Pangandaran Buka Lowongan Lulusan SMA Jadi CPNS

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014.

Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Drs Yayat Kiswayat MSi kemarin (6/9) menyampaikan, pemerintah membutuhkan banyak PNS untuk meminimalisir kekurangan pegawai. Makanya, penerimaan CPNS dimulai dari tingkat SMA sederajat.

"Kuota yang kita dapatkan 300 dan bisa dilihat langsung di website," tuturnya.

Yayat mengimbau kepada masyarakat yang berminat mengikuti tes CPNS agar menyiapkan diri dengan baik. "Sekarang yang paling penting persiapkan diri. Dibaca petunjuknya sebelum mendaftar supaya tidak mengalami kesalahan," ungkapnya.

Ujang S (22), warga Pangandaran mengatakan berminat mengikuti tes CPNS. "Kalau ada lulusan SMA saya mau ikut tapi kalau tidak ada mau gimana lagi tapi untuk formasi Pangandaran ada lulusan SMA," terang dia.

Dia berharap bisa lulus tes CPNS di Kabupaten Pangandaran. "Mudah-mudahan lulus dan bisa menjadi PNS di Kabupaten Pangandaran," jelasnya.

Penjabat Bupati Pangandaran Dr Drs Endjang Naffandy MSi mengatakan peserta yang berminat mengikuti tes CPNS diperkirakan mencapai 6.000 orang.

"Diprediksi peserta yang mendaftar CPNS 2014 ke Pangandaran sangat banyak. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan peserta yang lulus bisa sesuai harapan," tuturnya.

view the original news here

Read More

PNS Pemkab Pangandaran akan Diberi Fasilitas Kredit Rumah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan mendapatkan kemudahan untuk kepemilikan rumah. Nantinya, rumah tersebut pun akan menjadi hak dan menggunakan nama mereka.

Dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy, program kepemilkan rumah untuk Korps Pegawai Republik Indonsia (Korpri) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran itu merupakan program dari Kementrian Perumahan Rakyat.

“Kita mendapatkan program dari Kementrian Perumahan Rakyat untuk kredit kepemilikan rumah. Rumah tersebut diperuntukan bagi Korpri yang ada di Pemkab Pangandaran,” ucapnya Rabu (21/5/2014).

Rumah tersebut nantinya direncanakan akan dibuat di dekat rencana kantor Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi. Lokasinya pun tidak jauh. Yakni sekitar delapan kilometer dari perkantoran.

Untuk mendapatkan kredit tersebut, nantinya para pegawai tidak perlu membayar uang muka terlebih dahulu.

“Jadi, mereka tinggal langsung membayar cicilan. Dan, cicilannya pun tidak akan besar,” jelasnya.

Dengan adanya program tersebut, Endjang mengaku akan sangat menguntungkan para pegawai. Terlebih yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu pula, lokasinya pun dekat dengan rencana komplek perkantoran.

Untuk berapa luas lahan yang akan digunakan dan berapa unit yang disediakan, Endjang belum dapat memastikannya. Karena keputusan ada dari Kementrian Perumahan Rakyat.

“Jenis tipe rumah yang akan diberikan pada program kredit kepemilikan rumah ini pun tergantung dari Kementrian Perumahan Rakyat. Saat ini kita harus mempersiapkan persyaratan yang diperintahkan oleh kementrian,” ucapnya.

Sebelum program itu dilakukan, saat ini Pemkab Pangandaran diharuskan membentuk dan membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Korpri Kabupaten Pangandaran. Sebab, hingga kini itu belum terbentuk.

Menurut Endjang, batas waktu yang diberikan Kementrian Perumahan Rakyat untuk membentuk DPD Korpri adalah hingga Juni mendatang.

“Saat ini kita sedang menyusun pembentukan DPD Korpri. Diharapkan pada akhir bulan ini sudah dapat terbentuk,” ucapnya.

Ditambahkan Endjang, nantinya siapa saja yang akan mendapatkan fasilitas kredit kepemilikan rumah akan diatur. Dan, ada ketentuannya.

view the original news here

Read More

Kabupaten Pangandaran, Hasil Pemekaran Minta Jatah 3.000 CPNS

Pemkab Pangandaran, Jabar, telah memulai tahapan rekrutmen CPNS 2014. Saat ini, kabupaten baru hasil pemekaran itu sedang ngebut melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) dan memetakan kebutuhan pegawai, untuk selanjutnya diusulkan sebagai formasi CPNS 2014 ke pemerintah pusat.

Meski ABK belum selesai, namun  Penjabat Bupati Pangandaran  Endjang Naffandy kepada Radar Tasikmalaya (Grup JPNN) kemarin (8/5) memerkirakan Pemkab Pangandaran membutuhkan sekitar 3.000 pegawai.

"Kita masih banyak kekurangan pegawai dan kita pun terus berusaha menyelesaikan Analisis Beban Kerja (ABK) supaya bisa secepatnya diusulkan," tutur Endjang Naffandy.

Menurutnya, penyelesaian ABK nantinya akan digunakan untuk pemetan kebutuhan pegawai.

Lanjut Endjang, pihaknya akan terus berusaha agar Kabupaten Pangandaran mendapatkan kuota penerimaan CPNS. "Sekarang kita sedang melakukan tahapan-tahapan persyaratan untuk mendapatkan kuota penerimaan CPNS, mudah-mudahan bisa diakomodir oleh kemenPAN-RB," sambungnya.

Sementara itu, Drs Yayat Kiswayat MSi, Kepala Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran mengatakan, standar kebutuhan PNS untuk melayani masyarakat yakni satu PNS berbanding 60 masyarakat.

"Saat ini di Kabupaten Pangandaran satu pegawai melayani sekitar 120 masyarakat," ungkapnya.

Sekedar diketahui, pendaftaran pegawai negeri 2014 akan dibuka akhir Juni mendatang. Seperti sering disampaikan para petinggi kemenpan-RB, tahun ini akan direkrut sekitar 100 ribu pegawai.

Rinciannya, 600 ribu untuk jatah CPNS dan 400 ribu untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

view the original news here

Read More

FHI Pangandaran Siap ke Jakarta

PANGANDARAN - Forum Honorer Indonesia (FHI) Kordinator Pangandaran mempersiapkan diri untuk menghadiri rapat konsolidasi di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil audiensi dengan Komis II DPR RI dan MenPAN RB, 27-28 Februari lalu.

Ketua FHI Korda Pangandaran Slamet Seftiyadi mengatakan pihaknya ingin mengetahui teknis dan prosedur penambahan jumlah kuota honorer kategori dua (K2)."Kita ingin tahu prosedurnya seperti apa penambahan kuota yang direncanakan pemerintah," ungkapnya kepada Radar, kemarin (14/3).

Dirinya berharap presiden SBY mampu menyelesaikan persoalan tenaga honorer sebelum masa jabatanya berakhir. "Mudah-mudahan sebelum habis masa jabatannya SBY bisa menyelesaikan permasalah sukwan," tuturnya.

Ia mengimbau anggota FHI yang ada di Kabupaten Pangandaran merapatkan barisan untuk berjuang bersama tanpa melihat latar belakang dan golongan. "Mari kita rapatkan barisan tanpa melihat latar belakang," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen FHI Korda Pangandaran M Teguh, mengatakan dirinya sangat menghormati pemerintah Kabupaten Pangandaran yang tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan persoalan honorer. (mg14)

Info CPNS Terlengkap | Bisnis Dari Rumah | Kerja Sambil Bisnis

View the original article here

Read More