-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kepulauan riau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kepulauan riau. Tampilkan semua postingan

Rabu, 16 Desember 2015

Tidak Ada Tenaga Honorer di Satpol PP, Penjabat Gubernur Kepulaian Riau: Wajib PNS

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menyebutkan, Satpol PP harusnya dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oleh karena itu, tenaga honorer dan kontrak Satpol PP akan dihapuskan pada tahun depan.

Memanggapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Karimun, TS Arief Fadillah, mengatakan Satpol PP memang berada langsung di bawah wewenang Gubernur yakni Dirjen Bina Kewilayahan.

Namun hingga saat ini ia mengaku belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat.

Arief mengatakan, pemerintah daerah Karimun hanya mendapatkan surat mengenai inspektorat yang harus berstatus pegawai negeri sipil.

"Kita memang sudah mendengar informasi tapi belum ada mendapatkan surat resmi dari Mendagri mengenai Satpol pp harus pegawai negeri," kata Arief yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Arief, apabila surat resmi dari pemerintah telah keluar maka pihaknya akan melakukan rotasi PNS di bagian lain menjadi Satpol PP.

Sementara tenaga honorer yang sebelumnya bertugas sebagai Satpol PP dapat dipindahkan ke bagian yang lain sesuai kemampuannya.

"Sah-sah saja. Kan kebijakan itu didukung oleh sistem yang lain. Kita tinggal menunggu aturan dari Mendagri," lanjutnya.

Saat ini diketahui ada sekitar 430 anggota Satpol PP yang bertugas di wilayah Kabupaten Karimun. Sekitar 300 di antaranya merupakan tenaga honorer dan kontrak.*tribunnews

Rabu, 24 Juni 2015

Ratusan Orang Ikut Tes CPNS di RSUP Kepulauan Riau

Sebanyak 150 jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri kini sedang diburu.

Sedikitnya 949 peserta saat ini tengah mengikuti tes dengan komputer untuk bisa diterima dalam formasi-formasi yang dilamar.

Wakil Diresktur (Wadir) Penunjang Medik dan Non Medik di RSUP Kepri, dokter Supartini, mengatakan, tes ini sudah mulai digelar pada Senin (22/6/2015) lalu dan akan berlangsug hingga Sabtu (27/6/2015) mendatang.

Hasil tes tersebut akan diurutkan sesuai passing grade (ambang batas kelulusan) untuk menentukan para peserta yang layak masuk dan menempati 150 jatah CPNS tersebut.

"Kuotanya ada 150 formasi yang mencakup beberapa lowongan yakni perawat, bidang, pegawai umum, perawat anastesis, perawat umum, tenaga gizi, tenaga administrasi dan lain-lain," ungkap Supartini, Rabu (24/6) siang.

Menurut Supartini, proses penerimaan CPNS di RSUP Kepri tersebut dimulai dengan seleksi administrasi.

Ada 1.029 peserta diketahui sudah memasukkan berkasnya ke panitia.

Mereka kemudian diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas yang dimasukkan. Hasil seleksi tersebut meloloskan sebagian besar peserta yang mendaftar.

"Pokoknya yang mendaftar ulang dan mengikuti tes dengan komputer ini berjumlah 949 peserta. Namun, saat mengikuti tes, ada peserta juga yang tidak hadir. Nanti nilai mereka diurutkan berdasarkan passing grade. Nah, dari pasing grade itu akan ditentukan siapa peserta yang layak lulus,"aku Supartini.

Penerimaan CPNS digelar oleh RSUP Kepri sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tanpa melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri.

Kepala Bidang Pengadaan Pegawai di BKD Kepri Dedy Alfian mengatakan, BKD Kepri hanya menyiapkan fasilitas yang mendukung proses penerimaan CPNS tersebut.

"Kami hanya menyediakan ruang tes dengan komputer. Sesuai informasi yang kami terima, dalam sehari ada 5 gelombang peserta yang ikut tes. Satu gelombang terdiri dari 45 peserta," ungkap Dedy.*tribunnews

Rabu, 27 Mei 2015

Mengapa CPNS Pemko Batam Sudah Lolos tapi Belum Kerja? Ini Jawaban BKD

Nasib 95 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Batam rekrutmen 2014 memang belum jelas karena SK pengangkatan mereka sudah enam bulan tidak juga keluar.

Apalagi lima dari CPNS tersebut sudah dinyatakan gugur oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam. ‎Sementara dua orang menyatakan mengundurkan diri.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BKD Kota Batam M Sahir mengatakan untuk proses 88 CPNS Pemko Batam tersebut memang sempat lama.

Diakuinya proses pembuatan NIP memang lama namun itu, di luar kendali BKD karena ada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Yang menetapkan NIP itu BKN. Kalau itu sudah keluar, baru bisa Wali Kota Batam keluarkan SK nya. Saat ini NIP sudah keluar dari BKN, cuma Pak Wali sedang ke luar daerah. Secepatnya kami follow up," kata Sahir di hadapan para CPNS yang datang ke Gedung Pemko Batam, Selasa (26/5/2015).

Sementara itu,‎ Wakil Wali Kota Batam Rudi meyakinkan bahwa proses pengeluaran SK CPNS tersebut tak ada kaitannya dengan CPNS dari jalur K2, seperti yang dikhawatirkan CPNS tersebut.

