-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kabupaten kulon progo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabupaten kulon progo. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 Mei 2015

Ribuan PNS dan Tenaga Honorer Kulonprogo Ditarik Pemda DIY

Sekitar 1.100 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan ditarik Pemerintah DIY. Hal itu menindaklanjuti Peraturan Daerah No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kulonprogo, Heriyanto mengatakan, aturan tersebut membuat setiap kabupaten/kota melakukan pemetaan terkait personel, pembiayaan, sarana prasarana, dan dokumentasi.

“Jumlah itu sifatnya masih sementara berdasarkan hasil pemetaan,” ungkap Heriyanto, Senin (11/5/2015).

Heriyanto lalu menuturkan, beberapa kewenangan yang akan ditarik Pemda DIY adalah pendidikan jenjang SMA/SMK, pengelolaan terminal bus, pengawasan ketenagakerjaan, kelautan, kehutanan, ESDM dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB). “Paling banyak di bidang pendidikan,” ujarnya.

Namun, juga akan ada beberapa kewenangan yang dikembalikan ke Pemkab Kulonprogo. Misalnya pengelolaan SMP Negeri 1 Wates dan SMP Negeri 1 Galur. Heriyanto menambahkan, pihaknya juga  sedang mempersiapkan draf rancangan peraturan daerah (raperda) terkait revisi urusan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana mengaku telah melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda Kulonprogo. “Tugas kami hanya menyiapkan data jumlah sekolah, guru, pegawai, siswa, hingga asetnya,” kata Sumarsana.

Sumarsana mengungkapkan ada 17 SMA/SMK yang pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemda DIY. Namun sebelumnya Pemda DIY sudah menangani SMA Negeri 2 Wates dan SMK Negeri 1 Pengasih.*solopos

Rabu, 22 April 2015

Tiga PNS Digerebeg Saat 'Ngamar' Siang Bolong di Kawasan Pantai Glagah

Belasan pasangan bukan suami isteri terjaring operasi ketertiban umum di sejumlah tempat penginapan di kawasan Pantai Glagah, Rabu (22/4/2015) siang.

Para pasangan tersebut kedapatan tengah melakukan perbuatan mesum, tiga diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Gelar operasi ini merupakan penegakan perda nomor 4 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Sejumlah tamu di beberapa penginapan tampak berhamburan ketika petugas datang.

Operasi gabungan ini dilakukan oleh Satpol PP Kulonprogo, Satpol PP DIY, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga (Dinbudparpora) Kulonprogo, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dihubkominfo) Kulonprogo.

Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kulonprogo Qomarul Hadi mengungkapkan, ada 12 pasangan yang terjaring dalam operasi tersebut. “Semua pelaku yang terjaring di beberapa titik lokasi bukan merupakan pasangan suami isteri, mereka adalah tidak resmi,” ujar Qomarul.

Qomarul mengakui, beberapa pelaku yang diciduk tengah bermesraan di dalam kamar berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Dia mengungkapkan, dua orang di antaranya merupakan pegawai negeri asal Purworejo dan satu orang lain merupakan pegawai negeri di salah satu institusi negeri di Bantul.

“Sementara tiga identitas menunjukkan status pekerjaan sebagai PNS. Kami masih melakukan pendataan dan pemeriksaan. Sebagian besar pelaku juga tidak membawa kartu identitas apapun,” jelas Qomarul.

Senin, 09 Maret 2015

Kulonprogo Ajukan 849 Formasi CPNS 2015

Tahun ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo akan mengajukan 849 formasi pegawai negeri sipil (PNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKD Kulonprogo Sarji mengatakan, tahun ini pengajuan formasi sejumlah 849 posisi akan difokuskan pada layanan pendidikan dan kesehatan.

“Kami berharap kebutuhan PNS ini dapat dipenuhi dan permohonan kami ke Kemenpan dan disetujui,” kata Sarji, Minggu (8/3/2015).

Lebih lanjut Sarji menjelaskan, kebutuhan PNS di tenaga guru yang diajukan tahun ini hanya sebanyak 326 formasi.

