2015 Disdik Depok Janji Bakal Tes Urine 1.119 Guru PNS

Setelah melakukan tes urine kepada 105 Kepala Sekolah (Kepsek) dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) Negeri yang ada, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok berjanji akan melakukan tes serupa kepada ribuan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Kegiatan itu mereka lakukan guna menghindari penyalahgunaan narkoba oleh para pendidik itu. Apalagi, saat ini tercatat peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kota Depok terus meningkat. Tes urine tersebut akan melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Depok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila mengatakan, kegiatan itu akan mereka lakukan pekan depan. Mereka akan melaksanakan tes urin kepada 1.119 guru yang ada. Diantaranya, 836 guru tingkat SDN, 181 guru tingkat SMPN, dan 48 guru tingkat SMAN, serta 54 guru tingkat SMKN. 

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

"Kalau di 2014 kami sudah melakukan tes urin ke 105 Kepsek dan Kepala UPT Pendidikan, sekarang giliran guru. Narkoba sangat rentan dan bisa menyeret siapapun. Jadi kami tidak mau ada tenaga pengajar yang terjerat narkoba," katanya kepada indopos.co.id, saat dihubungi, Minggu (4/1).

Menurutnya, pelaksanaan tes urine kepada ribuan guru itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan. Apalagi, saat ini penggunaan narkoba itu sudah menyerang siapa saja. Pembinaan yang dimaksud Herry adalah bentuk pengetahuan akan zat adiktif kepada guru­-guru. Pasalnya, pemanahan akan konsumsi obat juga dinilai perlu. Hal ini tak terlepas dari obat­obatan ­untuk pengobatan­ tetap termasuk bahan kimia.

"Sekalian juga bentuk pembinaan. Pemeriksaan ini juga rangkaian dari tes kebugaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Biar guru pun bisa menyampaikan kepada siswa bahanya narkoba," ujar mantan Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok ini. 

Tak hanya itu, lanjut Herry, jika dalam tes urine itu di dapati guru yang positif menggunakan narkoba mereka akan memberikan tindakan tegas. Yakni, menurunkan golongan atau kepangkatan guru tersebut. Kemudian, menempatkannya ke tempat rehabilitasi guna pengobatan.

Herry pun menambahkan, ke depan tes urine akan diperluas dan akan dilakukan dua bulan sekali kepada guru, Kepsek dan Kepala UPT Pendidikan. Bahkan, tidak hanya akan menyasar guru sekolah negeri tes urine itu dilakukan akan tetapi juga ke ranah sekolah swasta.

"Tes urine bisa juga dilakukan langsung di sekolah secara bergantian. Setelah itu kemungkinan sekolah swasta akan kami ajak melakukan tes urine. Intinya kami akan berantas penyalahgunaan narkoba oleh guru dan pelajar," imbuhnya.

*indopos

Read More

PNS Pria Depok Dapat Cuti Melahirkan Tiga Minggu

Para pegawai negeri sipil (PNS) pria di lingkungan Pemkot Depok mendapat jatah cuti khusus sebelum dan setelah istrinya melahirkan. Melalui kebijakan itu, para PNS pria diharapkan bisa mendorong istrinya memberikan ASI ekslusif bagi bayinya.

"Cuti ini kami tawarkan paling tidak (maksimal) tiga minggu. Ini kami berlakukan sejak deklarasi inisiasi menyusui anak sejak dini beberapa bulan lalu," kata Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/11/2014).

Sejauh ini sudah ada dua PNS pria yang mengajukan cuti khusus tersebut. Waktu cuti pun terserah mereka.

Nur Mahmudi mengatakan, program tersebut hanya sebagian dari program Pemkot Depok dalam mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

"Alhamdulillah dari tahun ke tahun kami terus melakukan berbagai inovasi dan komitmen untuk melakukan program-program di bidang tersebut," jelasnya.

Selain itu, dia juga berharap bisa mempertahankan prestasi penerima Anugerah Parahita Ekapraya melalui program cuti khusus bagi PNS pria ini. Nur Mahmudi meraih penghargaan tersebut pada 2012 dan 2013. Anugerah Parahita Ekapraya diberikan Pemprov Jawa Barat di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Read More

Soal PNS, Wali Kota Depok Tantang Jokowi

Bukan hal baru jika Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, berseberangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, dia menolak moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang diwacanakan Presiden Jokowi untuk lima tahun mendatang.

