-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label zakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label zakat. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 November 2016

Gaji PNS Magelang Akan Dipotong untuk Bayar Zakat

Pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) yang beragama Islam siap-siap dipotong gajinya untuk zakat, infak dan sedekah. 

Pemotongan ini rencananya akan diberlakukan mulai Desember 2016 mendatang, atau paling lambat awal Bulan Januari 2017 mendatang. Pemotongan tersebut menyusul telah terbitnya Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 451/404/123 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Zakat, Infak dan Sodakoh.

"Sedangkan bagi yang gajinya belum memenuhi nisab, diimbau untuk menunaikan infak dan sedekah yang nominalnya tergantung pegawai yang bersangkutan," kata Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Magelang, Wagiman, seperti dikutip dari KRjogja, Kamis (17/11/2016). 

Wagiman mengatakan, pegawai yang sudah mencapai nisab diperintahkan untuk berzakat 2,5 persen dari gaji. Kebijakan tersebut juga tidak lepas dari telah terbentuknya kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Magelang periode tahun 2016-2021. 

Nantinya, zakat, infak maupun sedekah akan dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap SKPD, untuk kemudian baru disalurkan ke Baznas. 

“Tahapan setelah ini setiap kepala SKPD akan mensosialisasikan kepada para pegawai yang beragama Islam. Mereka juga akan diminta mengisi surat kesanggupan dipotong gajinya,” ujarnya. 

Sementara, Ketua Baznas Kota Magelang, Mansur Siraj menjelaskan, cara menghitung zakat pendapatan yakni dianalogikan kepada zakat hasil pertanian. Adapun nisab-nya sebesar 524 kilogram (kg) makanan pokok. 

“Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi,” katanya. 

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito menambahkan, hasil zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Baznas bisa membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan di Kota Magelang. 

Walikota Magelang juga meminta kepada Baznas agar segera mamfasilitasi pengumpulan, pengelolaan sekaligus pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah secara lebih optimal.*okezone

Jumat, 04 Maret 2016

PNS Purbalingga Kian Gemar Berzakat

Kesadaran menunaikan zakat di kalangan PNS Pemkab Purbalingga, terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan  meningkatnya penyaluran zakat yang diberikan oleh kalangan PNS.

''Pada tahun 2015, zakat yang terkumpul dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Purbalingga mencapai lebih dari Rp 1,6 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang hanya tercatat Rp 1,3 miliar,'' jelas Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purbalingga, Imam Subijakto, Jumat (4/3).

Menurut dia, meningkatnya kesadaran kalangan PNS untuk menunaikan zakat ini cukup menggembirakan. ''Dengan perolehan zakat yang makin besar, maka upaya Baznas membantu masyarakat kecil meningkatkan kesejahteraannya akan makin berarti,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, pengumpulan zakat di kalangan PNS ini, dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ''Selama ini, sebagian besar zakat yang dihimpun Baznas berasal dari kalangan PNS. Hampir mencapai 99 persen,'' katanya.

Ke depan, dia berharap masyarakat lainnya di Purbalingga juga bisa ikut berperan serta menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Sebelumnya, pengurus Baznas Purbalingga yang dipimpin Imam Subijakto, melakukan audiensi dengan Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Ruang Kerja Bupati. Dalam pertemuan itu, Imam juga memaparkan berbagai bentuk penggunaan dana zakat.

''Semuanya kita pertanggung jawabkan, karena dana zakat merupakan amanah dari umat Islam yang harus disalurkan pada yang berhak,'' katanya. Menurut dia, dana zakat tersebut antara lain disalurkan untuk program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan dana stimulan, program zakat produktif untuk pedagang kecil, program aksi cepat tanggap untuk berbagai bencana, bantuan masyarakat miskin bidang pendidikan, dan juga layanan pengantaran mobil ambulan dhuafa.

