-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label bombana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bombana. Tampilkan semua postingan

Selasa, 26 Mei 2015

Polda Sultra Geledah Kantor BKD Bombana

Kepolisian Daerah (Polda) Sultra terus mengusut kasus dugaan suap menyuap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori 1 dan 2. Bahkan, Polda Sultra membentuk dan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap ratusan saksi kasus dugaan korupsi tersebut.

Tercatat, ada delapan orang penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) diterjunkan ke Bombana.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana, Muh. Ridwan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak lain yang dianggap terlibat juga masih terus dibidik dalam kasus gratifikasi yang disebut bertotal Rp 7 miliar tersebut. Selain memeriksa saksi, penyidik juga terus mengumpulkan bukti untuk perampungan berkas perkara.

“Saksi-saksi itu diperiksa di Polres Bombana,” ungkap Kabidhumas Polda Sultra, AKBP Sunarto.

Di tempat terpisah, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria beranggapan, dalam kasus dugaan suap tersebut bukan hanya pejabat yang disuap ditetapkan sebagai tersangka, namun juga orang yang melakukan penyuapan dan calo.

“Harus ditetapkan sebagi tersangka, karena pemberi dan penerima suap sama saja,” kata Hariman. Menurutnya, hal tersebut telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Anti Korupsi. Sehingga, tidak benar jika polisi hanya menetapkan pejabat yang disuap sebagai tersangka.*fajar

Senin, 27 April 2015

Mantan Kepala BKD Bombana jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan CPNS

Mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana berinisial MR akhirnya dijerat sebagai tersangka atas kasus suap pada penerimaan CPNS dari honorer K1 dan K2.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik memeroleh bukti kuat dari tindakan pemeriksaan pihak internal BKD Bombana pada Rabu (15/4) dan melakukan penggeledahan di sekretariat BKD Bombana Jumat (24/4) lalu.

Menurut penyidik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan beberapa bukti yang ditemukan sangat menguatkan untuk mengambil langkah penetapan tersangka.

"Setelah memeriksa puluhan saksi dan menemukan bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, barulah dia (MR) kami tetapkan sebagai tersangka," ungkap Kabidhumas Polda Sultra, AKBP Sunarto.

Untuk sementara kata mantan Kapolres Muna ini, polisi baru menetapkan mantan Kepala BKD sebagai tersangka. Sunarto berjanji, polisi akan terus mengusut kasus ini, yang kemungkinan nantinya akan bermunculan nama-nama baru sebagai tersangka. Selain itu, Sunarto menegaskan, MR terancam 20 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, MR belum ditahan. Alasannya, saat ini polisi belum bisa melakukan penahanan, karena masih butuh gelar perkara. Selain itu MR juga belum diperiksa sebagai tersangka.

"Pastinya sudah tersangka. Untuk saat ini penyidik sementara mengagendakan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap MR. Jadwalnya belum bisa dipastikan kapan," ungkap perwira polisi dengan tanda pangkat dua melati di pundak ini.

Untuk diketahui Rabu (15/4) lalu, beberapa orang internal BKD Bombana mendatangi Polda Sultra untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi suap menyuap yang melekat di BKD Bombana pada proses penerimaan honorer K1 dan K2.

Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik Tipikor kemudian melanjutkan dengan penggeledahan di Sekretariat BKD Bombana. Penggeledahan itu berhasil mengumpulkan beberapa dokumen surat-surat dan kwitansi penyetoran uang dari calon PNS kepada MR.*jpnn

Rabu, 02 Juli 2014

26 Dokter PTT Bombana Jadi CPNS Tanpa Tes

Kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS disambut antusias dokter PTT di Bombana.

Dari 40-an orang yang ditempatkan di daerah otorita pemekaran Kabupaten Buton itu, 12 diantaranya sudah menyandang status CPNS dan sementara prajabatan di Makassar.

Sedangkan 14 lainnya sebentar lagi menyusul rekan sejawatnya, karena saat ini nama-nama mereka sudah diusulkan menjadi calon abdi negara.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Bombana, dr Sunandar mengatakan, selama kurang lebih enam bulan, sudah 26 dokter PTT di Bombana yang diusulkan menjadi CPNS. Pengangkatan mereka menjadi "pamong praja dilakukan tanpa tes.

Kebijakan ini diambil sesuai amanat Perarturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

"Sudah dua gelombang pengangkatannya. Rinciannya, gelombang pertama 12 orang dan gelombang kedua menyusul 14 orang," katanya.