“Bagi Depok, moratorium itu kami tolak. Karena kami saat ini sedang butuh sekitar 3.000 tenaga PNS. Kalau enggak percaya, silakan Pak Jokowi datang ke Depok,” paparnya Kamis (6/11/2014).

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan melanjutkan moratorium PNS yang pernah dilakukan mantan Presiden SBY. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi jumlah tenaga PNS dan melakukan pengkajian dibandingkan dengan jumlah penduduk Tanah Air.

Berdasarkan catatan pemerintah, jumlah PNS pada 2013 mencapai 4,46 juta orang atau terjadi peningkatan mencapai 22,47% dalam 10 tahun terakhir. Artinya rerata per tahun jumlah PNS meningkat sekitar 1,63%.

Namun Nur Mahmudi Ismail mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk pilih-pilih dan tidak memukul rata pemberlakuan moratorium PNS di seluruh daerah. “Monggo silahkan Pak Jokowi analisa beban kerja di Depok. Kami saat ini kekurangan PNS. Jika diberlakukan moratorium nanti bisa-bisa program kami banyak terlantar,” paparnya.

Menurutnya, tenaga PNS yang sangat diperlukan saat ini adalah salah satunya guru. Dia mengatakan Depok cukup kekurangan banyak guru PNS.

Read More

PNS Depok Kegemukan Karena Banyak Makan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Lies Karmawati mengatakan penyebab obesitas atau kegemukan pada pegawai negeri sipil (PNS) di Depok karena kebanyakan makan. Asupan karbohidrat yang terlalu banyak membuat berat badan mereka tidak seimbang sehingga mengakibatkan obesitas. "Penyebabnya bisa macam-macam, tapi rata-rata memang karena kebanyakan makan," kata Lies kepada Tempo, Rabu, 22 Oktober 2014.

Seperti diketahui, sebanyak 525 orang atau 30 persen dari 2.500 jumlah total PNS di Depok mengalami kelebihan berat badan (over weight). Dari jumlah itu, 325 orang di antaranya mengalami kegemukan. Kelebihan berat badan ini dinilai akan mengganggu kinerja para PNS dalam mengemban tugas. 

Dinas Kesehatan akan melakukan dua kali tes kebugaran bagi seluruh PNS yang mengalami kelebihan berat badan. Pertama tes dengan menggunakan alat ergocycle (sepeda putar) pada 24 sampai 28 November 2014. Tes kedua merupakan tes lapangan yang akan dilakukan pada 7 Desember 2014. Ratusan PNS itu akan dipaksa lari dengan jarak yang telah ditentukan. 

Lies mengatakan mereka tidak menitikberatkan pada alasan kenapa para PNS itu mengalami obesitas, tetapi lebih ke penanganan kepada mereka. "Yang ada itu mau diapain," katanya. Karena itu, tes kebugaran harus dilakukan untuk mengetahui penanganan seperti apa yang dibutuhkan. "Di sana kita tentukan, apa yang harus dikurangi." 

Menurut dia, adanya pendataan PNS obesitas dan kelebihan berat badan ini untuk menopang program satu hari tanpa nasi atau one day no rice (ODNR) Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. "Agar PNS tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat," katanya. 

Jika dalam tes tidak dapat diturunkan berat badannya PNS itu kemungkinan akan diminta untuk tidak mengkonsumsi nasi dan karbohidrat lain setiap hari. "Itu untuk mengurangi asupan karbohidrat," katanya. Karena itu, tes kebugaran pada bulan depan akan menentukan program Dinkes selanjutnya. "Kita lihat setelah tes kebugaran."

Read More

Formasi CPNS Hanya 110, Kadisdik Depok Mengeluh

Kota Depok hingga kini belum bisa membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Meskipun sudah diberikan kuota 110 orang, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) belum menentukan rincian formasinya. Akibatnya, daerah belum membuka pendaftaran.

Kepala BKD Depok, Harry Prihanto mengatakan, pihaknya mengajukan 3.000 kuota CPNS ke pemerintah pusat. Namun, hanya 110 yang disetujui.

“Hanya 110 orang saja dan itu sangat jauh dari harapan. Kebutuhan memang banyak, namun yang menentukan hasilnya tetap dari pusat, daerah tidak bisa berbuat banyak,” katanya kepada INDOPOS (Grup JPNN), saat dihubungi, kemarin (27/8).

Menurutnya, diberikannya jatah 110 orang CPNS di Depok dari KemenPAN-RB lantaran beberapa sebab. Yakni, masih banyaknya tenaga kontrak yang mengabdi dan belum diangkat sebagai PNS.