Untuk program rehab RTLH, dana zakat telah disalurkan pada 292 kepala keluarga (KK), sedangkan bantuan stimulan dengan total anggaran Rp 730 juta diberikan pada masyarakat di 18 kecamatan. Setiap KK mendapatkan bantuan Rp 2,5 juta.*republika

Kamis, 03 Desember 2015

Gaji PNS Akan Dipotong 2,5 Persen Untuk Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengharapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri segera direalisasikan tentang pemungutan zakat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap instansi pemerintah, di mana dalam SKB ini gaji PSN akan dipotong sebesar 2,5 untuk bayar zakat.

“Pemungutan zakat dari PNS sekarang ini sudah berjalan di Kementerian Agama dan TNI, kita menunggu dari instansi lain,” kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Baznas seluruh Indonesia, di Jakarta.

Hadir dalam acara itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin yang mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Bambang mengatakan SKB tiga menteri akan ditandatangani menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri agama. Namun sampai sekarang SKB tersebut belum ditandatangani karena masih perlu ada yang dimatangkan.

“Dalam pelaksanaannya SKB ini nantinya maka gaji kotor yang diterima PNS setiap bulannya akan dipotong langsung sebesar 2,5 persen untuk pembayaran zakat,” papar Bambang yang mantan menteri keuangan dan juga menteri pendidilkan.

Ia menerangkan pemotongan zakat sebesar 2,5 persen juga sudah dilakukan di Malaysia dan sifatnya wajib. “Untuk Indonesia sendiri sifatnya tidak wajib, PNS yang bersangkutan boleh mengajukan keberatan kalau gajinya dipotong 2,5 persen untuk zakat,” terang Bambang.

Ia mengutarakan dengan adanya pengumpulan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS, maka semakin meningkatkan penerimaan zakat, sehingga lebih cepat mendorong pengentasan orang miskin di Indonesia.

“Gagasan pengumpulan zakat dari PNS berasal dari Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyebutnya sebagai revolusi mental, bahwa aparatur pemerintah agar membayar zakat dari penghasilannya untuk membantu mereka yang miskin,” terang Bambang.

Direktur Eksekutif Baznas Teten Kustiawan, mengatakan untuk tahun ini Baznas menerima zakat dari PNS Kementerian Agama dan TNI sebesar Rp2,7 miliar.

Dirjen Bimas Islam Machasin dalam sambutannya agar tetap profesional dalam menjalankan tugas. Begitu juga dalam pengelolaan zalat agar transparan dan akuntablitas sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.*poskotanews

Senin, 11 Mei 2015

Bazda Kabupaten Solok, Kumpulkan Rp100 Juta Zakat PNS

Dalam setiap bulan­nya, setidaknya sekitar Rp100 Juta zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Peme­rin­tah Kabupaten Solok berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Solok  dan disalurkan kepada masyarakat.

Pungutan zakat PNS itu sendiri, hanya diambil dari gaji pokok dan tidak ter­masuk Tunjangan Daerah (Tunda) ataupun sertifikasi guru.

Pungutan zakat PNS melalui Bazda itu sendiri berpijak pada Undang-un­dang (UU) Nomor 23 Ta­hun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelak­sanaan UU Nomor 23 Ta­hun 2011 tentang penge­lolaan zakat dan surat men­dagri Nomor: 450.12/5882A/SJ tanggal 29 Agus­tus 2013 perihal ajakan penyaluran zakat melalui Bazda dan Surat Edaran (SE) Bupati Solok Nomor: 450/05/Kesra-2014 Januari 2014 perihal penyaluran zakat PNS sebesar 2,5 per­sen melalui Bazda Kabu­paten Solok.

“Jadi, BAZDA adalah wadah penyaluran zakat yang berusaha memberikan pada mustahiq yang betul-betul pantas menerimanya,” kata Ketua Bazda Kabu­paten Solok, Khairi Yusri, menjawab Haluan kemarin.

Sejauh ini, lanjut Khairi, zakat yang diterima dari PNS hanya 2,5 persen dari gaji pokok Pegawai. Itupun bagi PNS bergolongan III keatas. Kendati demikian, ada juga PNS yang golo­ngan­nya dibawah. Namun, memiliki penghasilan cu­kup tinggi dan turut menya­lurkan zakatnya melalui Bazda. “Ada beberapa PNS yang juga pengusaha, juga menyalurkan zakatnya de­ngan pihak kami,” kata Khairi Yusri.

