-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label mutasi asn. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label mutasi asn. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Juni 2017

Presiden Minta PNS Bisa Disebar ke Daerah

Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) bisa disebar ke berbagai pelosok daerah. Ini dilakukan agar‎ PNS tidak hanya terpusat di kota, tapi lebih merata.

"‎Diperlukan sebaran ASN agar lebih merata dan bisa memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok," kata Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (20/6).

Jokowi, sapaan akrabnya, juga menekankan agar pemerintah baik di pusat maupun daerah bisa memanfaatkan E-Government. Sistem ini diperlukan karena perkembangan teknologi informasi saat ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga kecepatan menjadi sangat penting.

Kecepatan ini akan meminimalisir ketertinggalan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dibandingkan dengan negara-negara lain‎. Dengan pelayanan administrasi melalui internet, maka pelayanan akan lebih cepat dirasakan masyarakat.

‎Di sisi lain, Jokowi juga berharap agar ASN tidak menghabiskan waktu berhari-hari dalam membuat laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Berkas administasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan pun tidak harus dibuat dan diperiksa dalam waktu berjam-jam.

‎"Saya kira semua itu bisa disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik," ujarnya.sumber:republika

Jumat, 26 Mei 2017

Komisi ASN: Mutasi Aparatur Sipil Negara Jangan seperti Mengelola Warung

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto mengatakan, mutasi aparatur sipil negara (ASN) boleh saja dilakukan, termasuk pemberhentian jabatan.

Akan tetapi, mutasi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menyoroti kebijakan yang dilakukan kepala daerah terhadap ASN.

"Boleh diganti, boleh di non-job kan, boleh dipromosikan tapi kan ada aturannya," ujar Tasdik di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Menurut dia, alasan mutasi atau pemberhentian ASN yang dilakukan oleh kepala daerah harus jelas.

Misalnya, alasan tersebut di antaranya karena melakukan pelanggaran, kompetensinya tak sesuai bidang yang dikerjakan, atau kinerja yang menurun.

"Jangan seperti mengelola warung, 'Hari ini kamu (ASN) pindah'. Enggak boleh begitu, kasihan," kata dia.

Ia menambahkan, kepala daerah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi ASN sebelum mengambil kebijakan terhadap ASN.

Dengan cara ini, kebijakan tidak diambil secara subjektif karena Komisi ASN akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Hingga saat ini, Komisi ASN banyak mendapat laporan dari ASN.

Laporan ini ditindaklanjuti Komisi ASN dengan mengeluarkan rekomendasi atau teguran kepada kepala daerah.

Namun, banyak juga yang tak mengindahkan rekomendasi Komisi ASN.

"Kalau ada yang direkomendasikan tapi tidak menjalankan maka kami berikan teguran, sekali, dua kali. Lalu tidak bisa dan dia tak menjelaskan (alasannya), ya sudah kami lapor Presiden, karena yang memberikan sanksi adalah Presiden," ujar Tasdik.

Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, Ombudsman menerima sejumlah laporan terkait mutasi atau pemindahan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Laporan itu disampaikan oleh ASN dari berbagai wilayah di Indonesia.kompas

Senin, 01 Mei 2017

Izin Pindah Pegawai dari Kabupaten Anambas Diperketat. Tak Segampang Dulu Lagi

Pemerintah Kabupaten Anambas tak mau lagi menjadi batu loncatan bagi pegawai negeri sipil saat rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena itu, ASN yang mengajukan pindah tugas ke daerah lain akan diperketat.

Kepala Bidang mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurgayah mengatakan, ketentuan pindah diatur oleh Bupati Anambas.

Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12/KDH.KKA/06.16 mengatur tentang ketentuan mutasi pegawai (PNS/PTT) sejak Juni tahun 2016.

Hal ini dipertegas lagi dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 02/KDH.KKA.800/02.17 yang isinya juga tentang penegasan kembali perihal mutasi ASN. Tahun 2017.

