-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kota solo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kota solo. Tampilkan semua postingan

Senin, 07 Maret 2016

Ogah Pakai Seragam ala Jokowi, PNS Solo Kembali Kenakan Batik

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2015, tentang Perubahan Aturan Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai negeri sipil (PNS). Saat diterapkan dua bulan lalu, seluruh PNS Kota Solo sempat mengenakan PDH kemeja putih dan bawahan biru setiap hari Rabu.

Dengan berbagai alasan, Pemkot Solo mengganti seragam dinas PNS ala Joko Widodo (Jokowi) dengan pakaian batik. Tak main-main, Pemkot Solo menuangkan kebijakan tersebut dalam surat edaran (SE) Nomor 060/612 tentang Pakaian Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemkot yang berlaku Selasa (1/3) lalu.

Dalam SE tersebut ditetapkan, pada hari Senin PNS menggunakan pakaian dinas harian (PDH), hari Selasa-Rabu mengenakan batik, Kamis pekan pertama menggunakan pakaian tradisional, sedangkan Kamis pekan berikutnya mengenakan batik dan Jumat pakaian olahraga atau batik.

"Kami mengakui kebijakan Pemkot memang tidak sejalan dengan instruksi Pemerintah Pusat yang menerapkan pakaian PDH kemeja putih. Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal kebijakan pakaian dinas bagi PNS Pemkot," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Rakhmat Sutomo, Senin (7/3).

Rahmad mengatakan, penggunaan pakaian batik bertujuan untuk mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan menggerakkan perekonomian rakyat. Rakhmat menerangkan khusus untuk Kamis pekan pertama, PNS memakai pakaian tradisional beskap landung dengan bawahan jarik wiron.

"Kalau dulu menggunakan model celana bagi laki-laki, sekarang harus menggunakan bawahan jarik. Kebijakan penggunaan pakaian dinas Pemkot diberlakukan kepada seluruh PNS, kecuali PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," jelasnya.*merdeka

Senin, 11 Januari 2016

Pemkot Solo Kelabakan, 600 PNS Pensiun Tahun 2016

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang memasuki masa purna tugas atau pensiun pada tahun ini jumlahnya mencapai 600 orang. Jumlah tersebut naik 100 persen dibanding tahun lalu. Akibatnya jumlah kekurangan PNS yang sebelumnya sebanyak 1.200 orang dipastikan melonjak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Hari Prihatno kelabakan dengan kekurangan pegawai pemkot. Apalagi saat ini masih diberlakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru.

Perekrutan CPNS masih menunggu kepastian jatah kuota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). "Belum ada kepastian dari kementerian, apakah ada perekrutan CPNS umum tahun ini atau tidak," ujar Hari kepada wartawan, Senin (11/1).

Sebenarnya ada sekitar 200 PNS dari luar kota Solo yang mengajukan mutasi ke Pemkot Solo. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari Boyolali dan Sragen. Jika disetujui, ini bisa jadi solusi.

"Mereka ingin pindah ke Solo karena mendekati rumah tinggalnya. Mutasi PNS bisa sebenarnya bisa untuk menambal kekurangan pegawai Pemkot. Tapi prosesnya belum bisa karena masih menunggu keputusan Penjabat (Pj) Wali Kota," jelasnya.

Lebih lanjut Hari mengatakan, saat ini Pemkot Solo masih kekurangan 1.200 PNS. Setiap tahunnya jumlah PNS yang pensiun mencapai 300 orang. Namun tahun ini jumlah PNS pensiun mencapai 600 orang.

"Sebagai solusi, kami akan mengoptimalkan jumlah PNS yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Meski terjadi kekurangan PNS, kami optimis tidak mempengaruhi kinerja atau pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.*merdeka

Selasa, 05 Mei 2015

Pemkot Solo Butuh Banyak Tenaga PNS Kesehatan dan Guru

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kekurangan 1.200 tenaga untuk mengisi kekosongan di sejumlah SKPD. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkot Solo berencana mengajukan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat tahun ini. Hal ini menyusul bakal dibukanya lowongan CPNS Agustus mendatang.