Seperti, guru honorer dan tenaga honorer di sejumlah dinas, serta kelurahan hingga kecamatan. Lebih utama adalah minimnya APBD membayar gaji CPNS baru.

Harry menambahkan, tidak disetujuinya usulan tersebut membuat BKD tidak bisa memberikan 1.119 guru baru untuk Dinas Pendidikan.

“Kami mohon maaf kepada Disdik karena belum bisa menepati janji. Dan sampai sekarang kami belum berani membuka pendaftaran, sebab formasi yang dibutuhkan belum juga disetujui. Ini kendala yang kami hadapi setiap tahun lantaran kuota kami ajukan selalu ditolak,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila menyayangkan, kuota yang diajukan tidak disetujui. Padahal, jika dipenuhi maka kekurangan tenaga pendidik bisa diatasi.

“Pupus sudah harapan kami untuk meningkatkan mutu pendidikan. Altenatif yang bisa kami ajukan adalah mengangkat guru honorer jadi PNS dan menambah guru honorer lagi. Jika tidak begitu bagai mana nanti peningkatan mutu pendidikan,” tuturnya.

Herry menyatakan, saat ini jumlah kebutuhan guru itu mencapai 1.119 orang  yang dibagi beberapa tingkat pendidikan. Seperti, untuk SD 836 guru, SMP 181 guru, dan SMA 48 guru, serta SMK 54 guru. Sementara, jumlah guru yang pensiun pada 2014 sampai 2015 sebesar 2.023 guru.

Saat ini jumlah guru yang berstatus PNS 3.892 orang, dengan rincian SD 2.743 guru, SMP 747 guru, SMA 319 guru, dan SMK 83 guru. Kemudian jumlah tenaga honorer mencapai 400 guru yang diperbantukan di beberapa sekolah.

view the original news here

Read More

DPRD Depok Minta Formasi CPNS Dokter dan Guru Ditambah

Tenaga di bidang kesehatan khususnya dokter masih kurang di Kota Depok.  Sehingga pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selalu menjadi keluhan masyarakat. Selain tenaga kesehatan, guru juga masih minim.

Oleh karena itu, DPRD setempat pun meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah formasi tenaga kesehatan dan guru saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014 ini.

”Mereka harus menyediakan kota paling besar untuk dokter dan guru. Soalnya sekarang ini kedua formasi itu yang sangat dibutuhkan. Namun yang paling besar adalah kebutuhan dokter dan tim medis,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Muttaqin kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin.

Menurutnya, selama menerima kebutuhan CPNS, BKD Kota Depok tidak pernah mengusulkan jumlah formasi Dokter ke KemenPAN-RB. Padahal, selama ini kebutuhan akan tim medis dalam melayani kesehatan masyarakat tidak terpenuhi. Apalagi, hal itu membuat pelayanan terhadap pelayanan itu selalu mendapat keluhan dari masyarakat.

”Ini yang membuat banyak pasien dirujuk ke rumah sakit ke Jakarta. Bukan hanya fasilitas saja yang kurang, tim medis seperti dokter juga masih minim. BKD saja yang tidak mau mengusulkan penerimaan dokter diperbanyak ke Kemendagri,” ujar Muttaqin.

Muttaqin menambahkan, untuk penerimaan CPNS 2014 mereka mengusulkan BKD menerima banyak formasi dokter. Kebutuhan itu sangat diperlukan untuk RSUD dan Puskesmas yang ada. Mereka pun siap membantu BKD sendiri untuk mengusulkan formasi dokter tersebut ke KemenPAN-RB.

Menyikapi itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, Harry Prihanto menuturkan, pengajuan kuota formasi dokter pada penerimaan CPNS 2014 itu tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Sebab, kebutuhan akan pegawai negeri itu dibatasi oleh Kemendagri sendiri. Apalagi, kebutuhan akan formasi dibidang kesehatan itu banyak dibutuhkan di daerah lain.

”Usaha kami untuk mengusulkan itu sudah pernah dilakukan. Akan tetapi tetap ditolak Kemendagri karena kebutuhan CPNS di daerah lain pun sama besar. Makanya, kami belum bisa memastikan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.

Dalam data Dinkes Depok, jumlah dokter yang ada saat ini berjumlah 40 orang. Namun, jumlah itu dibagi ke beberapa puskesmas dan puskesmas. Untuk kebutuhan dokter di Kota Depok saat ini berjumlah 220 orang dalam membantu 2 juta warga Depok. Sedangkan, untuk formasi perawat dan tim medis lain berjumlah 300 orang. Jumlah itu diperbantukan untuk bidang administrasi dan staf di RSUD serta tim penyuluh.