Akibatnya, “Belasan ASN yang mengajukan pindah tugas tidak mendapat rekomendasi," ujarnya Senin (1/5/2017).

Pemda memang tidak seutuhnya menghalangi atau melarang ASN untuk mengajukan pindah tugas ke daerah lain.

Hanya saja, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi.

Contohnya, ASN yang pernah mengikuti tugas belajar, yang bersangkutan harus bertugas dulu di Anambas selama dua tahun.

"Bila tidak bersedia menunggu dua tahun, yang bersangkutan harus mengganti biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Daerah,” katanya.

Pemkab Anambas masih memberikan toleransi kepada pegawai yang akan ikut pasangan hidupnya seperti suami atau istri, khususnya dari kalangan PNS ke daerah lain.

Pengetatan pindah ini karena Pemkab Anambas masih kekurangan pegawai, khususnya untuk tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan.

Sementara, izin rekrutmen pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak mudah.

"Belum lagi beberapa pegawai yang diambil oleh Pemerintah Provinsi karena pelimpahan kewenangan yang sebelumnya ada di kabupaten ke provinsi,” katanya.tribunnews

Sabtu, 22 April 2017

DPR Dorong Mutasi PNS Lintas Provinsi seperti Anggota TNI, Polri

Masalah penyebaran pegawai negeri sipil (PNS) kembali mencuat. Pemerintah punya dasar hukum untuk memutasi PNS dari daerah padat ke wilayah yang minim sumber daya manusia (SDM).

Kewenangan itu ada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diteken Presiden Joko Widodo akhir Maret lalu.

Mendagri akan mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Menteri PAN-RB Asman Abnur sudah merencanakan distribusi PNS.

’’Sedang kami atur (tindak lanjut PP-nya),’’ ujar Asman kemarin. Dia enggan menjelaskan lebih jauh dengan alasan sedang berada di bandara.

Mutasi tersebut diprioritaskan untuk PNS guru. Mengingat banyak daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Yang menjadi persoalan, selama ini penempatan guru tidak diatur oleh Mendikbud.

Tapi, oleh pemerintah daerah masing-masing. Karena itu, sebagai langkah awal, Mendikbud memetakan daerah-daerah yang kekurangan guru dan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan.

Mutasi dilakukan secara permanen. Selama ini guru yang tidak betah saat penempatan meminta mutasi ke kota setelah beberapa bulan bertugas.

’’Kami akan atur, agar begitu ditempatkan di perbatasan dia tidak cepat-cepat pulang,’’ kata Asman.

Sebelumnya, pemerintah hanya bisa mengatur guru-guru yang baru diangkat melalui perjanjian penempatan.

Kini, setelah PP itu terbit, Mendagri bisa memutasi PNS, termasuk guru, ke provinsi yang minim SDM setelah ada assessment dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Ketua Komisi II DPR Muhamad Lukman Edy berharap kesenjangan jumlah PNS bisa tertangani.

Kini Kemendagri memiliki kekuatan penuh. PP itu harus dipatuhi oleh seluruh aparatur pemerintah. ’’Baik itu yang di instansi pusat maupun daerah,’’ jelasnya.

Untuk sementara mutasi PNS lintas provinsi bisa dijalankan untuk pejabat setingkat eselon 1 dan eselon 2 dahulu.

Sementara untuk pejabat eselon 3 sampai eselon 4, tentu bakal banyak yang keberatan jika harus jauh dari keluarga.

Lukman berharap mutasi PNS lintas provinsi ini bisa berjalan dinamis seperti perpindahan pejabat polisi, TNI, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mutasi PNS lintas provinsi itu juga bisa diterapkan untuk guru. Secara umum guru di Jawa cukup padat.

Nah, dengan PP tersebut, guru bisa disebar ke daerah-daerah yang masih kekurangan. Para guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi harus bersedia mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah lain. 

