-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kabupaten banyumas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabupaten banyumas. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 Januari 2017

PNS Banyumas Wajib Setor Sampah Plastik 1 Kilogram per Bulan

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengurangi dampak sampah anorganik, Bupati Banyumas Achmad Husein mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah. Dalam kebijakan tersebut, Bupati mewajibkan setiap ASN di Pemkab Banyumas untuk menyetorkan sampah anorganik minimal 1 kg per bulan. 

"Sampah anorganik atau sampah plastik ini disetorkan ke masing-masing kantor OPD tempat masing-masing ASN bekerja. Setelah itu, bari disetorkan bank sampah," jelasnya, Senin (30/1).

Dia menyebutkan, melalui kebijakan tersebut, dia berharap kalangan ASN di Pemkab Banyumas bisa menjadi inspirator bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi lingkungan.

Disebutkan Bupati produksi sampah di Banyumas mencapai 960 ton per hari. Sebagian dari volume sampah tersebut, merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan bisa menjadi beban dan sumber pencemaran lingkungan. 

"Melalui kebijakan ini, sampah yang dikumpulkan ke bank sampah bisa diubah menjadi barang yang bernilai ekonomis melalui proses daur ulang," katanya

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup, Ngadimin mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 660/7376/2016 yang ditandatangi akhir tahun 2016 lalu.

Namun dia mengakui, keberadaan SE tersebut masih dalam tahap sosialisasi, sehingga belum efektif dilaksanakan. Namun mulai Maret 2017, kewajiban itu harus sudah mulai dilaksanakan secara efektif di masing-masing OPD.

"Berdasarkan SE Bupati tersebut, seluruh pegawai negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Banyumas wajib menjadi nasabah bank sampah OPD. Setiap pegawai diwajibkan menyetor minimal 1 kg sampah setiap bulan," katanya.

Dia menyebutkan, setelah sampah terkumpul di masing-masing OPD, nantinya bisa dijual ke bank sampah. Uang hasil penjualannya, kemudian bisa digunakan untuk kegiatan non dinas maupun kegiatan sosial OPD terkait.

Sebagai uji coba, kata Ngadimin, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah menerapkan kewajiban bagi setiap pegawainya untuk menyetorkan sampah 1 kg per hari. 

"Hasilnya, selama bulan Januari 2017 ini, kami sudah mengumpulkan 550 kg sampah anorganik," katanya.*republika

Rabu, 14 Desember 2016

PNS Banyumas Diminta Segera Gunakan Bright Gas

Pengurangan elpji 3 kilogram sepertinya memang sedang dilakukan Pertamina. Meskipun belum ada pernyataan resmi, namun indikasi ini terlihat dari gencarnya kampanye dan promosi bright gas kemasan 5,5 kilogram oleh Pertamina.

Terbaru, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banyumas akan segera diminta untuk menggunakan tabung elpiji 5,5 kilogram itu. Apalagi penggunaan elpiji 3 kilogram di Banyumas dinilai sudah membludag. 

Data dari Hiswana Migas Kabupaten Banyumas, saat ini konsumsi elpiji 3 kg di Banyumas mencapai 1 juta tabung per bulannya. Jumlah itu berbanding terbalik dengan konsumsi tabung 12 kg yang hanya sekitar 15 ribu sampai 20 ribu tabung per bulannya. 

“Saat ini masih sosialisasi oleh Pertamina. Tapi nanti ke depan, seluruh PNS akan diimbau untuk menggunakan elpiji 5,5 kilogram tersebut,” kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Drs Sugiyanto MM, Selasa (13/12). 

Ia mengatakan, hal ini dilakukan untuk menekan konsumsi elpiji 3 kg di masyarakat. Harapannya, para PNS yang selama ini menggunakan elpiji 3 kg atau subsidi dapat beralih ke elpiji non subsidi 5,5 kilogram. 

Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Banyumas, Anas Pribadi menjelaskan, elpiji 5,5 kilogram dikonsep dengan kemasan “Bright Gas”. Produk tersebut, kata dia, bukan untuk menggantikan elpiji 3 kilogram. Menurutnya, elpiji 3 kg akan tetap beredar khusus masyarakat miskin, sedangkan masyarakat mampu yang selama ini menggunakan elpiji 3 kilogram, diarahkan untuk beralih ke elpiji 5,5 kilogram. 

