-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label Pemda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemda. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 Mei 2014

Ratusan Pemda Pertanyakan Nasib Honorer K2 yang Gagal CPNS

Hingga hari ini sudah sekitar 200 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mempertanyakan nasib honorer kategori dua (K2). Aspirasi tersebut disampaikan lewat DPRD maupun LSM.

"Sampai hari ini (terhitung sejak pengumuman kelulusan honorer K2) sudah 200-an pemda yang datang ke sini. Yang terbanyak datang adalah anggota DPRD dengan membawa serta honorer K2 maupun LSM," ungkap Wasito, kasubag Pelayanan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di kantornya, Jumat (16/5).

Dia menyebutkan, visi misi para wakil rakyat tersebut sama, yakni mempertanyakan honorer K2 yang tidak lulus mau dikemanakan. Apakah yang tidak lulus itu bisa direkrut ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hanya saja menurut Wasito, para legislator ini tidak terlalu ngotot dan hanya sekadar meminta informasi saja.

"Yang ngotot itu honorer, kalau anggota DPRD biasa-biasa saja. Mereka hanya membutuhkan informasi saja," ujarnya.

Hal lain yang dimintakan daerah adalah surat edaran tentang pengangkatan CPNS dari honorer K2 harusnya diperjelas agar tidak terjadi simpang siur informasi antara KemenPAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selasa, 11 Maret 2014

Honorer K2 Membludak, WamenPANRB: Pemda Lakukan Kejahatan Sistematik


JAKARTA -- Pemerintah daerah (Pemda) dituding melakukan kejahatan sistematik karena mengoleksi ribuan honorer kategori dua (K2). Ini bukan tanpa alasan, sebab hingga ini belum ada satupun pemda yang berani mengajukan usulan pemberkasan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).


"Saat akan pelaksanaan tes honorer K2, daerah ramai-ramai teriak kalau honorernya asli dan bukan bodong. Begitu dites dan diumumkan, muncul lagi masalah kalau yang lulus banyak bodongnya," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB) Eko Prasojo di Sahid Hotels, Selasa (11/3).


Munculnya honorer bodong ini sudah dicurigai pusat. Pasalnya, jumlah honorer K2 terus bertambah hingga ke angka 650 ribu.


"Ini sangat-sangat aneh dan janggal, kok bisa ada honorer tercecer bisa ribuan di masing-masing daerah. Nanti sekarang baru ketahuan kalau ada kejahatan sistematik yang telah dilakukan pemda karena sengaja menambahkan honorer bodong di dalamnya," tegasnya.


Untuk membuktikan kalau honorer K2 asli atau tidak, lanjut guru besar Fisip UI, pemerintah telah mewajibkan pejabat daerah menyertakan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) pada setiap usulan pemberkasannya. Jika nanti ketahuan ada honorer bodong, kepada daerah harus mempertanggungjawabkan secara administrasi maupun pidana. (esy/jpnn)


Info CPNS Terlengkap | Bisnis Dari Rumah | Kerja Sambil Bisnis


View the original article here

Jumat, 07 Maret 2014

Pusat Pasrahkan Verifikasi Data Honorer K2 ke Pemda


JAKARTA--Verifikasi data honorer kategori dua (K2) yang dinyatakan lulus tes menjadi tanggung jawab pemda. Berdasar hasil verifikasi itu, kepala daerah menetapkan nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).


"Bukan pusat yang melakukan verifikasi datanya, pemda yang bertanggung jawab. Jadi hasil kelulusan yang ditetapkan Panselnas harus diverifikasi lagi," tegas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Jumat (7/3).


Kalau pusat yang harus melakukan verifikasi lagi, lanjutnya, akan membutuhkan waktu dan anggaran banyak. Sebab, pengalaman pada honorer kategori satu (K1), prosesnya sangat panjang.


"Tiap-tiap pemda berkewajiban memverifikasi honorer K2-nya masing-masing. Selain karena mereka yang lebih tahu keberadaan honorernya, akan ada efisiensi waktu dan anggaran juga," kata Setiawan.


Sementara itu Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat menegaskan, pihaknya tidak mengatur teknis pelaksanaan verifikasi honorer K2. BKN hanya memproses usulan nama-nama honorer K2 ke BKN.