"Pemkot Solo masih kekurangan sekitar 1.200 pegawai. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberi batas waktu bagi untuk melaporkan kekurangan kebutuhan pegawainya hingga 15 Mei mendatang," ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Lancer S Naibaho kepada wartawan di Solo, Selasa (5/5).

Lancer menyebut, kekosongan PNS di Solo didominasi pada tenaga kesehatan dan guru. Dengan kondisi ini mau tidak mau harus melakukan rekrutmen CPNS. Meski pada bulan Agustus akan ada penerimaan CPNS, namun dia mengaku belum ada informasi tertulis dari BKN. "Belum ada informasi, baru sebatas baca di website saja," jelasnya.

Dia berjanji akan mengajukan kuota dan melaporkan kekurangan pegawai ke BKN. Lancer berharap tahun ini bisa mendapat jatah untuk membuka lowongan CPNS. Sejumlah formasi kebutuhan pegawai sesuai pengajuan masing-masing kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah disiapkan.

"Kami akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lolos tes seleksi CPNS 2013. Pemkot akan memprioritaskan para honorer untuk diangkat menjadi CPNS," pungkasnya.*merdeka

Senin, 02 Februari 2015

Inilah Formasi CPNS 2015 Kota Solo yang Dijanjikan Dipenuhi Menpan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), Yuddy Chrisnandi, berjanji memenuhi permohonan 827 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lima formasi di Kota Solo pada 2015.

Janji Menpan & RB tersebut disampaikan di hadapan puluhan pejabat struktural Pemkot Solo saat pengarahan di Loji Gandrung, Laweyan, Solo, Sabtu (31/1/2015).

Berikut ini daftar usulan formasi CPNS 2015

1. Fungsional khusus (pekerja seni wayang orang Sriwedari)  80 orang

2. Tenaga teknis umum honorer kategori II (K2) 509 orang

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

3. Tenaga medis (dokter RSUD Ngipang, Solo) 38 orang

4. Tenaga medis (17 puskesmas)  68 orang

5. Tenaga medis (dokter gigi) 12 orang

6. Tenaga guru sekolah dasar (SD) 120 orang

Total  5 formasi 827 orang

Sumber: Paparan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di Loji Gandrung, Sabtu (31/1).

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Senin, 26 Januari 2015

Wali Kota Rudy Usul PNS Pakai Seragam Pramuka, Setuju?

Wali Kota Solo mengusulkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berseragam pramuka. Pengunaan seragam itu bertujuan untuk menanamkan jiwa pramuka kepada PNS.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan banyak nilai-nilai kepramukaan yang patut diladani. Salah satu diantara, kata dia, mendidik untuk bertanggung jawab, cermat, kesatria dan memupuk semangat gotong royong serta menanamkan semangat mencintai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan kebinekaan.

“Pendidikan pramuka juga, dibekali dengan ketrampilan dan kecakapan khusus, yang didesain untuk membentuk kreativitas anak didik sesuai dengan tingkatannya masing,” ujar Rudy sapaan Wali Kota Solo ketika ditemui wartawan usai membuka Musyawarah Cabang ke-X di Balai Tawang Arum komplek Balai Kota, Sabtu (24/1/2015).

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Dikatakan Rudy banyaknya nilai-nilai positif yang diajarkan dalam pramuka pihaknya mengusulkan agar PNS di Solo menggunakan seragam pramuka. Hal itu dilakukan agar PNS Solo bisa meneladani jiwa pramuka ketika bekerja melayani masyarakat.

“Karakter seorang yang pernah mengikuti pramuka dengan yang tidak akan ketahuan. Demikian ketika PNS menggunakan seragam pramuka akan ketahuan watak aslinya,” jelas dia.

Usulan ini, kata Rudy, akan disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Solo. Untuk pengadaan seragam pramuka, kata dia, dianggarkan ke APBD.