Lima Provinsi dengan Jumlah PNS terbanyak
Jawa Timur 411.488
Jawa Tengah 375.140
Jawa Barat 349.854
Sumatera Utara 213.615
Sulawesi Selatan 170.431

Lima Provinsi Dengan Jumlah PNS Paling Sedikit
Kalimantan Utara 19.263
Bangka Belitung 28.313
Kepulauan Riau 28.701
Gorontalo 30.114
Sulawesi Barat 32.449.jpnn

Senin, 19 Desember 2016

Pemkab Karawang Alihkan Status Kepegawaian Ribuan PNS

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengalihkan status kepegawaian ribuan pegawai negeri sipil (PNS) ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Ada 1.041 PNS Pemkab Karawang yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS Pemprov Jabar dan pemerintah pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat Haryanto, di Karawang, Selasa.

Ia mengatakan, pengalihan status kepegawaian para PNS di lingkungan Pemkab Karawang tersebut dilakukan seiring dengan amanah dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang undang itu terdapat pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang berdampak pada pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen.

Terkait hal itu, personel tersebut akan dialihkan baik ke pemerintah provinsi maupun ke Instansi pusat, sesuai dengan pengalihan urusan pemerintahan.

Kali ini PNS Kabupaten Karawang yang dialihkan status kepegawaiannya sebanyak 1.041 orang. Rinciannya, PNS yang dialihkan status kepegawaiannya ke Pemprov Jabar sebanyak 952 orang.

"Sebanyak 952 PNS itu dialihkan status kepegawaiannya ke Pemprov Jabar. Mereka ada yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan ada yang menjadi pengawas tenaga kerja," kata dia.

Selain dialihkan ke Pemprov Jabar, ada 13 PNS yang dialihkan status kepegawaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12 PNS dialihkan ke Kementerian Perikanan, serta tujuh PNS dialihkan ke Kementerian Perhubungan.

Ada pula 53 PNS yang dialihkan status kepegawaiannya ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

"Para PNS yang akan dialihkan itu telah ditetapkan SK pengalihannya sebanyak 905 orang. Sedangkan sisanya masih dalam proses," kata Haryanto.*okezone

Kamis, 08 Desember 2016

BKD Enrekang Gelar Bimtek Administrasi Mutasi PNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Enrekang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kegiatan itu diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kamis (8/12/2016).

Hadir 200 peserta terdiri dari kepala sekolah, kepala bagian SKPD Enrekang dan para pengawas sekolah.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pegawai, bagaimana agar setiap berkas kenaikan pangkat tidak memakan waktu yang lama," kata Staf Bidang Mutasi BKD Enrekang, Safri Ramadhana.

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Enrekang Muslimin Bando. Dia meminta pegawai sebagai pelayan masyarakat agar menempatkan diri sebagai contoh yang baik.

"Pegawai juga harus tahu bagaimana mengurus berkas secara online dan dalam pengurusan berkasnya bisa cepat dan tepat," kata Muslimin Bando.*tribunnews

Senin, 21 November 2016

2017, Pemerintah Mutasi PNS di 58 Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan mulai meretribusi atau mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 50% dari yang telah ditetapkan.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan memulai rotasi PNS tersebut pada awal tahun depan. "Baru bisa 2017 karena kajiannya belum selesai, data-datanya," kata Asman di Komplek Istana, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Saat ini, kata Abnur, Kementerian PANRB masih melakukan pendataan secara online wilayah mana saja yang kedapatan belanja pegawainya telah melebihi batas yang ditentukan, setelah itu akan disinkronisasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga pemerintah daerah.

"Jadi data online antara data kepegawaian masing-masing K/L dengan BKN, juga dengan Taspen. Kita fokus ke situ dulu, biar nanti datanya betul-betul rapi," tambahnya.

Mengenai payung hukumnya, Asman berharap hanya bisa berupa Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Pemerintah (PP). Namun, hal tersebut masih dikonsepkan oleh pemerintah.

"Jadi sekarang ini kita fokus ke data IT nya dulu aja," tandasnya.

