Lima Tahun Mendatang Pegawai Pemprov Jateng Tersisa 60 Persen

Dalam lima tahun ke depan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng diperkirakan hanya tersisa 60 persen. Karena banyak pegawai yang akan pensiun, sementara penerimaan pegawai masih belum bisa dilakukan.

"Gambarannya tinggal 60 persen PNS provinsi dalam lima tahun ke depan, kalau stagnan atau tanpa ada penambahan lagi yang baru hari ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, Mohammad Arief Irwanto, Jumat (10/3/2017).

Ia menyebutkan, di tahun 2017 ini saja, akan ada sekitar 2.700 orang yang akan pensiun. Jumlah tersebut sudah termasuk adanya tambahan pegawai limpahan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Jumlah tersebut ada di semua tingkatan mulai staf sampai pejabat eselon II.

"Untuk yang struktural saja ada sekitar 60 orang, pejabat eselon III ada 30 orang, dan eselon II ada tiga orang. Belum lagi tambahan pegawai pensiun di tahun depan," ujarnya.

Dari 2.700 orang itu, sejumlah 941 orang di antaranya merupakan pegawai pemprov yang bukan limpahan dari daerah. Sedangkan selebihnya mayoritas adalah guru yang mengajar di 597 SMA/SMK di Jateng, atau limpahan dari kabupaten/kota.

"Sebagian lainnya (limpahan dari daerah yang akan pensiun tahun ini) adalah dari kehutanan, ketenagarakerjaan, perhubungan, dan lainnya," ujarnya.

Arief mengungkapkan, secara keseluruhan pemprov masih kekurangan sejumlah 8.000 pegawai. Meski ada penambahan dari kabupaten dan kota yang kini total pegawai pemprov mencapai 45 ribu orang dari sebelumnya sekitar 16 ribu orang, tetap tak berpengaruh.

"Karena, penambahan tak mengubah tugas pokok dan fungsi," ujarnya.

Dan kekurangan 8.000 pegawai itu adalah baru perhitungan di akhir tahun 2016, belum termasuk tambahan dari hasil gabungan jumlah pegawai yang akan penisun limpahan dari kabupaten dan kota.

Menurutnya, kekurangan jumlah pegawai itu tentu mengurangi kualitas pelayanan dari pemerintah ke masyarakat.

Di sisi lain, banyak dinamika pembangunan yang harus dihadapi, baik antar pemerintah daerah di kawasan regional maupun terkait layanan publik.

"Salah satu langkah yang kita lakukan adalah dengan mempercepat proses migrasi pegawai dari daerah lain ke Jateng," katanya.

Persoalan lain, lanjutnya, sampai saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium penerimaan CPNS untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Hal inilah yang menjadi persoalan, utamanya bagi Pemprov Jateng.*tribunnews