Disamping itu, tambah Sekretaris Bazda Kabu­paten Solok, Rifa’i Mah­yunar, pungutan zakat PNS untuk Tahun 2014 sedikit meningkat dari Tahun 2013. Sebab, tahun sebe­lumnya, zakat PNS setiap bulannya kurang dari Rp100­ juta. Namun, tahun ini lebih dari Rp100 juta.

“Penyaluran zakat dari PNS cukup membantu fa­kir miskin di Kabupaten Solok. Sejak adanya Bazda ini, diperkirakan sudah ratusan masyarakat yang tertolong dengan penya­lurannya,” paparnya.

Di sisi lain, di setiap kesempatan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok, Bupati Solok selalu menegaskan pada seluruh PNS di ling­kup Pemkab Solok untuk menyi­sihan 2,5 persen dari penda­patannya untuk disa­lurkan pada fakir miskin melalui Bazda. “Zakat itu kewajiban umat Islam. Pem­bersihan harta. Jadi, jangan sampai gara-gara mencari harta, kita lupa dengan kawajiban,” kata Syamsu Rahim.

Sementara terkait pe­nya­lurannya, Syamsu Ra­him memastikan zakat ini telah disalurkan oleh Bazda kepada masyarakat yang betul-betul berhak mene­rimanya. Kendati nomi­nalnya tidak terlalu besar, namun hal ini diharapkan dapat membantu kesulitan ekonomi masyarakat.

“Kita­­ sebetulnya tidak ingin bantuan yang di­be­rikan ini hanya diman­faat­kan untuk hal-hal yang bersifat kon­sumtif. Kalau bisa diman­faatkan untuk modal dagang kecil-kecilan kan lebih b­a­gus, dan bisa berkembang,” katanya menyudahi.*harianhaluan

Senin, 23 Juni 2014

SBY Imbau PNS Berzakat Lewat Baznas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani instruksi tentang pengumpulan zakat. Lewat instruksi tersebut, setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam dihimbau menyalurkan zakatnya lewat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

"Ketentuan itu berlaku untuk enam institusi negara," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Senin, 23 Juni 2014.

Agung menjelaskan instruksi presiden dikeluarkan untuk mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat dari kalangan PNS. Zakat yang dihimpun Baznas pada tahun 2013 dianggap jauh dari target lantaran baru mencapai Rp 60 miliar atau 1 persen dari potensi zakat di tingkat pusat. 

"Tahun ini ditargetkan bisa mencapai Rp 320 miliar atau 20 persen dari potensi zakat," katanya.

Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah jika memperhitungkan PNS di tingkat daerah yang tersebar di 34 provinsi dan 539 kabupaten/kota. Jika ditotal, potensi zakat PNS seluruh Indonesia diperkirakan mampu menghimpun dana tak kurang dari Rp 8 triliun. 

"Himbauan penyaluran zakat hanya berlaku bagi PNS muslim yang berpenghasilan Rp 3,4 juta per bulan," kata Agung.

Menurut Agung, zakat merupakan sumber pendanaan yang mampu mempercepat program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Hingga saat ini, tak kurang dari 28 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin atau sangat miskin. Jumlah itu setara dengan 11 persen dari total populasi penduduk Indonesia. 

"Total potensi pajak nasional bisa mencapai Rp 217 triliun setiap tahunnya," katanya.

Ketua Baznas, Didin Hafiduddin, menjelaskan dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada para mustahik lewat berbagai program. Di antaranya Community Development, Rumah Sehat, Rumah Dakwah, Rumah Cerdas Anak Bangsa, dan Tanggap Darurat Bencana. 

"Hingga pertengahan tahun 2014, jumlah penerima manfaat zakat dari Baznas mencapai lebih dari 200 ribu mustahik," katanya.

Arsip Blog