Diketahui, Kementerian PANRB telah mendapati 58 daerah kabupaten/kota se-Indonesia yang jumlah anggaran belanja pegawainya melebihi 50% atau masuk ke dalam zona merah mengenai beban anggaran.

Kementerian PAN-RB memastikan 58 kabupaten/kota dipastikan anggaran belanjanya telah mencapai 60% sampai 70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun, PNS di 58 daerah ini nantinya akan dimutasi ke daerah-daerah yang anggaran belanja pegawainya masih dalam zona hijau.*okezone

Senin, 24 Oktober 2016

Daerah Kegemukan PNS Didistribusikan ke Daerah yang Kurang

Sebanyak 58 daerah kabupaten/kota ditandai merah karena belanja pegawainya di atas 60 persen. Sebab itu, PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang di daerah tersebut akan redistribusikan kepada daerah yang pegawainya kurang.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur usai mengikuti rapat terbatas tentang Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Presiden, Senin, (24/10). Rapat yang dipimpin Jokowi dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo dan lainnya.

Menurut Asman, terjadi penumpukan PNS di suatu daerah, sedangkan daerah lainnya kekurangan pegawai. “Sebab itu, yang kegemukkan pegawai akan diredistribusikan dalam waktu dekat,” papar Asman.

Ia mengatakan siswa yang lulus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tidak dikembalikan ke daerah asalnya. “Bisa saja lulus IPDN dari Papua akan ditempatkan di Bandung atau di Madura. Ini selain akan menjadi perekat nasional juga untuk penyebaran ASN (Aparatur Sipil Negara),” papar menteri yang berasal dari PAN.

Dalam pengarahannya saat memimpin rapat terbatas, Jokowi menginstruksikan pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) secara total. Di era persaingan yang semakin keras seperti dewasa ini, perubahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan.

“Kalau kita ke sekolah, kepala sekolah atau guru itu lebih banyak mengurus SPJ (Surat Pertanggungjawaban) daripada kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama, saya kira di PU (Pekerjaan Umum) misalnya, tidak mengurus, mengontrol, atau mengecek di lapangan, tapi justru semuanya di meja juga urusan SPJ.” terang Jokowi.

Karenanya, Jokowi meminta MenPAN-RB untuk melakukan reformasi total manajemen ASN di Indonesia. Persoalan kuantitas dan juga kualitas ASN merupakan hal yang ditekankan oleh Presiden dalam kesempatan tersebut.

“Saya minta MenPAN-RB segera menjalankan perombakan dari hulu sampai hilir. Dari sisi kuantitas kita memerlukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memberi perhatian khusus soal belanja pegawai dan manfaat pensiun yang semakin meningkat. Sebab, dari Tahun 2009 hingga 2017 mendatang, belanja pegawai diketahui telah meningkat sebesar 13,7 persen sementara manfaat pensiun juga meningkat sebesar 10 persen.*poskotanews

Rabu, 27 Juli 2016

PNS yang Tolak Mutasi Terancam Diblokir

Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini menerbitkan surat edaran baru. Surat yang ditandatangani kepala BKN pada 15 Juli itu berisi penjelasan atas beberapa permasalahan dalam pengalihan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk para guru PNS.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur (Dikbud Jatim) Saiful Rachman menyatakan, surat dari BKN tersebut juga ditembuskan kepada Kemendagri dan Kemen PAN-RB.

Para guru dan tenaga PNS di lingkungan dinas pendidikan harus bersedia dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

"Jika tidak bersedia, database-nya akan diblokir," katanya.

Hal itu tertuang dalam poin 7f di surat edaran tersebut. Dalam poin itu, disebutkan, jika PNS tidak bersedia dialihkan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) wajib melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, hukuman disiplin bisa dijatuhkan. Bahkan, fotokopi SK penjatuhan hukuman disiplin juga harus disampaikan ke BKN.

