-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label dokter. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dokter. Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 Mei 2016

Pemerintah Janji Angkat Bidan dan Dokter Tak Tetap Jadi PNS

Kabar gembira bagi para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Pemerintah memastikan akan mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meskipun tidak secara otomatis.

"Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Mei 2016.

Yuddy menuturkan bahwa para bidan dan dokter PTT itu tetap harus melalui proses seleksi, yakni tes untuk menjadi CPNS sesuai amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, tes untuk mereka bukan untuk menggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya.

"Tes dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS," ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura itu menambahkan apabila pada tahun anggaran 2016 para bidan dan dokter PTT belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.

"Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," tegasnya.

Sekadar diketahui, 5 Mei 2016, ribuan bidan PTT menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, hingga di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut pemerintah memperhatikan nasib mereka.*viva

Minggu, 15 November 2015

Awas... Dokter PNS Jangan Main Mata dengan Farmasi

Upaya Kementerian Kesehatan untuk membersihkan praktik kedokteran khusus yang berstatus pegawai negeri sipil dari kegiatan gratifikasi bersama perusahaan farmasi mendapat respon dari kalangan dokter. Sejumlah dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS) telah melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah ada beberapa pelaporan sponsorship," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Ahad (15/11/2015). Dia tidak menyebutkan apa bentuk penerimaan gratifikasi yang dilaporkan. Dia juga enggan mengungkapkan identitas dokter yang telah mematuhi aturan pelaporan gratifikasi tersebut.

Namun, informasi yang diterima wartawan menyebutkan, mayoritas gratifikasi yang dilaporkan berupa akomodasi seminar untuk profesi dokter yang digelar di dalam maupun luar negeri.

Adanya penerimaan laporan gratifikasi dari kalangan dokter juga dibenarkan Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti. Tetapi, Yayuk tidak bisa memastikan apakah sponsorship dimaksud ada yang berbentuk uang.

"Misalnya mau bikin seminar terus sponsornya perusahaan farmasi. Tapi saya belum dapat rincinya," kata Yuyuk. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan kajian soal pemberian hadiah atau gratifikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter. Kajian KPK ini atas permintaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kemkes meminta bantuan kerja sama dengan kami terkait dengan parameter pemberian kepada dokter juga bentuk, batasan maupun parameter tertentu gratifikasi," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPk Indriyanto Seno Adji.*riaupos

Selasa, 17 Maret 2015

1.040 Dokter Gagal Jadi CPNS

Dalam seleksi CPNS 2014, sebanyak 1.040 formasi dokter kosong. Padahal untuk tahun anggaran 2014, pemerintah sudah menyiapkan formasi khusus untuk dokter sebanyak 6.325.

Menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, formasi dokter terbanyak diplotkan untuk instansi daerah sebanyak 5.732. Sedangkan pusat hanya 593 orang.

“Untuk daerah terbanyak ditempatkan di kabupaten sebanyak 4.771 orang, kota 547, dan provinsi 414,” kata Tumpak, Senin (16/3).

Usulan yang masuk ini kemudian dipertimbangkan oleh BKN untuk diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) guna diangkat CPNS. Dari hasil pertimbangan BKN, sebanyak 1.040 dokter dinilai tidak layak untuk diangkat CPNS lewat jalur formasi khusus.

“Formasi khusus untuk dokter tidak melalui proses tes kompetensi dasar lagi. Untuk menjadi CPNS, mereka cukup melalui seleksi administrasi saja,” tuturnya.

Meski daerah sangat membutuhkan tenaga dokter, namun bukan berarti pemerintah langsung meloloskan semua usulan yang masuk. Semuanya melalui tahapan pertimbangan BKN.

“Ada syarat yang diberlakukan, salah satunya dokter ini sudah mengabdi di daerah tersebut dan siap mengambdi minimal lima tahun saat diangkat sebagai dokter PNS,” terang Tumpak.

Senin, 09 Februari 2015

CPNS di Jember untuk Formasi Khusus Dokter Banyak Diisi Anak Pejabat

Sejumlah anak pejabat di Kabupaten Jember lolos sebagai CPNS dokter melalui jalur formasi khusus.

Penerimaan CPNS dokter melalui formasi khusus ini kini menjadi pembicaraan di Jember paska diperiksanya dua orang PNS Pemkab Jember oleh polisi.

