Pemerintah Belum Rencana Revisi PP Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS

JAKARTA -- PP 56 Tahun 2012 tetap menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Pemerintah pun belum berencana merevisi PP tersebut dengan peraturan lainnya."Belum ada rencana merevisi PP yang ada. PP 56 kan masih baru jadi itu saja yang dipakai dulu," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Senin (3/3).Dijelaskannya, dalam pengangkatan honorer K2 secara bertahap, acuan pemerintah tetap pada PP 56/2012. Di dalam PP tersebut, disebutkan honorer K2 yang diangkat masa kerjanya minimal 1 Januari 2005 dan sumber pembiayaannya dari non APBN/APBD. Sedangkan mekanisme pengangkatannya melewati tes sesama honorer."Kita akan lihat apakah 605 ribu honorer K2 itu sesuai aturan dalam PP 56/2012. Kalau yang memenuhi aturan akan diangkat bertahap," terangnya.Diapun meminta kalangan honorer K2 bisa memahami aturan pemerintah tersebut. Sebab tidak adil bila honorer yang bekerja di atas 2005 harus diangkat CPNS lewat jalur "khusus" juga."Sebenarnya pemda sudah tahu kok, kalau batas terakhir angkat honorer itu tahun 2005. Kalau ada yang ngeyel angkat juga, itu jadi tanggung jawab pemda itu sendiri," tegas Setiawan. (esy/jpnn)

View the original article here

Read More

Pengumuman CPNS 2013 - Pemerintah butuh sarjana berkeahlian khusus jadi CPNS 2014

Pemerintah akan mengutamakan sarjana dengan keahlian khusus dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Ini mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam UU ASN yang baru kita dasarnya profesional, kita akan rekrut untuk fungsional tertentu,” ucap Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Setiawan, pemerintah memang kekurangan orang untuk mengisi jabatan fungsional. Tahun ini, setidaknya akan ada 27 lowongan jabatan fungsional di Kementerian dan Lembaga.

“Seperti saat ini kami hanya ada seribu surveyor pemetaan, yang dibutuhkan sekitar 22 ribu orang. Kita butuh 1.500 Perancang undang-undang, sekarang masih 250 orang. Pengawas lingkungan hidup sekarang baru 800 orang, butuhnya 9.900 orang,” tambahnya.

Setiawan mengakui, tahun lalu, pemerintah kurang merekrut sarjana dengan keahlian khusus. Saat itu, lowongan jabatan fungsional sepi peminat atau tidak ada yang memenuhi kualifikasi.

“Tahun lalu, jabatan tidak terisi itu ada dokter umum, spesialis, dosen. Kemudian auditor, teknisi navigasi penerbangan, pamong budaya, rancangan perundang undangan, apoteker. Ini kurang melamar dan juga tidak tidak lulus karena tidak qualified,” katanya.

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | RFID | Amazon Affiliate

View the original article here

Read More