 tahun kami tidak mendapatkan BPJS, asuransi  kematian," ujar Supriyadi, THL Tenaga Bantuan Penyuluh Peternakan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Supriyadi menegaskan, pihaknya menuntut diangkat sebagai PNS, karena selama ini walaupun menjadi tenaga kerja harian lepas namun beban kerjanya sama dengan PNS. Sementara kesejahteraan yang didapat sangat jauh dari PNS.

"Selama ini pemerintah hanya janji- janji mau mengangkat jadi PNS, tapi kenyataannya tidak diwujudkan," jelasnya.

Lebih lanjut Supriyadi mengatakan, jika statusnya tidak juga diangkat PNS maka tenaga kerja honorer akan aksi dengan jumlah lebih besar lagi. Aksi kali ini merupakan gabungan yang pertama dari tenaga kerja honorer.

"Sebelumnya kita gelar aksi sendiri-sendiri, sekarang kita bersatu," paparnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Lesmana, Satpol PP Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Lesmana mengaku menuntut menjadi PNS karena telah menjadi Satpol PP selama 11 tahun. Jika pun ingin beralih ke pekerjaan lain sangat tidak mungkin karena saat ini usianya hampir mendekati 50 tahun.

"Aksi ini kami lakukan karena ingin menjadi abdi negara. Kami sudah 11 tahun menjadi Satpol PP dengan beban kerja yang berat. Namun hasilnya masih tenaga honorer," ujar ayah 3 anak tersebut.

Karena masih honorer, sambung Lesmana, maka gaji setiap bulan yang diterimanya jauh dari kata layak. Setiap bulan hanya mendapatkan gaji senilai Rp5,2 juta. Dengan jam kerja selama 24 jam. Jika sehari tidak masuk maka akan dipotong hingga mencapai Rp400 ribu. Oleh karenanya untuk menutupi kekurangannya istrinya berjualan makanan di rumah.

Aksi para tenaga kerja honorer ini mendapat respon dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka. Ia pun berjanji akan membawa masalah status honorer pada sidang pembahasan Januari 2017 mendatang. Kedatangan Rieke ke kerumunan tenaga kerja honorer mendapat sambutan yang antusias.

Diantara tenaga kerja honorer itupun memberikan karangan bunga. Akibat aksi ribuan tenaga honorer ini membuat Jl Gatot Subroto yang mengarah ke Grogol mengalami kemacetan hingga Semanggi. Dalam aksinya mereka juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan.*harianterbit