Kedua PNS itu, Kasubag di Dinas Kesehatan BW dan Kasi di BKD HL ditangkap dan diperiksa polisi karena diduga meminta 'uang terimakasih' kepada para dokter tersebut..

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Dari informasi yang dihimpun Surya.co.id, jumlah uang terimakasih per orangnya mencapai Rp 50 juta.

Kalau ada 40 orang CPNS dokter melalui jalur itu, diperkirakan ada uang terimakasih sebesar Rp 2 miliar.

Dan sebagai balasan uang terimakasih itu, SK Bupati yang telah terbit Januari lalu diberikan kepada para dokter tersebut.

Lalu apakah Formasi khusus itu? Formasi khusus merupakan jalur pengangkatan CPNS berdasarkan usulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat berdasarkan kebutuhan.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Sabtu, 17 Januari 2015

Dokter “Bandel” Kabupaten Tegal Diminta Mundur dari PNS

Bupati Tegal Enthus Susmono meminta kepada dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengindahkan peraturan supaya segera mundur. Terutama bagi dokter yang bandel atau lebih mengutamakan praktik di rumah sakit swasta.

“Saya persilahkan untuk mundur dari PNS apabila ada dokter yang tidak menjalankan tugas pelayanan di instansi pemerintah,” kata Enthus saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari formasi khusus dokter, di ruang rapat Wakil Bupati Tegal, Kamis (15/1).

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Penyerahan itu dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tegal Retno Suprobowati, Kepala Dinas Kesehatan dr Hendardi Setiaji, Direktur RSUD dr Soeselo Slawi Dokter Widodo Joko M, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan itu, Enthus mengingkatkan kepada 12 dokter penerima SK tersebut supaya mengutamakan pengabdiannya di intansi pemerintah. Dirinya tak menampik, realita yang terjadi saat ini, masih ada dokter dan tenaga medis yang cenderung mementingkan praktik di rumah atau praktik di rumah sakit swasta. Hal itu menurut Enthus, dapat menimbulkan rasa malas bagi mereka saat  melayani pasien di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah daerah.

“Mulai hari ini kita harus menata kembali manajemen dan pola pikir. Dokter harus bisa konsekuen,” tegasnya.

Enthus tak mengelak, saat ini memang tidak ada larangan dokter maupun tenaga medis yang praktik di rumah sendiri atau di rumah sakit swasta. Karenanya, Enthus tidak membatasi bagi dokter yang hendak praktik di luar intansi pemerintah. Namun demikian, dokter berstatus PNS dilarang meninggalkan tugasnya. “Silahkan buka praktik, asal jangan bersamaan dengan jam dinas,” ujarnya.

Kepala BKD Pemkab Tegal Retno Suprobowati mengatakan, 12 orang dokter itu terdiri dari, 1 orang dokter spesialis patologi klinik yang ditempatkan di RSUD dr Soeselo Slawi, 1 dokter spesialis bedah umum dan 1  dokter spesialis penyakit dalam yang di tempatkan di RSUD Suradadi. Kemudian 9 orang lainnya merupakan dokter umum yang ditempatkan di sejumlah puskesmas. Antara lain, di Puskesmas Danasari 1 orang, Puskesmas Jatinegara 2 orang, Puskesmas Bumijawa 2 orang, Puskesmas Bojong 2 orang, Puskesmas Kesambi 1 orang, dan Puskesmas Warureja 1 orang. “Mereka yang diangkat menjadi CPNS masuk dalam golongan ruang III/b,” pungkasnya.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Rabu, 14 Januari 2015

Dokter PNS Kabupaten Temanggung Tuntut Tunjangan Penghasilan

Belasan pegawai negeri sipil bidang kesehatan termask dokter di Kabupaten Temanggung, Selasa, mendatangi Kantor Bupati Temanggung untuk menuntut tambahan penghasilan pegawai (TPP) seperti yang diberikan kepada PNS yang lain.