Pada poin selanjutnya, yakni 7g, PNS yang tidak bersedia dialihkan wajib membuat surat pernyataan. Surat tersebut ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai. Selanjutnya, hal itu juga diperkuat di poin 7h. Bagi PNS yang wajib dialihkan, tetapi oleh PPK tidak diproses pengalihannya, data kepegawaian dalam database BKN akan diblokir.

Lantas, bagaimana jika data diblokir? Mantan kepala badan diklat Jatim tersebut menyebutkan, PNS yang bersangkutan tentu tidak lagi diurusi oleh BKN. Bisa jadi, hak-hak yang selama ini diterima oleh PNS akan hilang.

Surat dari kepala BKN itu sekaligus memperkuat proses pelimpahan SMA/SMK dari kabupaten/kota yang terus berjalan. Targetnya, pada Oktober proses pelimpahan SMA/SMK sudah siap. Dengan demikian, pada 2017, pelimpahan tersebut sudah berjalan.

Saiful menuturkan, di Jawa Timur ada 36 ribu guru PNS yang siap dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi secara administrasi. Selama ini, terang dia, tidak ada kendala yang berarti. Terkait dengan berkas, semua guru bersedia dilimpahkan ke provinsi. "Dari sisi pendataan sudah selesai, termasuk honorer 9.000 guru. Tidak ada yang menolak," ungkapnya.

Saiful menjelaskan, sebenarnya alih kelola cukup mudah. Semuanya merupakan milik negara. Meski dikelola kabupaten/kota, provinsi, ataupun pemerintah pusat, semuanya adalah milik negara. ''Sebagai aparat negara, kita wajib menjalankan asalkan semua sadar bahwa itu milik negara," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dr Agung Mulyono menyatakan, ada beberapa dampak positif maupun negatif ketika guru dilimpahkan ke provinsi. Dampak positifnya, jelas dia, hal itu akan bermuara pada kebijakan yang terstandardisasi.

"Kalau selama ini di daerah berbeda-beda sesuai kabupaten/kota masing-masing, nanti lebih terstandar karena langsung ditangani provinsi," ucapnya.

Selain itu, kompetensi guru akan lebih baik. Provinsi bisa lebih mudah melakukan pantauan dan pemerataan kompetensi guru.

 "Tingkat variatif kompetensinya akan lebih kecil," katanya.

Agung menyatakan, tujuan UU 23 Tahun 2014 terkait dengan pelimpahan SMA/SMK adalah perbaikan. Baik dari segi siswa maupun guru.

"Semua akan terpantau, baik secara proporsional maupun profesional, untuk kemajuan SMA/SMK di Jatim. Yakni, dari ketenagaan, prestasi, dan sarana-prasarana pendidikan," ungkapnya.*jpnn

Jumat, 18 Maret 2016

1 Oktober 2016, BKN Alihkan PNS Daerah Ke Pusat

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mulai menggarap pengalihan pegawai negeri sipil (PNS) daerah ke pusat.

Rencananya, ‎kebijakan distribusi pegawai ini mulai diterapkan 1 Oktober 2016 mendatang.

Kepala ‎Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat mengatakan, pengalihan PNS ini sebagai tindaklanjut‎ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014‎ (Pemerintah Daerah).

"‎Nantinya, ada PNS kabupaten/kota dialihkan ke provinsi dan provinsi ke pusat," kata Tumpak, Sabtu (19/3).

Untuk itu, sambung dia, institusinya meminta kepada Kementerian dan Lembaga negara non kementerian, yang berstatus sebagai instansi pembina jabatan fungsional dari PNS yang dialihkan untuk melakukan inventarisasi data aparatur sipil negara (ASN) yang akan dialihkan.

‎"Jumlah PNS yang dipindahkan belum ketahuan makanya kita inventarisasi data dahulu. Inventarisasi data paling lambat bulan Maret tahun ini harus selesai sehingga serah terima pengalihan dapat dilakukan 1 Oktober 2016 mendatang," kata dia, Jumat (18/3).

