-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kota pekalongan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kota pekalongan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Mei 2016

93 Honorer K2 Kota Pekalongan Terima SK PNS

Setelah sekian lama berharap menjadi abdi negara. Kini, 94 orang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS.

Penyerahan SK tersebut, dilakukan oleh Walikota Pekalongan, A Alf Arslan Djunaid yang sekaligus mengambil sumpah/janji ke 94 orang tersebut.

Dari jumlah 94 orang yang menerima SK, 93 orang diantaranya merupakan tenaga honorer kategori II (K2) yang lulus dalam tes CPNS beberapa waktu yang lalu. Sementara satu orang lainnya adalah PNS dari penerimaan CPNS jalur khusus. Bersamaan dengan itu, ada lima PNS lainnya yang juga diambil sumpah/ janji, karena sebelumnya belum sempat disumpah saat menerima SK Pengangatan menjadi PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunindyo menjelaskan, 94 orang yang menerima SK pengangkatan menjadi PNS tersebut meliputi 93 orang tenaga honorer K2. “Mereka terdiri dari PNS golongan IV a hingga I a,” terang Gunindyo.

Jumlah PNS tersebut terdiri dari golongan III b sebanyak satu orang, golongan II c sebanyak 1 orang, golongan II a sebanyak 66 orang, dan golongan I c sebanyak tujuh orang.

Dari 94 PNS yang menerima SK tersebut, dikatakan Gunindyo sebagian besar akan ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Pekalongan. “Yang ditempatkan di Dindikpora ada 42 orang guru, dan 38 tenaga teknis administrasi,” sambungnya.

Sementara sisanya, diantaranya akan ditempatkan di RSUD Bendan satu orang, dan Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak dua orang.

Dengan diangkatnya 94 PNS tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan PNS di Kota Pekalongan yang mencapai 6.000 orang. Selain itu, ia juga berharap tahun ini ada pengadaaan CPNS, sehingga kebutuhan PNS di Kota Pekalongan bisa terpenuhi.

Sementara itu, Walikota Pekalongan berharap PNS yang menerima SK tersebut bisa bekerja lebih baik lagi, lebih profesional, lebih loyal, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Menjadi PNS itu sangat susah. Butuh proses dan melalui tahapan yang sangat panjang. Mengabdi selama beberapa tahun, prajabatan, diklat-diklat sehingga akhirnya menerima SK pengangkatan menjadi PNS,” terangnya.

Sementara itu, terkait masih adanya tenaga honorer K2 sebanyak 206 yang belum menerima SK pengangkatan menjadi PNS, ia berharap secara bertahap bisa diselesaikan. “Kita tunggu dari pemerintah pusat. Kami berharap 206 orang lainnya bisa diselesaikan,” pungkas Walikota.*radarpekalongan

Rabu, 18 Maret 2015

Bupati Pekalongan Ancam Copot CPNS yang Masuk Lewat Calo

Bupati Pekalongan H Amat Antono mengancam akan mencopot Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ketahuan membayar atau menyuap kepada siapapun atau calo untuk dapat lulus seleksi CPNS.

“Kalau ketahuan bayar atau menyuap, saya akan copot,” tegas Bupati dalam Penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS di aula lantai 1 Setda (16/3) kepada 131 CPNS hasil seleksi pelamar umum formasi 2014.

“Setelah dikeluarkan, langsung saja diproses kepolisian. Saya tidak akan menjual Kabupaten Pekalongan, hanya karena tidak enak, tapi nantinya jadi rusak. Penerimaaan PNS di era saya ini harus bersih, saya tidak ingin ada yang masuk dengan membayar atau menyuap. Saya tidak akan mengotori Pekalongan dengan cara-cara seperti itu,” ancam dia.

Dikatakan, penerimaan CPNS Formasi 2014 ini merupakan generasi pertama dalam era reformasi birokrasi dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Generasi pertama yang menggunakan sistem penerimaan berbeda yaitu secara langsung.

“Hal ini akan membawa konsekuensi yang berat, karena apabila saudara dalam tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik maka sistem tersebut yang akan terkena dampaknya. Padahal belum tentu sistemnya yang salah, bisa jadi justru saudara yang kinerjanya jelek. Keberhasilan sangat ditentukan oleh faktor pribadi. Jadi saya minta disadari betul hakekat menjadi seorang PNS. Dalam bekerja harus mengacu pada peraturan per-UU-an beserta segala turunannya,” jelasnya.

Bupati juga menekankan agar para CPNS baru ini tidak terjebak pola-pola lama PNS. Pagi berangkat, sore pulang tetapi ditengahnya tidak ada kegiatan. “Sekarang sudah tidak jamannya seperti itu, sudah tidak ada tempat untuk pegawai yang hanya berangkat pulang kerja tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bekerja harus didukung kreativitas. Daya saing tidak lepas dari kreativitas. Saat ini eranya berkompetisi, jadi kualitas/kompetensi diri harus terus ditingkatkan. Salah satu kelemahan pegawai adalah pola rekruitmen dan pembinaan yang salah. Pegawai begitu diterima langsung ditempatkan tanpa ada pembekalan atau pelatihan terlebih dahulu sehingga gagap di lapangan. Berbeda halnya dengan polisi dan TNI. Mereka sebelum bekerja telah dilatih secara teknis sehingga begitu bertugas dapat berjalan baik”, katanya.

Jadi PNS kata dia, berarti sebagian hak pribadi sudah tergadaikan. PNS terikat dengan peraturan per-UU-an, norma dan peraturan birokrasi.

“Saudara sudah tidak bebas lagi seperti masyarakat umum yang berusaha mandiri. PNS juga sebagai perekat bangsa, oleh karena itu jangan terjebak dengan kepentingan kelompok seperti ras, agama atau suku. Saudara fokus bekerja saja. Saya minta saudara tidak hanya menjadi perekat dikantor tetapi juga di keluarga dan lingkungan. Saudara adalah teladan bagi masyarakat dan bangsa”.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pekalongan Bambang Tri Edi Purnomo ke-131 orang tersebut terdiri dari formasi guru 37 orang, tenaga kesehatan 24 orang dan tenaga teknis lainnya 70 orang.

“131 orang tersebut diangkat berdasarkan SK No.813/106/2015 tentang Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tanggal 6 Maret 2015. Adapun rincian per golongan yaitu golongan IIc sebanyak 28 orang, golongan IIIa 93 orang dan IIIb 10 orang.”

Arsip Blog