Dokter Prasetyawan yang bertugas di RSUD Temanggung mengatakan kedatangan mereka untuk mencari keadilan karena pemberian TPP menjadi tidak adil apabila diberikan selain kepada PNS bidang kesehatan, sementara beban kerja seorang tenaga kesehatan tidak boleh dianggap sebelah mata dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kedatangan perwakilan PNS bidang kesehatan tersebut ditemui oleh Sekda Temanggung Bambang Arochman, Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi, dan Bupati Temanggung Bambang Sukarno.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

“Kami tidak berniat membuat kericuhan seperti demo dengan turun ke jalan. Kami hanya ingin duduk bersama dan mendengar penjelasan kenapa kami tidak mendapat TPP. Kami memosisikan diri sebagai sesama PNS, kalau PNS lainnya dapat mengapa kami tidak, artinya kami meminta supaya bupati bersikap adil,” katanya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Temanggung Antoni mengatakan PNS bidang kesehatan di daerah lain seperti Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta memperoleh TPP.

“Terus terang kami kecewa karena keputusan tentang TPP sudah disahkan. Meskipun begitu kami mengapresiasi telah diterima dengan baik oleh bupati dan diajak berkomunikasi dengan nyaman. Tindak lanjut berupa pendataan dan penganggaran yang tidak dapat dilakukan dengan cepat karena harus mengikuti prosedur birokrasi,” katanya .

Bupati Temanggung Bambang Sukarno minta mereka menaati prosedur birokrasi. Penganggaran tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Proses penganggaran TPP bagi PNS tenaga kesehatan baru dapat diberikan pada APBD Perubahan 2015.

“Silakan diusulkan, berapa jumlah anggaran yang diperlukan, supaya semua jelas dan sesuai dengan administrasi birokrasi,” katanya.

Seperti diwartakan Pemkab Temanggung tahun 2015 menganggarkan Rp36 miliar untuk TPP kecuali guru bersertifikasi, pegawai RSUD dan Puskesmas.

Jumat, 08 Agustus 2014

DPRD Depok Minta Formasi CPNS Dokter dan Guru Ditambah

Tenaga di bidang kesehatan khususnya dokter masih kurang di Kota Depok.  Sehingga pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selalu menjadi keluhan masyarakat. Selain tenaga kesehatan, guru juga masih minim.

Oleh karena itu, DPRD setempat pun meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah formasi tenaga kesehatan dan guru saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014 ini.

”Mereka harus menyediakan kota paling besar untuk dokter dan guru. Soalnya sekarang ini kedua formasi itu yang sangat dibutuhkan. Namun yang paling besar adalah kebutuhan dokter dan tim medis,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Muttaqin kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin.

Menurutnya, selama menerima kebutuhan CPNS, BKD Kota Depok tidak pernah mengusulkan jumlah formasi Dokter ke KemenPAN-RB. Padahal, selama ini kebutuhan akan tim medis dalam melayani kesehatan masyarakat tidak terpenuhi. Apalagi, hal itu membuat pelayanan terhadap pelayanan itu selalu mendapat keluhan dari masyarakat.

”Ini yang membuat banyak pasien dirujuk ke rumah sakit ke Jakarta. Bukan hanya fasilitas saja yang kurang, tim medis seperti dokter juga masih minim. BKD saja yang tidak mau mengusulkan penerimaan dokter diperbanyak ke Kemendagri,” ujar Muttaqin.

Muttaqin menambahkan, untuk penerimaan CPNS 2014 mereka mengusulkan BKD menerima banyak formasi dokter. Kebutuhan itu sangat diperlukan untuk RSUD dan Puskesmas yang ada. Mereka pun siap membantu BKD sendiri untuk mengusulkan formasi dokter tersebut ke KemenPAN-RB.

Menyikapi itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, Harry Prihanto menuturkan, pengajuan kuota formasi dokter pada penerimaan CPNS 2014 itu tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Sebab, kebutuhan akan pegawai negeri itu dibatasi oleh Kemendagri sendiri. Apalagi, kebutuhan akan formasi dibidang kesehatan itu banyak dibutuhkan di daerah lain.

”Usaha kami untuk mengusulkan itu sudah pernah dilakukan. Akan tetapi tetap ditolak Kemendagri karena kebutuhan CPNS di daerah lain pun sama besar. Makanya, kami belum bisa memastikan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.

