-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kulonprogo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kulonprogo. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Juli 2023

Pemkab Kulonprogo Ajukan 350 Formasi ASN Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo, Sudarmanto mengatakan bahwa formasi CASN 2023 telah disusun dan disampaikan kepada KemenPAN-RB. Hanya saja BKPP belum mendapat penetapan formasi.

BKPP Kulonprogo belum bisa menyampaikan karena belum ada penetapan formasi dari KemenPAN-RB. Tetapi sebagai gambaran ada sekitar 350 sampai 400 CASN. Jumlah itu dasarnya pada jumlah PNS yang mungkin akan pensiun tahun 2023. Belum tentu juga jumlahnya.

Formasi yang paling banyak dibutuhkan adalah formasi guru dan tenaga kesehatan. Sudarmanto menegaskan penerimaan CASN tidak dipungut biaya. Seleksi pun dilakukan secara digital dengan begitu penilaian akan objektif.

Lebih jauh, Sudarmanto mengatakan selama ini gap antara standar kebutuhan ASN dengan existing tergolong besar. Sebagian kekurangan masih ditambal dengan pegawai non asn/honorer/kontrak. Kalau formasi CASN yang  tahun 2022 untuk tenaga kesehatan dengan jumlah 126 orang telah ditugaskan di awal tahun 2023, sedangkan yang guru berjumlah 202 orang dan tenaga teknis 22 orang rencana ditugaskan di akhir bulan Juli 2023.

Senin, 21 April 2014

Dua Oknum PNS di Kuloprogo Terlibat Penambangan Illegal

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mendesak Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menindak tegas dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di Sentolo.

Terlibatnya oknum PNS tersebut dinilai sebuah pelanggaran profesi dan tidak seharusnya ada toleransi atas perbuatan yang dilakukan.

Kedua PNS ini terungkap menjadi bagian dari penambangan ilegal saat operasi yustisia yang digelar Satpol PP Kulonprogo, Selasa (15/4).

Saat itu petugas mendapati kedua PNS tersebut menjadi bagian dari penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Galur. Kedua pegawai tersebut adalah Hendri Santoso, pegawai di Inspektorat dan Suhargiyanto, staf di Kecamatan Galur.

Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa, Jumat (18/4) mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil instansi terkait untuk menjelaskan permasalahan adanya oknum pegawai yang terlibat penambangan ilegal itu.

Di antaranya Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, hingga Satpol PP PP serta instansi yang membawahi oknum PNS tersebut.

Arsip Blog