-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label Minta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Minta. Tampilkan semua postingan

Kamis, 06 Maret 2014

Forum Honorer Minta Tes CPNS Jalur Umum Ditunda


JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menunda rencana pelaksanaan rekrutmen CPNS 2014 jalur umum , yang akan digelar Juni atau Juli mendatang.


Alasannya, kebutuhan CPNS masih bisa ditutup dengan mengangkat honorer kategori dua (K2), yang jumlahnya hingga saat ini masih mencapai ratusan ribu orang.


Sekjen FHI Eko Imam Suryanto mengatakan, tidak adil jika dilakukan seleksi CPNS jalur umum, sementara masih cukup banyak honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, belum juga diangkat menjadi CPNS.


"FHI meminta sebelum masalah honorer K2 tuntas maka pmerintah harus menutup jalur umum sampai selesainya tenaga honorer K2 habis (dianngkat semuanya menjadi CPNS, red)," ujar Eko kepada JPNN, Kamis (6/3).


Dikatakan, kebijakan ini harus diambil untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi. (sam/jpnn) 


Info CPNS Terlengkap | Bisnis Dari Rumah | Kerja Sambil Bisnis


View the original article here

Senin, 03 Maret 2014

Pengumuman CPNS 2013 - Tukang Ojek Minta Namanya Dicoret dari Daftar Kelulusan CPNS

Proses seleksi tenaga honorer kategori dua (K-2) mengikuti tes CPNS tahun 2013 di Sulawesi Utara (Sulut) sarat dengan dugaan penyimpangan. Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), seorang tukang ojek tercatat sebagai honorer K-2 yang lulus tes CPNS saat diumumkan 14 Februari lalu. Padahal yang bersangkutan tidak pernah mengabdi sebagai honorer.

Sikap jujur diperlihatkan si tukang ojek tersebut. Senin (24/2/2014) malam dia menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Mitra, Robert Rogahang. Kepada Rogahang, tukang ojek itu meminta namanya dicoret dari daftar honorer K-2 yang lulus tes CPNS karena dia benar-benar tidak pernah bekerja sebagai tenaga honor di lingkup Pemkab Mitra.

“Semalam ada seseorang yang namanya masuk dalam daftar honorer K-2 lulus tes CPNS, datang mengaku dan berterus terang bahwa tidak pernah jadi honorer di Mitra,” ungkap Rogahang di Ratahan, Selasa (25/2/2014).

Atas permintaan tukang ojek itu, Rogahang belum mau menyebutkan namanya.

“Yang bersangkutan merasa bersalah karena ada banyak honorer yang benar-benar bekerja tidak lulus, sehingga dirinya pun minta namanya segera dianulir,” katanya.

Robert Rogahang mengatakan, pihaknya membuka kotak aduan serta call center bagi masyarakat yang hendak melaporkan adanya penyimpangan dalam proses seleksi honorer K-2.

“Call center hingga saat ini belum ada SMS aduan yang masuk,” ujarnya saat ditemui kemarin siang.

Sumber Tribun Manado menyebutkan, ada beberapa nama yang masuk daftar lulus CPNS di Mitra tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer.

“Mereka lulus berkas karena dekat dengan beberapa pejabat dan penguasa waktu itu,” kata sumber yang minta namanya tak ditulis.

Terkait informasi tersebut, Rogahang mempersilakan masyarakat memasukkan laporan disertai bukti.

“Semua orang bisa saja mengatakan bahwa si ini tidak benar, si itu yang benar. Namun yang kami tindaklanjuti adalah aduan yang sumbernya jelas dan didukung bukti yang jelas pula agar tidak menjadi fitnah,” tegas Rogahang.

Bupati Sumendap Heran
Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap merasa heran dengan besarnya jumlah tenaga honorer daerah K-2 di daerah yang kini dipimpinnya itu. Jumlah tenaga honorer K-2 di kabupaten induk, Minahasa Selatan hanya 650, terpaut jauh dengan Kabupaten Mitra yang mencapai 791 orang.

Sumendap menilai jumlah tersebut tak masuk akal karena Kabupaten Mitra baru berdiri tahun 2007. Sebelum itu, wilayah Mitra yang masih masuk wilayah Minahasa Selatan hanya terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Belang, Ratahan dan Tombatu.

“Jika setiap kecamatan punya lima tenaga honorer, ditambah sebagian tenaga honorer dari SKPD di Pemkab Minsel, seharusnya tidak lebih dari 200 orang,” kata Sumendap saat berdialog dengan wartawan di Ratahan, Senin (24/2/2014).

Terkait masalah itu, Sumendap sudah membentuk tim investigasi yang akan menelusuri dan menferivikasi aduan masyarakat.

“Tim yang diketuai oleh Pak Wakil Bupati itu akan menindaklanjuti setiap aduan dan perlu ditegaskan bahwa kami tak pandang bulu, siapa pun dia, jika faktanya tak pernah jadi honorer di Mitra pasti akan dianulir,” tegas Sumendap.



Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | RFID | Amazon Affiliate

View the original article here

Jumat, 28 Februari 2014

Menpan-RB Minta Pemda Tak Gaji Honorer K2 Rp 200 Ribu


JAKARTA - Menteri PAN-RB Azwar Abubakar meminta Gubernur, Bupati dan Wali Kota memperlakukan Honorer K2 secara manusiawi dengan memberikan honor yang layak. Bukan seperti sekarang mereka hanya digaji Rp 200 ribu.


Hal ini ditegaskan Menteri PAN-RB usai rapat koordinasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihadiri jajaran Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah maupun BKD, di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).


"Pertama, K2 yang sudah lulus silahkan diberkas dan verifikasi. K2 yang belum terangkat, kita minta pada Gubernur, Bupati, Wali Kota tingkatkan honornya, jangan bayar Rp 200 ribu, jadi terlihat mereka berkepentingan," kata Azwar Babubakar.


Kedua, pemerintah akan mencarikan formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) dan terakhir, mencarikan formasi CPNS 2014. Dengan begitu, pihaknya berharap persoalan K2 bisa diselesaikan secara bertahap.


Hal ini menurut Azwar sudah menjadi kesimpulan rakor tersebut dan sudah diketahui pada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sehingga Kemen PAN-RB tidak membuat surat edaran lagi untuk kepala daerah.


"Semua sudah tahu kan. Yang penting Bupati mau perbaiki, jangan ngomong kasian mereka tapai digaji Rp 200 ribu, gimana kasian. Perbaiki, letakkan pada tempatnya," tegas Azwar. (fat/jpnn)


View the original article here

Arsip Blog