Dalam data Dinkes Depok, jumlah dokter yang ada saat ini berjumlah 40 orang. Namun, jumlah itu dibagi ke beberapa puskesmas dan puskesmas. Untuk kebutuhan dokter di Kota Depok saat ini berjumlah 220 orang dalam membantu 2 juta warga Depok. Sedangkan, untuk formasi perawat dan tim medis lain berjumlah 300 orang. Jumlah itu diperbantukan untuk bidang administrasi dan staf di RSUD serta tim penyuluh.

Harry menyatakan, untuk saat ini mereka telah meminta Dinas Kesehatan Kota Depok memaksimalkan SDM yang ada. Sebab, jika menunggu persetujuan formasi dokter pada penerimaan CPNS dari KemenPAN-RB, pelayanan tersebut tidak akan maksimal dilaksanakan.

Karena itu pula, mereka pun telah membantu beberapa staf dari dinas lain untuk membantu Dinkes dan RSUD serta Puskesmas menangani urusan administrasi.

"Sudah banyak staf dari dinas dan kecamatan kami pindahkan ke mereka. Ya intinya kami harapkan semua bisa berjalan walaupun semua belum bisa maksimal dicapai,” pungkasnya.

Rabu, 02 Juli 2014

26 Dokter PTT Bombana Jadi CPNS Tanpa Tes

Kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS disambut antusias dokter PTT di Bombana.

Dari 40-an orang yang ditempatkan di daerah otorita pemekaran Kabupaten Buton itu, 12 diantaranya sudah menyandang status CPNS dan sementara prajabatan di Makassar.

Sedangkan 14 lainnya sebentar lagi menyusul rekan sejawatnya, karena saat ini nama-nama mereka sudah diusulkan menjadi calon abdi negara.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Bombana, dr Sunandar mengatakan, selama kurang lebih enam bulan, sudah 26 dokter PTT di Bombana yang diusulkan menjadi CPNS. Pengangkatan mereka menjadi "pamong praja dilakukan tanpa tes.

Kebijakan ini diambil sesuai amanat Perarturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

"Sudah dua gelombang pengangkatannya. Rinciannya, gelombang pertama 12 orang dan gelombang kedua menyusul 14 orang," katanya.

Mantan direktur RSUD Bombana ini menambahkan, dari 26 dokter PTT yang sudah diangkat menjadi CPNS berasal dari dokter umum dan dokter gigi. Namun khusus untuk gelombang kedua ini, terdiri dari 8 dokter umum dan 6 dokter gigi.

Saat ini, 14 orang dokter yang akan direkrut menjadi CPNS itu, sementara pemberkasan untuk pengusulan NIP. Meski dokter PTT diangkat CPNS tanpa tes, namun menurut Sunandar, persyaratannya cukup ketat.

Salah satunya harus bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau terisolasi. Aturan mengenai hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tidak hanya itu, begitu diangkat menjadi CPNS mereka harus bertugas minimal 5 tahun, baru bisa mengajukan pindah ke daerah lain.

Mengenai gaji, lanjutnya, menggunakan standar PNS. Namun bila ada kebijakan daerah misalnya memberikan tunjangan insentif dan lain-lain, harus sesuai peraturan perundang-undangan.

Selasa, 24 Juni 2014

Kabupaten Tangerang Kekurangan Dokter Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini mengalami krisis tenaga medis untuk ditempatkan di 43 Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Minimnya tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis ini mulai menganggu pelayanan kesehatan di puluhan Puskesmas yang tersebar di 29 Kecamatan di wilayah tersebut."Kami masih sangat kekurangan tenaga medis,"ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, Selasa 24 Juni 2014.

Tenaga medis yang sangat dibutuhkan saat ini, menurut Zaki, terdiri dari dokter spesialis dan bidan. Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, telah melakukan berbagai upaya agar posisi tenaga medis yang dibutuhkan bisa terpenuhi. 

Salah satunya dengan cara menambah jumlah formasi untuk tenaga kesehatan setiap ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil."Tapi peminatnya sedikit sekali, kami tidak tahu mengapa sedikit sekali dokter yang mau bekerja di pemerintahan," katanya.

Bahkan, Zaki melanjutkan, untuk merangsang agar para dokter mau menjadi PNS di Kabupaten Tangerang, ia saat ini sedang mengkaji rencana menaikan intensif para pegawai di bidang kesehatan tersebut."Ada rencana kesana, tapi sedang di kaji dan dilihat kemampuan ABPD," kata Zaki.