“Tugas BKN hanya pada penetapan NIP K2, masalah verifikasi kami tidak akan campur tangan. Sesuai Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99, dalam usulan ke BKN harus dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) yang ditandatangani PPK maupun honorer," bebernya. (esy/jpnn) 


Info CPNS Terlengkap | Bisnis Dari Rumah | Kerja Sambil Bisnis


View the original article here

Jatah Pemda 40 Ribu CPNS dan 25 Ribu PPPK

JAKARTA--Kementerian Pendayaginaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merencanakan tahun ini menerima pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 100 ribu orang.ASN ini terdiri dari CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rinciannya, 65 ribu formasi untuk pemda dan 35 ribu untuk pusat."Tahun ini akan kita rekrut 100 ribu pegawai ASN, yaitu PPPK dan PNS," kata Deputi SDM Aparatur KemenPANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Jumat (7/3).Dirinci lagi, untuk 35 ribu untuk pusat itu, CPNS direncanakan 20 ribu orang dan PPPK 15 ribu orang. Sedangkan formasi untuk daerah, 40 ribu orang CPNS dan 25 ribu merupakan PPPK.Untuk penentuan formasi, terdapat berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan. Yaitu analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK), rasio belanja pegawai dan jumlah pegawai saat ini."Penentuan formasi juga harus memperhitungkan rasio ASN terhadap jumlah penduduk, luas wilayah, batas usia pensiun, serta rasio jabatan fungsional tertentu (JFT)," terangnya. (esy/jpnn) 

View the original article here

Jumat, 28 Februari 2014

Menpan-RB Minta Pemda Tak Gaji Honorer K2 Rp 200 Ribu


JAKARTA - Menteri PAN-RB Azwar Abubakar meminta Gubernur, Bupati dan Wali Kota memperlakukan Honorer K2 secara manusiawi dengan memberikan honor yang layak. Bukan seperti sekarang mereka hanya digaji Rp 200 ribu.


Hal ini ditegaskan Menteri PAN-RB usai rapat koordinasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihadiri jajaran Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah maupun BKD, di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).


"Pertama, K2 yang sudah lulus silahkan diberkas dan verifikasi. K2 yang belum terangkat, kita minta pada Gubernur, Bupati, Wali Kota tingkatkan honornya, jangan bayar Rp 200 ribu, jadi terlihat mereka berkepentingan," kata Azwar Babubakar.


Kedua, pemerintah akan mencarikan formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) dan terakhir, mencarikan formasi CPNS 2014. Dengan begitu, pihaknya berharap persoalan K2 bisa diselesaikan secara bertahap.


Hal ini menurut Azwar sudah menjadi kesimpulan rakor tersebut dan sudah diketahui pada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sehingga Kemen PAN-RB tidak membuat surat edaran lagi untuk kepala daerah.


"Semua sudah tahu kan. Yang penting Bupati mau perbaiki, jangan ngomong kasian mereka tapai digaji Rp 200 ribu, gimana kasian. Perbaiki, letakkan pada tempatnya," tegas Azwar. (fat/jpnn)


View the original article here

Pemda Boleh Batasi Pelamar CPNS dari Luar Daerah

JAKARTA--Banyaknya keluhan daerah karena putra asli tidak bisa bersaing dengan pelamar dari luar daerah, membuat pusat mengeluarkan kebijakan baru.

Pemda diizinkan membuat aturan sendiri untuk membatasi pelamar dari luar daerah bersangkutan. Namun, pelamar dari luar daerah harus tetap diberikan kesempatan terutama untuk formasi tertentu."Jadi begini, kalau pemda melihat formasi A bisa diisi oleh putra daerah, silakan tidak membuka lowongan untuk pelamar di luar daerah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (27/2).

Sedangkan untuk formasi tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh putra daerah, Azwar meminta pemda harus memberikan kesempatan kepada pelamar luar.

"Boleh-boleh saja daerah membuat aturan untuk memprotect putra daerahnya tapi jangan sampai ada formasi yang kosong," tegasnya.

Dia mencontohkan formasi dokter atau formasi keahlian khusus/langka, pemda harus membuka secara online agar ada pelamar yang bisa mendaftar.

"Sebenarnya setiap warga negara tidak bisa kita beda-bedakan, kalau dia mampu bisa saja melamar di mana saja. Namun sisi lain, saya harus mempertimbangkan keluhan daerah karena pada seleksi CPNS 2013 banyak putra daerah tidak lolos," bebernya.Karena itu, lanjut Azwar, silakan daerah membuat aturan perlindungannya. Sebab untuk mengkhususkan orang sendiri bisa saja dilakukan karena pertimbangan politis. (esy/jpnn)
View the original article here

Arsip Blog