Usulan Dokter PNS Tanpa Tes Tinggal Ditindaklanjuti Dinkes Nunukan
"Terkait dengan usulan untuk mengangkat dokter yang tanpa tes, ini mekanismenya sudah berjalan. Nanti Dokter Andi (Kepala Dinas Kesehatan Nunukan) bisa menindaklanjuti," ujar Sidin Haryanto, Ketua Tim Visitasi Badan PPSDM Kementerian Kesehatan di Nunukan.
Hal ini merupakan salah satu program yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya manusia tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan wilayah kepulauan.
Program lainnya yang dilaksanakan dengan menggulirkan tugas belajar program pendidikan dokter spesialis, dokter pegawai tidak tetap dan program internship.
"Tentunya juga kami selain tidak meninggalkan komponen 1,2,3 perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan, yang tidak terlepas pembinaan, pengawasan tenaga SDM," ujarnya.
Selama ini, kata dia, dari sisi perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, Kementerian Kesehatan telah merancang dan melakukan sinergitas, kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten dan kota, untuk pemenuhan SDM kesehatan melalui perencanaan secara buttom up. Hal ini berdasarkan usulan Dinas Kesehatan kabupaten yang disampaikan kepada provinsi dan pusat.
Sementara itu untuk pengadaan sumber daya manusia kesehatan, Pendidikan Kesehatan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan undang-undang.
"Bahwa pendidikan dilakukan melalui dua cara yaitu pendidikan reguler dan pendidikan jarak jauh," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program pendidikan khusus yang sudah berjalan cukup lama. Program tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama pada kawasan terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Namun karena undang-undang tidak lagi memperkenankan program khusus dimaksud, sehingga Kementerian Kesehatan melaksanakan Program Pendidikan Jarak Jauh.
Program ini salah satunya diusulkan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan melalui Program Pendidikan Jarak Jauh D III Keperawatan dan Kebidanan.
Untuk pelaksanaan program dimaksud, Tim Visitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Nunukan.
Program Pendidikan Jarak Jauh yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Nunukan ini akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Untuk mempersiapkan tenaga kesehatan pada program tersebut, pada 11-15 Nopember 2013 lalu digelar Pelatihan Tutorial Bersertifikat PPJJ D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan di Kabupaten Nunukan.
Sebanyak 26 tenaga bidan dan perawat Diploma Tiga mengikuti pelatihan dimaksud. Sebanyak 16 orang berasal dari Kabupaten Nunukan sementara 10 sisanya berasal dari Politeknik Kesehatan Samarinda.
Sidin mengatakan, pihaknya secara sinergis telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan izin Program Pendidikan Jarak Jauh tersebut.
"Alhamdulillah pada 12 Desember 2013 kami juga melakukan presentasi dan tindaklanjut dari presentasi tersebut kita akan melakukan penyesuaian. Apakah yang telah dituangkan dalam naskah akademik tersebut dilakukan? Jadi sebenarnya lebih dari penilaian kesesuaian antara naskah akademik dengan perencanaan di lapangan," ujarnya.
Pihaknya berharap dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk menindaklanjuti usulan seperti ini yang diajukan dari banyak daerah.
"Dan ini bukan hanya dari Nunukan. Dari Kalimantan Timur banyak sekali yang kami terima, tetapi di sini kita akan melihat bagaimana kesiapan dari Kabupaten Nunukan ini?" ujarnya.
Untuk melaksanakan Program Pendidikan Jarak Jauh seperti ini, harus dipresentasikan mengenai keadaan yang memastikan lulusannya setara dengan mereka yang mengikuti pendidikan reguler.
"Artinya kurikulum standarnya dan sebagainya sesuai dengan standar kurikulum yang dipersyaratkan di Kemendikbud. Itu beberapa hal yang kami pegang," ujarnya.
Ia juga memastikan Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan Ditjen Dikti terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi.
"Artinya lulusannya nanti sebelum wisuda sudah mengikuti uji kompetensi dan akan masuk kedalam suatu mekanisme uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti bersama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang ada di provinsi,"
0 Comments