Minimnya peminat tenaga kesehatan ini, diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Naniek Isnaendi. Menurutnya, hal ini terlihat dari jumlah pendaftar CPNS pada tahun lalu. "Cuma 45 orang pendaftarnya,"kata Naniek. Hal ini sangat berbeda dengan peminat CPNS dari jalur umum. Ketika tes, kata dia, hanya 15 orang yang menjadi peserta. "Itupun dari 15 orang, hanya 10 yang mengembalikan formulir, padahal 30 tempat tersedia," kata Naniek.

Kebutuhan tenaga medis yang paling mendesak saat ini, menurut Naniek, adalah dokter yang ditempatkan di Puskesmas. Saat ini, kata Naniek, 43 Puskesmas rata rata hanya diisi 2-3 dokter. "Padahal idealnya, setiap Puskesmas tersedia 5 dokter,"katanya. Apalagi, ia melanjutkan, dari 43 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang 11 diantaranya bersertifikasi ISO, 7 rawat inap, 6 melayani persalinan dan 30 non rawat inap sangat membutuhkan banyak dokter.

Bahkan, kata Naniek, ada sebuah Puskesmas yang baru ditinggal pindah dokter spesialis kandungan yang membuat layanan kesehatan di Puskesmas itu sempat terganggu.Naniek berharap ada solusi yang cepat dalam menuntaskan masalah krisis tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang ini.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Yani Sutisna mengatakan sudah mengirimkan analisa beban kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perlima tahun, kata Yani, butuh 10 ribu lebih pegawai untuk mengisi persyaratan formasi dari umum. "Pusat meminta kami untuk membuat analisa kebutuhan pegawai untuk formasi unum yang dilampirkan dengan analisa beban kerja dan jabatan. Masalah dipenuhi kekurangan pegawainya atau tidak kami tidak tahu," katanya.

Hingga kini, kata Yani, prioritas Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pegawai masih mengutamakan tenaga medis dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan yang ada dari kebutuhan 2.212 orang, baru tersedia 1.276 orang."Kurang 936 orang."

Selasa, 17 Juni 2014

Pemda Prioritaskan CPNS untuk Dokter PTT

Formasi dokter tetap menjadi prioritas CPNS untuk pemerintah daerah. Pasalnya, jabatan dokter masih sangat kurang di daerah khususnya wilayah terpencil, terluar, perbatasan, dan pemekaran.

Selain formasi dokter, prioritas lainnya meliputi pelamar umum dengan prioritas jabatan di lingkungan dinas yang menunjang program pelaksanaan pembangunan sesuai potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing.

"Kita akan menerima pelamar khusus dengan prioritas jabatan dokter PTT. Mereka akan ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kurang diminati," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (17/6).

Sedangkan prioritas rekrutmen CPNS untuk instansi pusat, adalah jabatan fungsional tertentu (jabatan fungsional) yang menjadi jabatan utama di instansinya, dan jabatan fungsional lain sebagai penunjang jabatan utama. Selain itu, juga diprioritaskan untuk jabatan fungsional umum (pelaksana yang melaksanakan tugas teknis).

Tahun ini, lanjut Herman, terdapat 482 instansi pemerintah yang mendapat formasi, dan akan membuka lowongan CPNS. Disebutkan, untuk instansi pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga. Sedangkan  pemerintah daerah terdiri dari 28 pemerintah provinsi dan 383 pemerintah kabupaten/kota.

"Pendaftaran CPNS secara online dan terintegrasi (sistem single entry) akan dilakukan pada Juli, dan tes kompetensi dasar (TKD) dilaksanakan mulai Agustus 2014. Satu pelamar dapat memilih tiga jabatan dalam satu instansi," ujarnya.  

Ditambahkan Jerman, saat pendaftaran tidak perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Berbadan Sehat, dan Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja.

Seperti tahun lalu, materi TKD terdiri dari tiga kelompok soal. Kelompok pertama adalah wawasan kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Sedangkan kelompok kedua adalah karakteristk pribadi, yakni integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan dan lainnya.

Adapun kelompok soal ketiga adalah intelegensia umum, yang meliputi  kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis.

