-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label suap cpns. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label suap cpns. Tampilkan semua postingan

Senin, 27 April 2015

Mantan Kepala BKD Bombana jadi Tersangka Kasus Suap Penerimaan CPNS

Mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana berinisial MR akhirnya dijerat sebagai tersangka atas kasus suap pada penerimaan CPNS dari honorer K1 dan K2.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik memeroleh bukti kuat dari tindakan pemeriksaan pihak internal BKD Bombana pada Rabu (15/4) dan melakukan penggeledahan di sekretariat BKD Bombana Jumat (24/4) lalu.

Menurut penyidik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan beberapa bukti yang ditemukan sangat menguatkan untuk mengambil langkah penetapan tersangka.

"Setelah memeriksa puluhan saksi dan menemukan bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, barulah dia (MR) kami tetapkan sebagai tersangka," ungkap Kabidhumas Polda Sultra, AKBP Sunarto.

Untuk sementara kata mantan Kapolres Muna ini, polisi baru menetapkan mantan Kepala BKD sebagai tersangka. Sunarto berjanji, polisi akan terus mengusut kasus ini, yang kemungkinan nantinya akan bermunculan nama-nama baru sebagai tersangka. Selain itu, Sunarto menegaskan, MR terancam 20 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, MR belum ditahan. Alasannya, saat ini polisi belum bisa melakukan penahanan, karena masih butuh gelar perkara. Selain itu MR juga belum diperiksa sebagai tersangka.

"Pastinya sudah tersangka. Untuk saat ini penyidik sementara mengagendakan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap MR. Jadwalnya belum bisa dipastikan kapan," ungkap perwira polisi dengan tanda pangkat dua melati di pundak ini.

Untuk diketahui Rabu (15/4) lalu, beberapa orang internal BKD Bombana mendatangi Polda Sultra untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi suap menyuap yang melekat di BKD Bombana pada proses penerimaan honorer K1 dan K2.

Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik Tipikor kemudian melanjutkan dengan penggeledahan di Sekretariat BKD Bombana. Penggeledahan itu berhasil mengumpulkan beberapa dokumen surat-surat dan kwitansi penyetoran uang dari calon PNS kepada MR.*jpnn

Rabu, 18 Maret 2015

Suap Pengangkatan Honorer K2 jadi CPNS, Eks Kepala Dinkes Kabupaten Lebak Dibui

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Venny Iriani dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rangkasbitung, Senin (16/3) sore. Tersangka yang dinonjobkan dan menjadi staf di Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Lebak itu menyusul mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak Ade Nurhikmat.

"Ya, dikenakan penahanan untuk 20 hari ke depan karena berkasnya sudah lengkap. Kami juga melimpahkan berkas tersangka Ade ke penuntut umum," ujar Kasi Intelijen Kejari Rangkasbitung Eko Baroto, Selasa (17/3).

Penahanan Venny dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB. Bersama Ade Nurhikmat, mereka terlibat penyuapan dalam penerimaan tenaga honorer kategori dua (K-2) di lingkungan Dinkes Lebak sebagai CPNS tahun 2013. Para tenaga honorer K-2 itu diminta menyetorkan uang sesuai tingkat pendidikannya kepada tersangka Venny antara Rp10 juta sampai Rp50 juta. Saat masih Kepala Dinkes Kabupaten Lebak, tersangka Venny menjanjikan para tenaga honorer K-2 itu lolos CPNS tanpa seleksi.

"Total uang dari 35 K-2 di lingkungan Dinkes yang diserahkan para honorer kepada Venny mencapai kurang lebih Rp 1 miliar. Selanjutnya, Venny menyerahkannya kepada Ade, mantan Kepala BKD Lebak," papar Eko.

Sangkaan terhadap Venny, Pasal 12 huruf e jo Pasal 5 jo Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Eko menegaskan, jumlah tersangka suap ini bisa bertambah jika hasil penyidikan menemukan indikasi lain yang mengarah kepada pihak-pihak lain.

"Lihat saja hasil pemeriksaannya. Sepanjang ada dua alat bukti, kita tidak akan segan menetapkan tersangka," tandasnya.

Kuasa hukum Venny, Koswara Purwasasmita, menyayangkan keputusan penahanan terhadap kliennya itu. Penyidik Kejari Rangkasbitung dinilai tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membereskan urusan keluarganya. Venny baru saja kehilangan suaminya yang meninggal dunia satu pekan lalu.

"Kami telah meminta keringanan untuk sementara tidak dilakukan penahanan agar dapat menyelesaikan semua urusan, khususnya kaitan dengan tahlilan tujuh hari mendiang suami klien kami," ujar Koswara.

Pihaknya akan melayangkan surat penangguhan penahanan Venny kepada penyidik.

"Secepatnya, saya akan ajukan surat penangguhan penahanannya. Saya berharap penyidik dapat arif dan bijaksana, apalagi klien kami bersikap kooperatif dan tidak mungkin menghilangkan barang bukti," tandas Koswara.