"Tidak ada hubungannya ‎sama mereka. K2 itu diurus Sekda, kaliankan dari jalur umum. Kalau K2 dari honor," ucap Rudi.

Rudi mengatakan CPNS tersebut hanya perlu menunggu keluarnya SK. Sebab, jika tidak ada maka tidak ada landasan bagi Pemko Batam untuk menggaji mereka.*tribunnews

Jumat, 27 Maret 2015

PNS Anambas, Lingga dan Natuna Banyak Ajukan Pindah ke Bintan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada disejumlah wilayah Provinsi Kepri, seperti Kabupaten Anambas, Lingga dan Natuna, bakal banyak yang mengajukan pindah tugas.

Belakangan ini, santer terdengar nama Kabupaten Bintan bakal menjadi buruan utama bagi PNS yang mengajukan pindah dinas.

Tentu saja hal ini membuat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan, Irma Annisa akan lebih selektif untuk menerima pengajuan pindah dinas yang diusulkan PNS luar Bintan.

"Yang paling utama itu, kita minta kepada PNS yang hendak pindah ke Bintan harus mengisi surat penyataan tidak menuntut jabatan," tutur Irma, Jum'at (27/3/2015).

Meskipun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap PNS berhak mengajukan pindah dinas, tetapi pihak BKD Bintan tidak gegabah dalam merekrut PNS yang hendak bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Irma mencontohkan, bila PNS yang mengajukan pindah dengan jabatan golongan eselon III, maka ketika minta pindah ke Bintan, belum tentu diterima dengan golongan eselon III juga nantinya.

Namun demikian, hal ini tidak membuat pihak BKD Bintan merasa 'besar kepala', jika Bintan menjadi buruan utama PNS luar Bintan yang hendak pindah. Persoalan yang dihadapi saat ini, BKD Bintan sendiri masih punya banyak PNS golongan III D yang sudah mengabdi selama 8 tahun keatas, sementara untuk PNS golongan III junior ada ratusan lagi yang belum mendapatkan jabatan.

"Ada 55 PNS golongan III D yang saat ini belum mendapatkan jabatan, jadi kalau ada PNS yang hendak pindah ke Bintan dengan tuntutan jabatan, tentu kita lebih memprioritaskan PNS di Bintan dulu," terang Irma.

Selasa, 21 Oktober 2014

Dua Warga Kepulauan Riau Tertipu Calo CPNS Rp 180 Juta

Mendekati hari pengumuman kelulusan tahap kelengkapan administrasi Calon Pelamar Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014, sejumlah warga di Kepulauan Riau (Kepri) mulai buka suara karena merasa tertipu calo.

Harapan jadi CPNS sirna, duit pun melayang. Pasalnya mereka mengaku sudah membayar ratusan juta rupiah. Ironisnya, dalam melakukan aksinya, para calo itu mencatut sejumlah nama pejabat.

Seperti yang dialami T dan X, warga Kijang Kota, Bintan. Cita-citanya ingin menjadi PNS terpaksa dikubur dalam-dalam karena tertipu Rp 180 juta. Keduanya dijanjikan dapat diterima CPNS. Kasus tersebut, menurut Ag yang mengaku sebagai kerabat korban, berawal dari keinginan saudaranya itu menjadi pegawai negeri sipil dan berencana mengikuti seleksi.

Ag menceritakan, Selasa (21/10/2014), bahwa T dijanjikan JH yang mengaku bisa membantu memuluskan keinginan saudaranya menjadi pegawai negeri.

Kedua saudaranya itu termakan bujuk dan rayuan JH, karena JH mengaku sebagai orang dekat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri.

Kejadiannya pada tanggal 24 Februari 2014, JH mengaku sebagai orang kepercayaan kepala BKD Provinsi Kepri. JH ini mencatut nama Pak Buralimar, padahal saat itu tidak lagi menjabat sebagai kepala BKD dan sudah menjadi kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kepri. Kedua saudara ini orang kampung, jadi percaya saja apa yang diceritakan JH itu.

Setelah ada kesepakatan kala itu, terang Ag, JH meminta uang untuk pengurusan masuk pegawai negeri Rp 180 juta atas permintaan Pak Buralimar. Bahkan untuk meyakinkan kedua saudaranya, jelas Ag, JH membawa sepucuk surat yang isinya menjelaskan kegunaan uang tersebut. Surat tersebut sudah ditandatangani Buralimar selaku kepala BKD Kepri diatas matrai Rp 6.000.

"Melihat tanda tangan ketua BKD Kepri, bagaimana tidak percaya. Padahal nama dan tanda tangan Pak Buralimar itu dipalsukan oleh JH. Kedua saudara saya itu semakin percaya, karena dalam isi surat itu menyebutkan, kalau kedua saudara saya itu tidak lulus maka uang Rp 180 juta itu dikembalikan," kata Ag.

Setelah mendekati penerimaan CPNS, kata Ag, kedua saudaranya itu baru mengetahui sudah menjadi korban penipuan. Pasalnya komunikasi dengan JH yang sebelumnya lancar, kini nomor telepon JH tidak bisa lagi bisa dihubungi.

Bahkan saat didatangi ke rumahnya, menurut orang yang ada di rumahnya itu, tidak tahu keberadaan JH.

Arsip Blog