Jumat, 30 Mei 2014

15 Dokter Daerah Terpencil Rokan Hulu Diajukan CPNS dari Jalur Khusus

Tahun ini, sedikitnya 15 dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) pusat dan daerah bertugas di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diajukan ke Badan Kepegawaian Negera (BKN) Pusat untuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus, sesuai PP 56 tahun 2013.

Kepala BKD Rohul Sri Mulyati melalui Kabid Perencanaan dan Kepegawaian Henny Widyastuti mengungkapkan dari 15 dokter PTT diajukan sebagai CPNS jalur khusus terdiri 10 dokter umum, 1 dokter spesialis dan 4 dokter gigi.

"Sesuai PP dan BKN nomor 9 tahun 2014, syaratnya mereka harus bertugas sebagai dokter PTT pusat maupun daerah," kata Henny.

Diakuinya, dokter PTT yang akan diangkat sebagai CPNS tidak dilihat dari masa bhaktinya. Syarat umum, usia maksimal 46 tahun terhitung Januari 2006 dan mereka harus bersedia ditempatkan di daerah terpencil dan perbatasan sekurangnya 5 tahun dan tidak bisa meminta pindah tugas.

"Mereka juga membuat surat pernyataan diatas materai serta ditandatangani," ujarnya.

Penerimaan CPNS 15 dokter PTT daerah terpencil, diakui Henny sudah dimumkan. Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak 2012 dan sebelumnya sudah diajukan BKD Rohul ke Kemenpan RB, namun baru Februari 2014 terbit formasi dokter PTT.

"Berkas sebagian calon sedang disusun. Setelah itu akan dilakukan proses entry di BKD Rohul dan kemudian seluruh berkas diserahkan ke BKN di Jakarta," terang Henny dan mengakui awalnya ada 16 dokter PTT, namun seorang dokter mengundurkan diri dan menjadi 15 dokter.

Kamis, 22 Mei 2014

Dijamin jadi PNS tanpa Tes, Dokter PTT Pohuwato Tetap Ogah


Tingginya penghasilan dokter pegawai tidak tetap (PTT) membuat para dokter PTT di Kabupaten Pohuwato enggan menjadi pegawai negeri sipil. Padahl PNS menjadi incaran para pencari kerja saat ini.

Seorang okter gigi PTT yang ditempatkan di daerah terpencil mendapatkan gaji dan intensif sekitar Rp 4,8. Sementara jika mau daerah sangat terpencil gaji dan intensifnya kurang lebih mencapai angka Rp 7,1 juta.

"Penghasilan ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kalau menjadi PNS yang mendapatkan penghasilan sekitar Rp 2,05 juta untuk golongan pegawai IIIB," tutur salah seorang dokter PTT di Kabupaten Pohuwato, saat menghadiri pertemuan dengan Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga di ruang Meeting Room Pemda Pohuwato.

Padahal, saat ini, Pemda Pohuwato melalui kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (KemenPAN RB) membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada para dokter PTT untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa tes akademik.

Tinggal tes administrasi saja, masih saja dokter PTT enggan menjadi PNS karena alasan penghasilan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menjadi dokter PNS. Tak hanya itu, alasan ingin melanjutkan studi untuk menjadi dokter spesialis juga menjadi penghalang para dokter PTT untuk menjadi PNS.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menjelaskan, Pemda memang tak akan memaksakan kehendak para dokter. Menurut Kadis Kesehatan, dr. Berny Mamitoho menjelaskan, saat ini pemda baru memperhatikan segala kebutuhan para tenaga dokter PTT.

"Semua fasilitasnya kami akan penuhi agar nantinya mereka (dokter PTT) bisa bekerja tanpa kendala, dan soal izin belajar, Pemda akan dukung penuh selama masih komitmen untuk mengabdi di Kabupaten Pohuwato," ungkap Berny kepada Gorontalo Post (Grup JPNN), kemarin.

Tak hanya itu, mantan Direktur RSUD Pohuwato ini mengatakan, jika digabungkan, gaji dokter PNS bisa setara dengan gaji dokter PTT bahkan lebih.

"Ada tambahan insentif dari pemerintah daerah ditambah dengan jasa pelayanan kesehatan, mungkin akan setara bahkan lebih dari PTT. Serta kalau menjadi dokter PTT kan hanya sesuai dengan kontrak, beda dengan dokter PNS," tambahnya.