Mantan direktur RSUD Bombana ini menambahkan, dari 26 dokter PTT yang sudah diangkat menjadi CPNS berasal dari dokter umum dan dokter gigi. Namun khusus untuk gelombang kedua ini, terdiri dari 8 dokter umum dan 6 dokter gigi.

Saat ini, 14 orang dokter yang akan direkrut menjadi CPNS itu, sementara pemberkasan untuk pengusulan NIP. Meski dokter PTT diangkat CPNS tanpa tes, namun menurut Sunandar, persyaratannya cukup ketat.

Salah satunya harus bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau terisolasi. Aturan mengenai hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tidak hanya itu, begitu diangkat menjadi CPNS mereka harus bertugas minimal 5 tahun, baru bisa mengajukan pindah ke daerah lain.

Mengenai gaji, lanjutnya, menggunakan standar PNS. Namun bila ada kebijakan daerah misalnya memberikan tunjangan insentif dan lain-lain, harus sesuai peraturan perundang-undangan.

Minggu, 22 Juni 2014

Pemberkasan Honorer K2 jadi CPNS di Bombana Tertunda

Pemkab Bombana belum memutuskan jumlah honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat menjadi CPNS. Sejak 356 nama-nama honorer di otorita pemekaran Kabupaten Buton itu diluluskan BKN karena memenuhi passing grade saat seleksi CPNS 2013 lalu, Pemkab Bombana hanya berkutat pada proses verifikasi SK.

Sudah tiga kali Pemkab Bombana melaksanakan verifikasi. Pertama dilakukan Maret lalu, ketika 356 honorer tersebut memasukkan berkas. Tidak main-main, untuk mengecek keaslian administrasi ratusan honorer itu, Pemkab Bombana membentuk tim teknis beranggotakan BKD, inspektorat dan bagian hukum.

Namun selama berhari-hari bekerja, tim verifikasi yang diketuai Asisten III, Sukarnaeni ini, tidak berani bersikap, apalagi memutuskan palsu atau asli SK yang dilampirkan honorer di dalam berkasnya. Tak ingin ambil resiko, tim verifikasi kembali menyerahkan tanggung jawab verifikasi di Inspektorat Bombana. Namun hasilnya tetap sama.

Berbulan-bulan bolak balik di semua dinas dan kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, inspektorat belum berani mengumumkan berapa honorer K2 yang benar-benar mengantongi SK 2005.

Karena tidak ada yang berani memutuskan, hasil verifikasi inspektorat ini kembali dilempar di masing-masing SKPD yang diklaim menjadi tempat honor 356 honorer itu. Akibat belum adanya kejelasan berapa honorer yang memiliki SK 2005 dan siapa honorer yang siluman, maka berdampak pada tertundanya proses pemberkasan honorer K2 yang lulus menjadi CPNS.

"Sudah tiga kali diverifikasi, tapi tidak ada peningkatan. Seharusnya Pemda harus berani menyimpulkan siapa honorer siluman dan siapa yang asli. Jika terus berkutak diverifikasi maka salah satu dampaknya adalah pemberkasan yang tertunda," kesal salah seorang honorer K2 yang lulus seleksi dari formasi yang sama 2013 lalu.

Honorer yang mengklaim memegang SK asli 2005 ini menduga, proses verifikasi berulang yang dipertontonkan Pemkab Bombana ini akibat adanya pejabat-pejabat di wilayah tersebut yang enggan menandatangani sejumlah yang surat keputusan (SK) masa kerja yang dinilai masih bermasalah.

Selain itu, telatnya pemberkasan tersebut diduga terkait pemalsuan SK masa kerja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sehingga Pemkab Bombana harus hati-hati dalam memutuskan SK bermasalah atau tidak.

Kepala BKD Bombana Man Arfa, mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan berapa honorer siluman dan berapa honorer asli 2005 yang dinyatakan lulus CPNS 2013 lalu.

"Masih dalam proses verifikasi kembali," katanya. Apa tidak terlambat? Mantan kepala Dispenda ini mengatakan, jika dari waktu verifikasi yang sudah berbulan-bulan, memang agak terlambat. Namun hal ini tidak masalah, karena proses verifikasi masih terus diperpanjang hingga akhir Juli nanti.

"Tunggu saja hasilnya, akan diumumkan nanti," ungkapnya.

Arsip Blog