Menurutnya, pengalihan PNS ke daerah yang lebih membutuhkan ini merupakan upaya pemerintah menciptakan outcome birokrasi yang berkualitas di semua lini.

"Persoalan selama ini, distribusi PNS yang tidak merata. Ada daerah yang kurang tapi ada yang berlebih," tandas Tumpak.*jawapos

Rabu, 16 Desember 2015

Siap-siap, Ratusan PNS di DIY Bakal Dipindahkan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus bersiap dipindahkan. Sebab, pemerintah akan melakukan redistribusi alias penempatan kembali ratusan pekerja yang kerap disebut pegawai negeri sipil (PNS) itu.

Langkah itu ditempuh karena ada 159 PNS yang memasuki masa pensiun di 2016. Selain itu, Pemda DIY akan membentuk tujuh lembaga baru yang membutuhkan ratusan PNS baru.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengatakan pihaknya akan mengisi pos-pos satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kosong dengan memindahkan pegawai di pos-pos yang surplus pegawai.

"Kita akan redistribusi. Pegawai di SKPD yang kelebihan pegawai akan kita pindahkan," ujar Ichsanuri di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (15/12/2015).

Tindakan ini dilakukan karena moratorium penerimaan CPNS dari Kementerian PAN-RB belum dicabut. "Selama masih moratorium, masih kita lakukan redistribusi sementara," tegasnya.

Kepala Humas Setda DIY Iswanto mengatakan, 159 PNS yang pensiun adalah mereka yang berusia 58 tahun sesuai UU ASN No 5/2014. Namun, peraturan itu tidak berlaku untuk guru yang masa pensiunnya diusia 60 tahun.

"PNS yang pensiun ada pejabat (eselon III dan IV) struktural 27 orang, 24 guru di Dikpora DIY, dan 108 PNS tenaga fungsional umum," jelasnya.*metrotvnews

Jumat, 27 Maret 2015

PNS Anambas, Lingga dan Natuna Banyak Ajukan Pindah ke Bintan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada disejumlah wilayah Provinsi Kepri, seperti Kabupaten Anambas, Lingga dan Natuna, bakal banyak yang mengajukan pindah tugas.

Belakangan ini, santer terdengar nama Kabupaten Bintan bakal menjadi buruan utama bagi PNS yang mengajukan pindah dinas.

Tentu saja hal ini membuat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan, Irma Annisa akan lebih selektif untuk menerima pengajuan pindah dinas yang diusulkan PNS luar Bintan.

"Yang paling utama itu, kita minta kepada PNS yang hendak pindah ke Bintan harus mengisi surat penyataan tidak menuntut jabatan," tutur Irma, Jum'at (27/3/2015).

Meskipun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap PNS berhak mengajukan pindah dinas, tetapi pihak BKD Bintan tidak gegabah dalam merekrut PNS yang hendak bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Irma mencontohkan, bila PNS yang mengajukan pindah dengan jabatan golongan eselon III, maka ketika minta pindah ke Bintan, belum tentu diterima dengan golongan eselon III juga nantinya.

Namun demikian, hal ini tidak membuat pihak BKD Bintan merasa 'besar kepala', jika Bintan menjadi buruan utama PNS luar Bintan yang hendak pindah. Persoalan yang dihadapi saat ini, BKD Bintan sendiri masih punya banyak PNS golongan III D yang sudah mengabdi selama 8 tahun keatas, sementara untuk PNS golongan III junior ada ratusan lagi yang belum mendapatkan jabatan.

"Ada 55 PNS golongan III D yang saat ini belum mendapatkan jabatan, jadi kalau ada PNS yang hendak pindah ke Bintan dengan tuntutan jabatan, tentu kita lebih memprioritaskan PNS di Bintan dulu," terang Irma.