Senin, 05 Mei 2014

Usulan Dokter PNS Tanpa Tes Tinggal Ditindaklanjuti Dinkes Nunukan

Kementerian Kesehatan merespon positif usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengangkat dokter menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes.

"Terkait   dengan usulan untuk mengangkat dokter yang tanpa tes, ini mekanismenya sudah berjalan. Nanti Dokter Andi (Kepala Dinas Kesehatan Nunukan) bisa menindaklanjuti," ujar Sidin Haryanto, Ketua Tim Visitasi Badan PPSDM Kementerian Kesehatan di Nunukan.

Hal ini merupakan salah satu program yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya manusia tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan wilayah kepulauan.

Program lainnya yang dilaksanakan dengan menggulirkan tugas belajar program pendidikan dokter spesialis, dokter pegawai tidak tetap dan program internship.

"Tentunya juga kami selain tidak meninggalkan komponen 1,2,3 perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan, yang tidak terlepas pembinaan, pengawasan tenaga SDM," ujarnya.

Selama ini, kata dia, dari sisi perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, Kementerian Kesehatan telah merancang dan melakukan sinergitas, kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten dan kota, untuk pemenuhan SDM kesehatan melalui perencanaan secara buttom up. Hal ini berdasarkan usulan Dinas Kesehatan kabupaten yang disampaikan kepada provinsi dan pusat.

Sementara itu untuk pengadaan sumber daya manusia kesehatan, Pendidikan Kesehatan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan undang-undang.

"Bahwa pendidikan dilakukan melalui dua cara yaitu pendidikan reguler dan pendidikan jarak jauh," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program pendidikan khusus yang sudah berjalan cukup lama. Program tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama pada kawasan  terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Namun karena undang-undang tidak lagi memperkenankan program khusus dimaksud, sehingga Kementerian Kesehatan melaksanakan Program Pendidikan Jarak Jauh.

Program ini salah satunya diusulkan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan melalui Program Pendidikan Jarak Jauh D III Keperawatan dan Kebidanan.

Untuk pelaksanaan program dimaksud, Tim Visitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Nunukan.

Program Pendidikan Jarak Jauh yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Nunukan ini akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk mempersiapkan tenaga kesehatan pada program tersebut, pada 11-15 Nopember 2013 lalu digelar Pelatihan Tutorial Bersertifikat PPJJ D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan di Kabupaten Nunukan.

Sebanyak 26 tenaga bidan dan perawat Diploma Tiga mengikuti pelatihan dimaksud. Sebanyak 16 orang berasal dari Kabupaten Nunukan sementara 10 sisanya berasal dari Politeknik Kesehatan Samarinda.

Sidin mengatakan, pihaknya secara sinergis telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan izin Program Pendidikan Jarak Jauh tersebut.

"Alhamdulillah pada 12 Desember 2013 kami juga melakukan presentasi dan tindaklanjut dari presentasi tersebut kita akan melakukan penyesuaian. Apakah yang telah dituangkan dalam naskah akademik tersebut dilakukan? Jadi sebenarnya lebih dari penilaian kesesuaian antara naskah akademik dengan perencanaan di lapangan," ujarnya.

Pihaknya berharap dukungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk menindaklanjuti usulan seperti ini yang diajukan dari banyak daerah.

"Dan ini bukan hanya dari Nunukan. Dari Kalimantan Timur banyak sekali yang kami terima, tetapi di sini kita akan melihat bagaimana kesiapan dari Kabupaten Nunukan ini?" ujarnya.

Untuk melaksanakan Program Pendidikan Jarak Jauh seperti ini, harus dipresentasikan mengenai keadaan yang memastikan lulusannya setara dengan mereka yang mengikuti pendidikan reguler.

"Artinya kurikulum standarnya dan sebagainya sesuai dengan standar kurikulum yang dipersyaratkan di Kemendikbud. Itu beberapa hal yang kami pegang," ujarnya.

Ia juga memastikan Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan Ditjen Dikti terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi.

"Artinya lulusannya nanti sebelum wisuda sudah mengikuti uji kompetensi dan akan masuk kedalam suatu mekanisme uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti bersama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang ada di provinsi,"

Arsip Blog