“Pramuka merupakan salah bagian penting pendidikan bagi anak di luar sekolah dalam kerangka membentuk watak dan karakter anak- anak Indonesia. Sangat penting jiwa pramuka ini diteladani semua kalangan termasuk PNS,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengatakan penggunaan seragam pramuka kepada semua PNS di Solo sepertinya belum pada fungsinya.

Sekda Tak Setuju

Budi justru mengusulkan penerapan seragam pramuka lebih tepat diterapkan pada PNS dibawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo.

“Kami menilai penerapan penggunaan seragam pramuka ke PNS di bawah Disdikpora. Dinas itu berkaitan dengan dunia pendidikan anak sehingga sangat pas jika diterapkan,” kata Budi.

Disinggung pengadaan seragam, kata dia, tidak dianggarkan ke APBD tetapi oleh PNS sendiri-sendiri. Untuk penerapannya, kata dia, perlu diertegas dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Ditemui terpisah, Ketua panitia, Musyawarah Cabang ke-X Kwarcab Pramuka Solo, Sugianto, mengatakan dalam Musyawarah ini akan dilakukan pemilihan ketua Kwarcab Pramuka Solo periode 2014-2019.

Sebelum dilakukan pemilihan ketua baru, kata dia, ketua lama menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) kegiatan selama periode 2009-2014. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Kwarda II Pramuka Provinsi Jateng.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Kamis, 22 Januari 2015

107 Pejabat Pemkot Solo Digeser

Sebanyak 107 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dimutasi, Kamis (22/1/2015). Mereka diambil sumpah dan jabatannya oleh Wali kota di Bale Tawangarum Kompleks Balai kota.

Mutasi pejabat yang digelar terakhir masa pemerintahan Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo tak menyentuh pejabat ngoyot. Wali Kota memilih tetap mempertahankan posisi jabatan tersebut dipegang pejabat lama.

Mutasi tidak hanya menyentuh pejabat eselon III dan IV. Namun juga menyentuh pejabat eselon II yang ikut digeser.

Perinciannya, 10 pejabat eselon II, 21 pejabat eselon III, 76 pejabat eselon IV dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tiga orang.

Namun ada sejumlah pejabat yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan tertentu, tidak tersentuh.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Seperti jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) maupun Kepala Dinas Pertanian (Dispertan).

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ditemui wartawan seusai pelantikan pejabat, mengatakan mutasi merupakan hal biasa yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan. Mutasi untuk penyegaran sekaligus penataan birokrasi.

Tidak ada kaitannya dengan unsur politis. Wali Kota mengatakan perombakan eselon II sesuai dengan mekanismes yang ada. Tidak ada unsur mengotakkan pejabat dalam satu jabatan tersebut.

Menurutnya, mutasi murni untuk penyegaran dengan menyentuh pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu.

“Tidak ada muatan politis kita murni untuk penataan serta penyegaran. Posisi ini lebih pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Wali Kota meminta pejabat yang dilantik segera berkerja dan menyesuaikan di tempat yang baru. Wali Kota mengatakan mutasi ini merupakan agenda terakhir perombakan masa pemerintahannya.

Sesuai aturan Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), diatur Kepala daerah dilarang memutasi pegawai negeri sipil (PNS) enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Sementara jabatan Wali Kota Solo bakal berakhir pada 28 Juli mendatang.

“Kalau mengacu aturan ini, artinya kerja saya hanya empat tahun. Tidak genap lima tahun, karena sudah dibatasi tidak boleh mutasi enam bulan sebelum berakhir,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Hari Prihatno mengatakan total ada 107 pejabat yang dimutasi. Tiga di antaranya promosi jabatan, yakni pejabat eselon III satu orang dan eselon IV dua orang.

Sedangkan untuk eselon II tidak ada promosi jabatan mengingat tidak ada kursi jabatan yang kosong. “Pengisian ini lebih karena pejabat yang pensiun dini sama meninggal dunia. Sekarang tidak ada jabatan yang kosong lagi, semua sudah terisi,” katanya.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Arsip Blog