Terpisah, Kepala Rutan Rangkasbitung Anton Budi Harta membenarkan, pihaknya menerima titipan tahanan Venny. Mantan Kepala Dinkes Lebak itu harus masuk ruang isolasi layaknya umumnya tahanan baru.

“Napi baru harus admisi orientasi atau biasa disebut dengan masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama dua minggu,” jelas Kadek.

Jika tahanan titipan itu sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan rutan, warga binaan tersebut akan dipindahkan ke dalam sel tahanan bersama tahanan lain.

“Bukan berarti selama masa mapenaling tidak bisa dijenguk oleh kerabat dan sanak saudaranya, hanya dibatasi saja,” ungkap Kadek.

Minggu, 21 September 2014

BKN Bakal Pecat PNS yang Terlibat Suap CPNS

Kasus penangkapan oknum PNS di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang membawa uang Rp 1,99 miliar dan diduga untuk menyuap oknum pusat, membuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) gerah. Lembaga ini tak segan-segan akan memberikan sanksi berat bagi stafnya yang terbukti terlibat kasus suap.

"Saya tidak mau main-main dengan kasus suap CPNS. Kalau ada pegawai saya yang berani terlibat dan ada buktinya, langsung saya pecat," tegas Kepala BKN Eko Sutrisno, Minggu (21/9).

Dia mengaku sudah mengetahui informasi penangkapan tersebut dari media. Saat ini, BKN ikut memantau kasus tersebut yang sementara berproses di Polda Muratara.

"Jangankan sudah terbukti, baru laporan saja kalau ada staf saya "main mata", langsung saya perintahkan untuk diperiksa oleh tim pengawas internal. Jadi masyarakat jangan khawatir, BKN tidak akan memberikan perlindungan bagi apratur nakal," terangnya.

Hal itu dibenarkan Kasubag Publikasi BKN Tomy Donardi. "Kepala BKN orangnya sangat tegas. Kalau dapat laporan dari pihak mana saja, langsung diperintahkan untuk pemeriksaan," ujarnya.

Saking tegasnya kepala BKN, lanjutnya, lembaga ini sudah beberapa kali memecat oknum pegawai yang terlibat suap CPNS. "Kemarin ada beberapa yang dipecat karena terlibat suap CPNS untuk honorer. Untuk kasus di Musi Rawas Utara kita lihat perkembangannya karena sedang ditangani Polda," ucapnya.

Baik Eko maupun Tomy meminta masyarakat tidak terbujuk dengan rayuan calo CPNS. Dengan pendaftaran online dan tes CAT, penerimaan CPNS lebih fair.

Rabu, 04 Juni 2014

Diduga Terlibat Suap CPNS, Istri Bupati Muna Bakal Diperiksa

Istri Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Wa Ode Farida Baharuddin, bakal diperiksa penyidik polda setempat, karena diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) untuk honorer kategori dua (K2). 

Pemeriksaan kepada Wa Ode Farida akan dilakukan berdasarkan pengakuan beberapa orang saksi pelapor tentang dugaan keterlibatan istri bupati Muna ini. 

Kepala Sub Bidang Pusat Informasi dan Data Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh membenarkan rencana pemeriksaan terhadap istri bupati Muna. 

“Iya, kami sudah layangkan surat pemanggilan kepada istri Bupati Muna dan Laode Palaka mantan Kepala BKD Muna yang kini mejabat sebagai kepala BPMD Muna. Mereka akan dimintai keterangan karena beberapa saksi korban selalu menyebutkan nama keduanya, diduga menerima uang suap dari para honerer K2,” ungkap Dolfi, Rabu (4/5/2014). 

Menurutnya, pemeriksaan kepada istri bupati Muna dan kepala BPMD Muna akan dilakukan pada Jumat, 6 Juni mendatang. Pasalnya, saat ini kedua orang tersebut tengah mengikuti kegiatan di Jakarta. 

“Kemarin suratnya sudah disampaikan, tetapi yang bersangkutan masih berada di Jakarta. Mereka berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Dit Reskrimsus pada hari Jumat, lusa,” kata Dolfi. 

Akhir minggu lalu, penyidik Polda Sultra juga memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Nurdin Pamone selaku ketua panitia seleksi CPNSD. Saat bersamaan, Polda Sultra juga menetapkan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna, La Irian sebagai tersangka dalam kasus suap penerimaan CPNSD untuk tenaga honorer K2. 

Dalam kasus ini, dana suap dari puluhan tenaga honorer mengalir ke sejumlah pejabat daerah di Kabupaten Muna. Namun, belakangan tenaga honerer protes dan melaporkan kasus dugaan korupsi itu ke polda, karena mereka merasa tidak diloloskan pada penerimaan CPNSD, padahal mereka telah menyetor sejumlah uang. 

“Bukan hanya kepala BKD yang menerima uang tersebut, kita masih melakukan penyidikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Pokoknya nilai suapnya ratusan juta rupiah, kita tunggu saja hasil penyidikannya, ya,” terang Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Dul Amin.

Arsip Blog