Harry menyatakan, untuk saat ini mereka telah meminta Dinas Kesehatan Kota Depok memaksimalkan SDM yang ada. Sebab, jika menunggu persetujuan formasi dokter pada penerimaan CPNS dari KemenPAN-RB, pelayanan tersebut tidak akan maksimal dilaksanakan.

Karena itu pula, mereka pun telah membantu beberapa staf dari dinas lain untuk membantu Dinkes dan RSUD serta Puskesmas menangani urusan administrasi.

"Sudah banyak staf dari dinas dan kecamatan kami pindahkan ke mereka. Ya intinya kami harapkan semua bisa berjalan walaupun semua belum bisa maksimal dicapai,” pungkasnya.

view the original news here

Read More

Kualitas PNS Depok di Bawah Rata-rata

Setelah banyak dikeluhkan masyarakat terkait kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Balaikota, akhirnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok mengakui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum memuaskan sama sekali. Soalnya, hampir ribuan surat pengaduan ketidakpuasan dari warga akan pelayanan yang diberikan terus masuk.

Kepala BKD Kota Depok, Harry Prihanto mengatakan, ketidakpuasan masyarakat akan mutu pelayanan yang diberikan PNS memang masih dirasakan. Hal itu diketahui setelah pihaknya menerima sebanya 40.500 surat per hari dari warga. Akibatnya sorotan miring terhadap indeks kepuasan pelayanan tidak bisa dihindari.

“Memang benar pelayanan yang diberikan belum memuaskan. Maka dari itu kami sedang mencari cara mengatasi PNS yang malas dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemungkinan nanti ada sanksi tegas yang akan kami berikan kepada dinas, kecamatan, dan kelurahan yang dilaporkan,” tegasnya, kepada INDOPOS (Grup JPNN), saat ditemui di Balaikota, Selasa (20/5).

Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat kualitas pelayanan tersebut tidak maksimal diberikan oleh PNS. Di antaranya, tingkat pendidikan, kedispilinan, dan kompetensi PNS Depok masih di bawah rata-rata nasional.

Di mana, ratusan PNS yang ada masih berlatar belakang lulusan SMA, sedangkan sisanya D3 atau S1. Di tambah dengan budaya malas yang ditularkan pemimpin kepada bawahan yang kerap terjadi.

“Mau seperti apalagi, kuota penerimaan CPNS untuk tenaga ahli masih kecil. Efek yang sangat berpengaruh adalah kedisiplinan dan pola asuh pimpinannya sendiri. Yang jelas kami akan membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka,” ujar Harry dengan nada kesal.

Guna mengatasi itu, lanjut Harry, kebijakan baru yang akan dibuat yakni dengan melakukan mutasi pegawai. Selain itu mereka juga akan mendata kembali status pendidikan PNS. Sementara, untuk sanksi yang akan diambil yakni dengan menurunkan pangkat pegawai. Pelaksanaannya, kata dia, akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Sekarang belum kami lakukan, karena masih dalam proses pemilahan. Memang hanya cara ini sepertinya tepat dilakukan agar kualitas pelayanan bisa maksimal diberikan kepada masyarakat. Masih dicari formula yang tepat biar persoalan ini tidak terus disoroti dan dikeluhkan warga,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Edo Septer mengungkapkan, lambannya Pemkot Depok membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas PNS sudah sering terjadi. Sebab, dalam perjalanannya pemantauan oleh Inpektorat Daerah dan BKD terkait kinerja PNS dalam meberikan pelayanan tak pernah dilaksanakan.

“Bagaimana mau meningkat pelayanannya jika PNS bidang teknis ditugaskan di dinas pelayanan. Nah ini persoalan yang masih terus terjadi dan kami temui. Sebenarnya kasus ini sangat sepele jika ada kemauan dari BKD menempatkan PNS sesuai dengan keahlian yang dimiliki,” tuturnya.

Menyikapi itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Adrinof  Chaniago menyatakan, turunnya kualitas pelayanan itu disebabkan oleh budaya malas yang diturunkan para petinggi mereka. Sehingga budaya tersebut secara turun-temurun berlaku dan terus terjadi.

“Kalau hanya satu arah saja tidak akan tercapai. Setidaknya kepala yang turun memantau kinerja mereka. Kalau hanya dipecat atau dirolling sama saja. Harusnya ini yang diperhatikan agar budaya malas itu bisa menghilang,” pungkasnya.

view the original news here

Read More