Kamis, 19 Februari 2015

Guru CPNS Kabupaten Grobogan Ditempatkan di Desa Terpencil

Bupati Grobogan Bambang Pudjiono akan menempatkan guru CPNS di sekolah yang jauh dari kota. Hal itu disampaian ketika menyerahkan SK secara simbolis kepada 50 CPNS hasil seleksi tahun 2014 di pendopo kabupaten, Rabu (18/02/2015).

“Dari 50 CPNS tersebut, terdiri 22 tenaga guru CPNS, 2 tenaga kesehatan dan 26 tenaga tekni. Sebagian besar tenaga guru tersebut akan saya tempatkan di lokasi sekolah yang jauh dari kota dengan kondisi infrastruktur yang belum mendukung. Namun, saya harap tidak akan mengurangi kinerja saudara,” pinta bupati.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] produk rekomendasi Boyke  click here

Dengan diangkatnya CPNS, kata bupati, maka mereka secara otomotis  melekat kepada tugas dan tanggungjawab serta beban kerja masing-masing. “CPNS adalah pegawai negeri yang sedang dalam masa percobaan. Teruslah bekerja dengan tekun dan cerdas, ikuti tahapan selanjutnya yakni saudara wajib mengikuti diklat prajabatan agar memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS dengan hak penuh,” ujarnya.

Dalam masa percobaan, lanjut bupati, CPNS akan dinilai dan dievaluasi selama satu hingga dua tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Sehingga pada saatnya nanti akan ditetapkan siapa yang layak atau tidak layak untuk diangkat menjadi PNS penuh.

“Apabila dalam menjalani masa percobaan tersebut tidak menunjukkan disiplin dan kinerja yang baik, maka saya tidak segan-segan memberhentikan saudara dari CPNS. Jadi masa prajabatan itu wajib diikuti dan harus lulus,” pinta bupati.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Kamis, 22 Januari 2015

107 Pejabat Pemkot Solo Digeser

Sebanyak 107 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dimutasi, Kamis (22/1/2015). Mereka diambil sumpah dan jabatannya oleh Wali kota di Bale Tawangarum Kompleks Balai kota.

Mutasi pejabat yang digelar terakhir masa pemerintahan Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo tak menyentuh pejabat ngoyot. Wali Kota memilih tetap mempertahankan posisi jabatan tersebut dipegang pejabat lama.

Mutasi tidak hanya menyentuh pejabat eselon III dan IV. Namun juga menyentuh pejabat eselon II yang ikut digeser.

Perinciannya, 10 pejabat eselon II, 21 pejabat eselon III, 76 pejabat eselon IV dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tiga orang.

Namun ada sejumlah pejabat yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan tertentu, tidak tersentuh.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Seperti jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) maupun Kepala Dinas Pertanian (Dispertan).

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ditemui wartawan seusai pelantikan pejabat, mengatakan mutasi merupakan hal biasa yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan. Mutasi untuk penyegaran sekaligus penataan birokrasi.

Tidak ada kaitannya dengan unsur politis. Wali Kota mengatakan perombakan eselon II sesuai dengan mekanismes yang ada. Tidak ada unsur mengotakkan pejabat dalam satu jabatan tersebut.

Menurutnya, mutasi murni untuk penyegaran dengan menyentuh pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu.

“Tidak ada muatan politis kita murni untuk penataan serta penyegaran. Posisi ini lebih pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Wali Kota meminta pejabat yang dilantik segera berkerja dan menyesuaikan di tempat yang baru. Wali Kota mengatakan mutasi ini merupakan agenda terakhir perombakan masa pemerintahannya.

Sesuai aturan Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), diatur Kepala daerah dilarang memutasi pegawai negeri sipil (PNS) enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Sementara jabatan Wali Kota Solo bakal berakhir pada 28 Juli mendatang.

“Kalau mengacu aturan ini, artinya kerja saya hanya empat tahun. Tidak genap lima tahun, karena sudah dibatasi tidak boleh mutasi enam bulan sebelum berakhir,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Hari Prihatno mengatakan total ada 107 pejabat yang dimutasi. Tiga di antaranya promosi jabatan, yakni pejabat eselon III satu orang dan eselon IV dua orang.