Tabung elpiji 5,5 kg tersebut, lanjut Anas memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya harga yang lebih terjangkau, yaitu di bawah Rp 70 ribu, lalu bobotnya juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan elpiji 12 kilogram, serta memiliki fitur katup ganda. 

“Sejauh ini masih tahap sosialisasi. Namun beberapa masyarakat juga sudah ada yang menggunakannya, khususnya kalangan pegawai negeri sipil atau menengah ke atas, termasuk pegawai swasta,” jelasnya.*radarbanyumas 

Rabu, 10 Agustus 2016

Banyumas Kian Kekurangan Pegawai, Tahun Ini Saja 419 PNS Pensiun

Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banyumas tahun ini semakin bertambah. Hal itu disebabkan, selain tidak ada perekrutan pegawai melalui jalur umum, penyebab lain karena ada sejumlah PNS yang telah habis masa kerjanya atau pensiun.

“Total pegawai yang pensiun tahun ini sebanyak 419 orang, 77 diantaranya habis masa kerjanya bulan Agustus ini dan sudah diserahkan SK-nya hari ini (kemarin, red),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, Achmad Supartono usai acara penyerahan SK pensiun, Selasa (9/8) kemarin.

Menurutnya, adanya PNS yang pensiun menyebabkan jumlah pegawai di Banyumas semakin berkurang. Sebab pensiun pegawai tersebut tidak diimbangi dengan perekrutan pegawai baru atau lowongan CPNS. Padahal, kata dia, idealnya jika ada PNS yang pensiun juga dibarengi dengan adanya perekrutan CPNS.

Diketahui, tahun ini dipastikan tidak ada perekrutan CPNS melalui jalur umum. Hal itu merupakan instruksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi (sekarang telah diganti) melalui Surat Menteri tertanggal 25 Juli 2016. Yuddy meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. “Idealnya zero, tetapi sekarang malah mines. Dari segi anggaran mungkin lebih hemat, tetapi dari segi pekerjaan jadi bertambah. Ya seharusnya tambah upahnya, pegawai kurang tetapi pekerjaan bertambah,” katanya.

Sebelumnya BKD Banyumas telah mengusulkan sebanyak 10 ribu pegawai untuk mengisi sejumlah kekosongan di pemerintahan. Namun sepertinya usulan itu tidak akan dikabulkan. “Tahun ini hanya Bidan PTT sebanyak 283 orang dan penyuluh pertanian sebanyak 108 orang yang akan diangkat sebagai PNS karena honorer sudah lama. Sedangkan dari jalur umum tidak ada, ” tandasnya.

Untuk diketahui kebutuhan ideal PNS Banyumas sebanyak 15 ribu orang. Untuk mengatasi jumlah kekurangan pegawai, kata dia, Pemkab Banyumas akan mengoptimalkan pegawai yang ada. “Ibarate bal-balan wong 11 nek metu siji, ya sing 10 kudu ngisi formasi sing kosong. Maka dioptimalkan kinerja pegawai. Kalau yang perlu lembur, ya lembur,” ujarnya.

Partono berharap, meski di Banyumas masih kekurangan jumlah pegawai, namun pihaknya juga akan meningkatkan kualitas PNS yang ada. Sehingga mampu bersaing dan mengisi formasi-formasi yang kosong. “Harapan ke depan, pegawai meski jumlahnya belum bertambah, setidaknya kualitasnya bisa ditingkatkan. Karena personilnya berkurang,” katanya.*radarbanyumas

Jumat, 09 Oktober 2015

Pemkab Banyumas Gunakan Sistem Cuti Online Bagi PNS

Pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah akan memberlakukan sistem online untuk pengajuan cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kerjanya. 

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyumas, Achmad Supartono penggunaan sistem online ini menggantikan model lama yang masih diajukan secara manual kepada atasannya di instansi masing-masing. Ia mengemukakan mekanisme yang dilakukan nantinya, setiap PNS yang akan mengambil cuti tidak lagi menggunakan sistem manual seperti yang terjadi saat ini. 

