PNS Hasil Seleksi 2018 Tak Boleh Mutasi Selama 10 Tahun

Pemerintah menerapkan aturan baru untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melalui proses seleksi tahun 2018. PNS nantinya diminta untuk mengabdikan diri selama sepuluh tahun dan tidak diizinkan untuk mutasi dari suatu daerah selama satu dekade.

Ketentuan tercantum dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk menjamin pelayanan publik yang berkelanjutan di suatu daerah. Menurut Bima, jika para PNS bermutasi dalam waktu yang singkat, maka pelayanan publik di daerah tersebut akan tidak optimal.

"Kalau setahun kemudian dia pindah dari daerah itu, akan kosong lagi di sana," kata Bima di di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, Jumat (28/9).

Lebih lanjut, aturan tersebut juga dibuat agar terjadi keseimbangan pelayanan publik antar-daerah. Dia khawatir jika hal tersebut tak dilakukan, para PNS bakal berpindah ke kota-kota besar.

Alhasil, daerah-daerah terpencil bakal kekurangan pegawai imbas dari para PNS yang berpindah ke kota. "Gunanya angka sepuluh tahun itu supaya pelayanan publik di daerah-daerah itu bisa terjaga," kata Bima.

Pendaftaran CPNS 2018 telah resmi dibuka sejak 28 September - 10 Oktober 2018. Tahun ini, pemerintah bakal merekrut PNS sebanyak 238.015 orang.

Rincian formasinya, sebanyak 51.271 posisi berasal dari instansi pusat yang terdiri atas 76 kementerian/lembaga. Sebanyak 186.744 posisi lainnya akan disebar ke 525 instansi daerah.

Dari jumlah tersebut, kuota paling besar difokuskan untuk tenaga guru dan kesehatan. Tenaga guru yang akan direkrut melalui CPNS ini sebanyak 112 ribu orang. Ada pun, pemerintah akan merekrut 60 ribu tenaga kesehatan.

BKN tambah bandwith

Para pelamar rekrutmen CPNS sempat mengalami kendala kesulitan akses pendaftaran melalui laman milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yakni https://sscn.bkn.go.id. BKN kini sudah menambah kapasitas penggunaan konsumsi transfer data per bit/detik (bandwidth) untuk mengatasi lonjakan trefik.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, kapasitas bandwidth yang dinaikkan adalah server milik Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bima, kapasitas server tersebut telah dinaikkan menjadi 10 Mbps.

"Kami tingkatkan lima kali lipat," kata Bima di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menurut Bima, server tersebut dinaikkan karena menjadi pintu masuk bagi para pelamar CPNS untuk bisa membuka akun di lamanweb SSCN. Pasalnya, mereka harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika mendaftarkan diri di laman web tersebut.

Selama ini, server Dukcapil menyulitkan para pelamar membuka akun karena kapasitas bandwidth-nya hanya sebesar 2 Mbps. "Ketika pertama kali mereka buka akun, jaringan yang digunakan milik Dukcapil, (kemarin) bandwidthnya belum dibesarkan," kata Bima

Tak hanya itu, BKN juga telah menaikkan kapasitas bandwidth untuk lamanweb SSCN. Menurut Bima, pihaknya telah berkoordinasi dengan Telkom Indonesia untuk menaikkan kapasitas bandwidth menjadi dua kali lipat.

Alhasil, kapasitas bandwidth untuk lamanweb SSCN saat ini sudah sebesar 4 Mbps dari sebelumnya 2 Mbps. Dengan demikian, dia berharap para pelamar tak lagi kesulitan dalam membuka laman web SSCN untuk mendaftar CPNS.

"Sekarang tidak ada masalah lagi, karena jaringan sudah bekerjasama dengan Telkom," kata dia. Jakarta, Katadata