Sedangkan untuk eselon II tidak ada promosi jabatan mengingat tidak ada kursi jabatan yang kosong. “Pengisian ini lebih karena pejabat yang pensiun dini sama meninggal dunia. Sekarang tidak ada jabatan yang kosong lagi, semua sudah terisi,” katanya.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Senin, 24 November 2014

PNS Era Jokowi Harus Siap Transfer Antarkota Antarprovinsi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) harus siap ditempatkan di mana saja. "Ke depan, konsep PNS harus siap ditempatkan di mana pun, seperti prajurit TNI-Polri," kata Yuddy dalam pertemuan dengan Bupati Tasikmalaya, Sabtu malam, 22 November 2014. 

Setelah dilantik, menurut Yuddy, PNS harus siap ditempatkan di semua daerah, bahkan kawasan terpencil sekali pun. "Di kampung, di gunung, di pantai, di Jawa, di luar Jawa, harus siap. Konsepnya seperti itu," ujarnya.

Disinggung ihwal daerah yang masih kekurangan PNS, Yuddy menjelaskan, daerah tersebut akan dibantu daerah lain yang berkelebihan. Tak hanya di lingkup kabupaten, transfer PNS juga berlaku antarprovinsi. "Antarkota, provinsi juga bisa. PNS di daerah yang gemuk akan didayagunakan ke tempat yang kurang," katanya.

Senin, 19 Mei 2014

Setop Pindahan PNS dari Luar Lubuklinggau

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lubuklinggau untuk sementara menyetop penerimaan PNS pindahan dan menetapkan aturan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) asal luar daerah diatur hanya boleh masuk pada pertengahan dan akhir tahun saja.

Hal ini diungkapkan, Kepala BKD, Iksan Roni didampingi Kabid Penempatan Pegawai, Hasan Andria UY kepada wartawan mengatakan, regulasi yang ditetapkan tersebut diberlakukan karena hampir setiap bulan, banyak PNS minta bertugas di Pemkot Lubuklinggau.

Dikatakannya, dominan PNS yang pindah ini adalah dari Pemkab Musi Rawas yang hendak berkarir sebagai PNS di Pemkot Lubuklinggau. Meski menerima banyak usulan mutasi dari daerah, pihaknya tidak langsung menerima.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh tim BKD untuk menentukan apakah usulan mutasi dari daerah tersebut diterima atau tidak. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan antara lain pengalaman, kompetensi, dan kecocokan dengan kebutuhan pegawai.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau menyatakan telah menyiapkan formasi kuota calon pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 1.000 kuota pada 2014 ini. Hal ini guna mencukupi dan untuk mengisi kebutuhan tenaga pegawai yang ada di Pemkot Lubuklinggau.

"Kebutuhan yang diperlukan tetap meliputi bidang tehnis, kesehatan dan pendidikan. Diajukan 1.000 karena memang kebutuhan pegawai di Pemkot masih kurang," jelasnya.

Dia menambahkan, hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah kuota yang diajukan tersebut dapat disetujui oleh Kemenpan dan BKN, karena untuk jadwal seleksi memang belum dibuka. Terlebih memang jumlah kuota CPNS pada tahun lalu hanya 50 orang dan beberapa formasi yang diajukan tidak terisi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lubuklinggau, Parigan Syahrin menyatakan, Pemkot Lubuklinggau harus selektif menerima pindahan PNS dari daerah lain. Artinya rotasi dan mutasi hak pegawai karena selain penyegaran itu juga mengejar karier PNS tersebut. Untuk menerima penerimaan dari luar Pemkot harus menyediakan beberapa kriteria misalnya bukan pegawai buangan dari daerah tersebut yang terkena korban politik, menampilkan kinerja baik. Karena saat ini pemkot  terkesan. Sangat mudah untuk menerima pindahan.

Arsip Blog