-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label medan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label medan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 02 Juli 2014

BKN: Honorer K2 Medan Harus Dibikin Resah

Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menunjukkan sikap kerasnya terhadap masalah pengajuan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 471 honorer kategori dua (K2) Pemko Medan yang tidak dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Kepala Biro Humas dan Protokoler BKN Tumpak Hutabarat secara tegas menyatakan, selama berkas tidak dilampiri SPTJM yang diteken walikota Medan, maka NIP untuk 471 honorer K2 itu tidak akan dikeluarkan.

"Pasti ditolak, pasti itu," ujar Tumpak kepada JPNN kemarin (2/7). Dia mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala KBD Kota Medan, Lahum, yang ngotot bahwa SPTJM tak perlu diteken walikota, tapi cukup diteken oleh dirinya.

Lahum juga mengatakan, kalau memang usulan itu ditolak BKN, maka dirinya merasa belum pernah mendapatkan surat penolakan berkas dari BKN. Bahkan, Lahum menyebut pernyataan-pernyataan Tumpak sebelumnya telah membuat para honorer K2 Medan risau.

Saat dimintai tanggapan atas statemen Lahum itu, Tumpak dengan enteng mengatakan, memang para honorer K2 Medan harus dibuat resah. Alasannya, kalau para honorer K2 dibuat tenang, mereka justru akan kehilangan haknya untuk mendapatkan NIP lantaran Pemko Medan tidak mengajukan pemberkasan NIP sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

"Jadi ya memang harus dibuat resah, biar mereka mendesak Pemko Medan agar mengusulkan pemberkasan dengan dilampiri STPJM yang diteken walikota. Kalau tanpa diteken walikota, pasti tidak akan diproses," cetus Tumpak.

Terkait pernyataan Lahum mengenai perlunya surat resmi dari BKN, Tumpak mengatakan, sebenarnya ada atau tidak ada surat resmi, seluruh kepala BKD se-Indonesia sudah paham mengenai aturan SPTJM diteken kepala daerah.

"Kalau merasa mengusulkan SPTJM tapi tak diteken walikota, ya segera saja dilengkapi. Kalau tidak segera dilengkapi, ya otomatis tidak akan diproses. SPTJM yang diteken kepala daerah itu wajib, itu harus, semua sudah tahu itu," ujar Tumpak.

Dikatakan, Kepala BKD boleh meneken SPTJM jika tiga pejabat di atasnya berhalangan. "SPTJM yang diteken kepala BKD itu tidak diakui, kecuali jika walikota, wakil walikota, dan sekdanya berhalangan," ujar Tumpak.

Ditambahkan, sikap tegas BKN ini sudah mendapat dukungan dari Komisi II DPR. Bahwa SPTJM harus diteken kepala daerah, bertujuan agar ada jaminan nama-nama honorer K2 yang diusulkan pemberkasan NIP-nya, merupakan honorer K2 asli, bukan bodong. Jika ternyata ada yang bodong, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) terancam pidana.

Selasa, 13 Mei 2014

Tahun Ini Medan Rekrut CPNS Tamatan SMA

Tahun ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Penerimaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena akan ada penerimaan CPNS untuk pelamar lulusan SMA.

"Sudah 10 tahun penerimaan CPNS hanya untuk lulusan Sarjana, sehingga pegawai golongan dua sudah banyak berkurang karena ada kenaikan pangkat serta  memasuki masa pensiun," ujar Kabag Otda Pemko Medan, Amran di Balai Kota, Selasa (13/5).

Namun Amran belum bisa memastikan berapa jumlah CPNS serta formasi yang dibutuhkan karena sedang dilakukan pengkajian analisis jabatan (Anjab).

Ia menyebutkan kerja tim yang mengkaji Anjab untuk menentukan formasi CPNS baru akan selesai pada bulan Juli mendatang.

"Masih panjang prosesnya, ada tim khusus yang sedang mengkaji Anjab itu sedang bekerja," katanya.

Tim itu, lanjut dia, juga menuggu usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang kebutuhan pegawai.

Usulan yang diajukan oleh Pemko Medan akan disampaikan kepada KemenPAN-RB untuk dibahas lebih lanjut.

"Bisa saja usulan yang diajukan dilakukan pengurangan, karena melihat kebutuhan secara nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Lahum Lubis mengatakan untuk menentukan jumlah serta formasi penerimaan CPNS yang akan dibuka tahun ini belum bisa dipastikan.

Pasalnya, harus ada pengkajian terlebih dahulu mulai dari ketersediaan jumlah pegawai dan berapa jumlah pegawai yang sudah masuk masa pensiun." Pengkajian atau Anjab dilakukan oleh Bagian Otda," kata Lahum.

Arsip Blog