-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label lubuklinggau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lubuklinggau. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 November 2015

Ribuan Guru Honorer Kota Lubuklinggau Minta Diangkat Jadi PNS

Ribuan guru honorer di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, minta pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil karena sudah mengabdi rata-rata di atas tiga tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau Ikhsan Roni, Minggu (29/11) menjelaskan, dari 5.196 pegawai negeri sipil (PNS), 2.126 orang di antara adalah tenaga guru, jumlah guru itu separuhnya adalah tenaga honorer.

Ia mengaku kesulitan mengatasi keluhan para tenaga guru honorer itu karena mereka sudah bekerja cukup lama, sedangkan pendapatan mereka hanya dianggarkan dari dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Menurut dia, sudah ada larangan bahwa setiap instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dilarang untuk menerima tenaga honorer termasuk juga tenaga guru honorer.

Berdaarkan aturan itu, hingga saat ini tidak ada pencatatan di BKD jumlah tenaga guru honorer, meskipun mereka tetap dipekerjakan oleh sekolah masing-masing tempat ia bekerja.

Jika ada sekolah mengangkat tenaga honorer, itu karena kesepakatan pihak sekolah dan ada alokasi anggarannya antara lain dari uang komite.

"Pembayaran gaji tenaga honorer itu sejak tahun 2005 tidak boleh menggunakan uang negara, tapi dana persetujuan interen sekolah saat akan merekrut tenaga honorer itu," ujarnya.

Sekretaris BKD Kota Lubuklinggau H Purnomo mengatakan pemerintah sudah menetapkan tak boleh menerima tenaga honorer itu sejak 2005. Sedangkan banyak guru-guru sudah mengabdi jauh sebelum penetapan itu dan sudah masuk database.

Saat ini banyak guru honorer mengajukan ke Pemerintah Pusat agar membatalkan keputusan menghilangkan tenaga guru honorer pada 2016, sedangkan jumlah pengangguran jurusan sekolah guru sangat banyak.

Namun nyatanya belum memiliki jaminan adanya moratorium untuk tenaga honorer, sementara sekolah yang terus merekrut guru non PNS, saat ini bisa dibilang bukan sebagai honorer tapi Tenaga Kerja Sukarela (TKS).*beritasatu 

Senin, 19 Mei 2014

Setop Pindahan PNS dari Luar Lubuklinggau

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lubuklinggau untuk sementara menyetop penerimaan PNS pindahan dan menetapkan aturan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) asal luar daerah diatur hanya boleh masuk pada pertengahan dan akhir tahun saja.

Hal ini diungkapkan, Kepala BKD, Iksan Roni didampingi Kabid Penempatan Pegawai, Hasan Andria UY kepada wartawan mengatakan, regulasi yang ditetapkan tersebut diberlakukan karena hampir setiap bulan, banyak PNS minta bertugas di Pemkot Lubuklinggau.

Dikatakannya, dominan PNS yang pindah ini adalah dari Pemkab Musi Rawas yang hendak berkarir sebagai PNS di Pemkot Lubuklinggau. Meski menerima banyak usulan mutasi dari daerah, pihaknya tidak langsung menerima.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh tim BKD untuk menentukan apakah usulan mutasi dari daerah tersebut diterima atau tidak. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan antara lain pengalaman, kompetensi, dan kecocokan dengan kebutuhan pegawai.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau menyatakan telah menyiapkan formasi kuota calon pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 1.000 kuota pada 2014 ini. Hal ini guna mencukupi dan untuk mengisi kebutuhan tenaga pegawai yang ada di Pemkot Lubuklinggau.

"Kebutuhan yang diperlukan tetap meliputi bidang tehnis, kesehatan dan pendidikan. Diajukan 1.000 karena memang kebutuhan pegawai di Pemkot masih kurang," jelasnya.

Dia menambahkan, hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah kuota yang diajukan tersebut dapat disetujui oleh Kemenpan dan BKN, karena untuk jadwal seleksi memang belum dibuka. Terlebih memang jumlah kuota CPNS pada tahun lalu hanya 50 orang dan beberapa formasi yang diajukan tidak terisi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lubuklinggau, Parigan Syahrin menyatakan, Pemkot Lubuklinggau harus selektif menerima pindahan PNS dari daerah lain. Artinya rotasi dan mutasi hak pegawai karena selain penyegaran itu juga mengejar karier PNS tersebut. Untuk menerima penerimaan dari luar Pemkot harus menyediakan beberapa kriteria misalnya bukan pegawai buangan dari daerah tersebut yang terkena korban politik, menampilkan kinerja baik. Karena saat ini pemkot  terkesan. Sangat mudah untuk menerima pindahan.

Arsip Blog