Sedangkan terbanyak yakni untuk tenaga di kesehatan 426 formasi, sisanya untuk mengisi tenaga jabatan formasi tertentu (JFT) non pendidikan dan non kesehatan, serta jabatan formasi umum (JFU).

“Tahun lalu formasi yang disetujui Kemenpan hanya 40 formasi. Kami berharap tahun ini kebutuhan SDM tersebut dapat dikabulkan,” tandas Sarji.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsono mengakui, kebutuhan guru khususnya di jenjang sekolah dasar sangat besar.

Hingga Januari 2015, tercatat jumlah kekurangan guru mencapai 189 orang. Sebagian besar adalah guru kelas, sehingga untuk menutupi kekurangan itu sejumlah guru harus bekerja ekstra.

Senin, 12 Januari 2015

Kulonprogo Terhambat Jumlah SDM Guru PNS

Kekurangan tenaga guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi Kulonprogo dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Mengatasi hal itu, Dinas Pendidikan melakukan rotasi guru dari swasta dan memberikan diklat bagi calon-calon guru.

Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pengasih Suwaji mengatakan dalam upaya mengoptimalkan penerapan kurikulum tersebut, tidak hanya penyediaan sarana prasarana saja yang penting. Namun, adanya sumber daya manusia yang mumpuni, yakni guru sangatlah penting.

“Kami sendiri masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil. Saat ini guru SD berstatus PNS di tempat kami baru ada empat guru. Untuk menunjang pelaksanaan K13 jelas masih kurang,” ujar Suwaji, Jumat (9/1/2015).

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Suwaji mengungkapkan sekolah ini baru melaksanakan K13 di tahun ajaran 2014/2015. Untuk menerapkan kurikulum itu, semua guru PNS dan kepala sekolah diikutkan diklat khusus. Sedangkan tenaga guru yang ada hanya beberapa saja yang dapat diikutkan.

“Guru honorer atau guru magang memang ada, tapi itu tentunya tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menerapkan K13. Karena mereka tidak memiliki pengalaman diklat kurikulum tersebut,” papar Suwaji.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo merinci kekurangan guru di jenjang itu dar data per Juni 2014 mencapai kurang lebih 271 guru. Adapun kebutuhan guru SD mencapai lebih dari 1.700 orang. Penerimaan CPNS beberapa bulan lalu hanya mampu menambah 23 guru untuk kabupaten ini karena terbatasnya kuota pegawai baru dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsono mengatakan, jenjang sekolah dasar di kabupaten ini ada 338 sekolah. Kekurangan guru, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah bagi kabupaten ini dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar berbasis K13 di sejumlah sekolah.

“Maka dari itu, kami sedang berupaya untuk mengatasi hal itu. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan rotasi guru, yakni guru-guru PNS yang selama ini diperbantukan di sekolah swasta akan ditarik untuk mengajar di sekolah negeri,” ungkap Sumarsono.

Meski ada penarikan guru PNS dari sekolah swasta, bukan berarti sekolah itu akan kekurangan guru, Lebih lanjut Sumarsono menegaskan, nantinya akan diupayakan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Dia mengungkapkan, akan ada 53 guru yang akan dirotasi kembali ke sekolah negeri.

Selain itu, imbuh Sumarsono, dinas juga akan membuka kesempatan bagi para calon guru magang lulusan dari sejumlah perguruan tinggi. Agar dapat mengikuti penerapan K13 di sekolah yang dituju, guru-guru magang juga akan mendapatkan diklat yang sama dengan guru-guru PNS.

“Kami membuka dan menerima SDM berpendidikan guru, yakni lulusan keguruan untuk menjadi guru magang. Sebelum terjun mengajar, mereka juga akan dibekali dengan diklat untuk memahami penerapan kurikulum 2013. Masa diklat yang diberikan yakni 52 jam pelajaran,” tandas Sumarsono.

Senin, 22 Desember 2014

Arsip Blog