-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kendari. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kendari. Tampilkan semua postingan

Senin, 15 Desember 2014

Tolak Larangan PNS Rapat di Hotel, 1.000 Karyawan Hotel Turun ke Jalan

Sekitar 1.000 karyawan Hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/12/2014), berunjuk rasa menolak kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) terkait larangan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Dengan menggunakan berbagai kostum hotel masing-masing, massa mendatangi Kantor Gubernur dan Gedung DPRD. Para pekerja hotel di Kendari menumpang mobil truk tronton sambil berorasi. Mereka juga membawa keranda mayat. 

Asisten Chip Engineering Hotel Clarion Kendari, Rudi Mastando, selaku koordinator aksi, menegaskan, kebijakan Menteri PAN-RB bisa mengakibatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) massal bagi karyawan hotel di Kendari. 

AdChoice
Cegah keputihan dan kanker serviks bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

"Ini akan terjadi PHK massal jika Presiden dan pemerintah pusat tidak meninjau ulang larangan itu. Sebab, omzet perhotelan menurun hingga 50 persen yang berdampak pada karyawan," ungkap Rudi dalam orasinya di Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/12/2014). 

Rudi mengatakan, Provinsi Sultra yang paling merasakan imbas dari kebijakan itu. Sebab, sebelum kebijakan pelarangan rapat di hotel bagi PNS berlaku, sudah ada pemberlakuan UU Minerba yang mengakibatkan PHK dan penurunan pendapatan hotel.

"Segmen pasar industri perhotelan selama ini di Sulawesi Tenggara hanya perusahaan dari industri pertambangan dan dari pemerintah melalui kegiatan pemerintahan di hotel. Sebenarnya, pelaksanaan UU Minerba sudah merugikan kami sebab tingkat hunian hotel turun sampai 80 persen," ujar dia. 

Tak hanya itu, kata Rudi, hotel juga harus melunasi cicilan di bank. Untuk itu, para karyawan hotel meminta Menteri PAN-RB meninjau kembali kebijakan tersebut. "Akan ada PHK besar-besaran. Bila itu terjadi, angka pengangguran di daerah ini akan semakin besar. Tentu tingkat kriminalitas juga meningkat. Belum lagi kredit macet di bank yang semakin banyak dan para pengusaha menengah seperti supplier akan kehilangan pendapatan dari hotel," ungkap Hendra. 

Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra, Hendra Iskandar, yang menerima pengunjuk rasa mengaku akan menyampaikan tuntutan para karyawan hotel ke Gubernur. "Pimpinan tidak ada di tempat. Ada agenda lain di luar. Tapi, kami akan teruskan pernyataan sikap Bapak dan Ibu sekalian," kata dia. 

Mendengar penjelasan Pemerintah Sultra, ribuan karyawan kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Sultra. Sebelumnya, massa berorasi di alun-alun Kota Kendari. 

Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Pemerintah Provinsi Sultra menggelar rapat evaluasi dan penyerahan DIPA tahun 2015 di Hotel Clarion Kendari, Senin 15 Desember 2015. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sultra, Bupati, dan Wali Kota serta sejumlah pejabat pemerintah se-Sulawesi Tenggara.

Sabtu, 22 November 2014

Kamis, 13 November 2014

Membangkang dan Sering Bolos, 16 PNS di Sultra Dipecat

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memecat 16 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintahan provinsi.

"Pemecatan belasan PNS lingkup pemprov Sultra itu karena terbukti membangkang dan berulang kali tidak lagi melakukan tugas dengan baik. SK pemecatan itu sudah ditandatangani gubernur Sultra," Kata Sekretaris Daerah Sultra, Dr Lukman Abunawas di Kendari, Kamis (13/11).

Tanpa menyebut nama dan tempat tugas para PNS yang diberhentikan secara tidak hormat tersebut, namun menurut mantan Bupati Konawe dua periode itu, pemecatan karyawan PNS setelah melalui beberapa pertimbangan yang ada baik melalui persyaratan perundang-undang maupun peraturan pemerintah dan surat edaran kepala BAKN.

Ia mengatakan, awalnya gubernur Sultra tidak pernah mempunyai niat apalagi keinginan untuk memecat setiap PNS yang dinilai bandel, namun karena yang bersangkutan sudah beberapa kali mendapat teguran tetapi tidak juga diindahkan.

Umumnya PNS yang dipecat dengan tidak hormat itu karena yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih. bahkan ada beberapa diantara karyawan itu sudah bertahun-tahun meninggalkan tugas.

Padahal, kata Lukman, telah dilakukan pemanggilan ulang agar mereka kembali bekerja seperti semula oleh pimpinan instansi mereka, namun tidak juga mendapat respons.

"Kita berharap, dengan kasus pemecatan belasan PNS itu merupakan sanksi dan efek jera dan tidak ada lagi PNS berikutnya yang ikut diberhentikan dengan tidak hormat tersebut," ujarnya.

Data dari Biro Organisasi dan tata laksana setda provinsi Sultra, jumlah pegawai negeri sipil lingkup pemprov saat ini mencapai lebih dari 7000-an orang yang tersebar pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di luar Biro dan kantor layanan dibawa sekretariat daerah.

Rabu, 19 Maret 2014

Sibuk Kampanye, Verifikasi Honorer K2 Terabaikan

Batas waktu verifikasi dan validasi nama-nama honorer K2 yang lulus seleksi CPNSD, tinggal sehari lagi. Tanggal 20 Maret besok, kerja tim bentukan Pemkab Muna, Sultra, untuk mengecek keberadaan honorer "siluman" sudah akan berakhir.

Janji anggota komisi I DPRD Muna untuk ikut melakukan verifikasi tak berjalan maksimal.

Sejak masa kampanye dimulai, aktivitas di DPRD Muna sunyi senyap. Selasa (18/3) kemarin sebenarnya wakil rakyat dari komisi I sudah menjadwalkan untuk turun ke SKPD untuk ikut melakukan pengecekan. Sayangnya, janji itu justru tidak terealisasi. "Sepertinya tidak jadi," kata Kasubag Persidangan DPRD Muna, Sartin, SH saat ditemui siang kemarin.
            
Hanya staf sekretariat DPRD bagian persidangan yang terlihat nampak sibuk memisahkan daftar nama-nama  honorer K2 yang lulus berdasarkan instansi masing-masing.

"Kita lagi memisahkan nama-nama honorer K2 yang lulus berdasarkan tiap SKPD," ulangnya.

Anggota komisi I, La Ode Gamuna mengungkapkan, agenda untuk turun ke setiap SKPD melakukan verifikasi tetap dilaksanakan. Sehari sebelumnya, mereka turun di Dinas Kehutanan dan Bappeda.

"Teman-teman sudah turun melakukan verifikasi, hasilnya nanti ditanya pada ketua komisi I," ujarnya. Dengan tenggang waktu yang singkat pihaknya akan merampungkan proses verifikasi dan validasi dalam waktu dekat.
    
Sayangnya, Ketua Komisi I DPRD Muna, LM Taufan Besi yang coba dikonfirmasi melalui telepon selulernya, tak dapat dihubungi. Sementara itu, anggotanya, Wa Ode Zainab Hibi, mengakui bila kemarin memang mereka tidak turun melakukan verifikasi karena menghadiri Musrenbang.

"Nanti kami kabari kalau sudah mulai jalan (turun ke SKPD-SKPD)," kata Zainab melalui pesan singkat yang dikirimkannya.

Referensi :
http://www.jpnn.com/read/2014/03/19/222873/Sibuk-Kampanye,-Verifikasi-Honorer-K2-Terabaikan-

Arsip Blog