"Nantinya setiap pegawai yang akan mengajukan cuti akan mengajukan lama dan tanggal cuti terlebih dahulu. Sehingga, sebelum cuti diharapkan sudah ada persetujuan yang diperbolehkan melalui sistem komputerisasi," ujarnya, Kamis (8/10).

Pemberlakuan sistem ini, katanya, diharapkan bisa menertibkan data cuti pegawai secara komputasi. Selain itu, dengan penerapan sistem online, lanjutnya, akan memudahkan pegawai karena praktis, yakni hanya memasukkan data ke dalam sistem komputerisasi pegawai yang ada.

"Dengan penerapan cuti online, proses pengajuannya akan lebih cepat," jelasnya.

Dikatakannya, penerapan sistem cuti manual yang diberlakukan selama ini, membuka peluang pegawai kerap mengambil cuti melebihi kuota yang ditetapkan. "Penerapan cuti online dengan berbasis sistem komputerisasi, nantinya akan membuat pegawai bisa mengetahui jumlah cuti tersisa yang masih menjadi haknya. Sehingga, tidak terjadi pengambilan cuti melampaui jatahnya," katanya.

Dalam sistem online tersebut, lanjutnya, secara otomatis jumlah pegawai yang bisa mengajukan cuti akan terdata dalam satu periode. Ia menambahkan, total pegawai yang boleh mengajukan cuti pada satu periode, maksimal sepertiga dari jumlah pegawai pada instansi tersebut.

"Tetapi, pengajuan melalui sistem online, hanya untuk cuti tahunan. Sedangkan untuk cuti besar, cuti alasan penting atau cuti sakit tetap diajukan secara langsung kepada atasan," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, sistem cuti online bisa diakses menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP). Dari data BKD Banyumas, hingga September 2015, jumlah PNS di Pemkab Banyumas mencapai 15.555 pegawai. Pada Tahun 2016 nanti, dipastikan akan ada 352 pegawai yang memasuki masa pensiun.*merdeka

Senin, 22 Juni 2015

Gaji ke-13 PNS di Banyumas Disalurkan 10 Juli

Pemberian gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Banyumas, telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan SK tersebut, maka pemberian gaji ke-13 dilakukan pada 10 Juli mendatang. 

''Gaji ke-13 yang  dibayarkan sudah dihitung berdasarkan kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen,'' kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Banyumas, Irawati, Senin (22/6).

Dia mengatakan, surat edaran mengenai pencairan gaji ke-13 sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan SKPD. Dengan demikian, proses yang dilaksanakan saat ini hanya tinggal proses administrasi memindahkan dana dari kas daerah ke rekening masing-masing bendahara SKPD.

Menurut Irawati, dengan pencairan gaji ke-13 pada 10 Juli, maka penyaluran gaji pada Bulan Juli dilakukan dua kali. Soalnya, PNS akan menerima gaji reguler pada 1 Juli.

Sedangkan untuk rapelan kenaikan gaji 6 persen pada Januari-Juni, menurutnya, akan diberikan pada para PNS setelah Lebaran, atau sekitar bulan Agustus. Tujuannya, agar kalangan PNS dan PTT bisa tetap berhemat, tidak dihabiskan sekaligus uang gaji yang diterima mereka. ''Kalau dibagikan semua pada bulan Juli, malah boros dan secara teknis kita belum siap,'' tandasnya.

Mengenai penyaluran gaji ke-13 itu, menurut dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2015 terkait pemberian gaji ke-13 bagi PNS, TNI-Polri dan pensiunan. Sedangkan kenaikan gaji 6 persen, berdasarkan PP  No 30 Tahun 2015, pengganti PP No 7 Tahun 1977  tentang Gaji PNS.

Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD, Agustina Hernawati menjelaskan, untuk kebutuhan pembayaran gaji bulan Juli termasuk tambahan kenaikan 6 persen, dialokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp 67,6 miliar. Anggaran sebesar itu untuk membayar sekitar 15.590 pegawai yang bekerja di lingkup Pemkab Banyumas.

''Nanti yang membayarkan gaji tersebut adalah petugas bendahara di masing-masing SKPD, yang mentransfer gaji pegawai ke rekening masing-masing. Tugas kita hanya memproses administrasi dan menstransfer sampai ke rekening bendahara masing-masing SKPD,'' jelasnya.*republika

Senin, 29 Desember 2014

Arsip Blog