Gubernur NTB Larang PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi melarang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. "Tidak boleh kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik," ujarnya, Rabu (24/6/2015).

Dia mengatakan, kendaraan dinas sesuai nama dan peruntukkannya adalah digunakan sebagai kendaraan dinas. Bukan dipakai untuk kepentingan pribadi seperti mudik. "Namanya kendaraan dinas, ya dipakai untuk dinas, bukan yang lain," tutur Zainul.

Ia menambahkan, dirinya tidak mengikuti kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang mengizinkan PNS menggunakan kendaraan dinas dipakai untuk mudik Lebaran. Sebab, kebijakan di tingkat kementerian berbeda dengan kebijakan di daerah.

"Daerah itu mempunyai kebijakan sendiri. Kalau menteri PAN dan RB mempunyai kebijakan, itu kan untuk kementerian. Kebijakan daerah lain lagi, yakni melarang penggunaan mobil dinas, karena sesuai dengan namanya mobil dinas dipakai untuk dinas," ucap Zainul.

Lebih lanjut, dia akan mengambil tindakan tegas jika ada PNS yang nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Pemberian sanksi itu akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan. "Kalau ada yang memakai mobil dinas untuk keperluan mudik, segera beritahukan kepada saya. Biar nanti kita urus," tegas Zainul.*okezone

Read More

NTB Siap Gelar Tes CPNS Pakai Sistem CAT

Pemerintah memastikan tahun ini seleksi CPNS pelamar umum menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Berbeda dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) seperti seleksi tahun lalu, dengan sistem CAT, para pelamar akan langsung mengetahui nilai dan peringkat mereka, sesaat setelah tes dilakukan.

"Seluruh daerah tidak akan lagi menggunakan LJK seperti tahun lalu," kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah NTB Haryadi Widyatmoko pada Lombok Post (JPNN Group), kemarin (20/6).

Haryadi mengatakan, seluruh badan kepegawaian daerah telah menerima surat edaran dari Kementerian PAN-RB, terkait penggunaan sistem CAT dalam seleksi CPNS umum 2014. Pengecualian hanya diberikan pada daerah di mana komputer memang tak tersedia sama sekali.

Terpisah, Sekretaris BKD NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, NTB tidak termasuk dalam daerah yang akan mendapat pengecualian. Sebab, fasilitas dan sumber daya di daerah ini dinilai Kementerian PAN-RB sangat memadai untuk penerapan sistem CAT.

Dalam surat edaran Kementerian PAN-RB, kata Masyhuri ditegaskan, bagi daerah yang tak menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS tahun ini, maka kuota CPNS pelamar umum daerah bersangkutan akan dicabut kembali oleh Kementerian PAN. "Jadi kita tidak memiliki pertimbangan lain kecuali menerapkan sistem CAT ini," ucap Masyhuri.

Dia juga mengungkapkan, BKD NTB telah menyurati seluruh BKD kabupaten/kota untuk mengambil langkah antisipasi terkait pemberlakuan seleksi dengan sistem CAT. Kendati pun, belum diketahui mana kabupaten/kota yang akan mendapat kuota CPNS tahun ini.

BKD NTB sendiri kata Masyhuri, baru dalam APBD Perubahan 2014 ini akan menyiapkan anggaran untuk pengadaan fasilitas CAT. APBD perubahan itu akan dibahas DPRD NTB pada Juni hingga Juli mendatang. Rencananya akan disiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk menyiapkan 100 unit fasilitas CAT.

Sementara itu, untuk kebutuhan seleksi CPNS 2014, kemungkinan nantinya BKD akan menyewa fasilitas laboratorium komputer yang ada di seluruh NTB. Kemen PAN-RB sejauh ini telah menjalin kesepahaman untuk menggunakan fasilitas laboratorium komputer milik 97 perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud, termasuk Universitas Mataram di NTB.

Termasuk juga akan digunakan fasilitas laboratorium komputer yang digunakan untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) yang kini tersebar di 2.232 sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jika masih tak memadai, penyewaan juga memungkinkan dilakukan pada laboratorium milik perguruan tinggi swasta.

view the original news here

Read More

Jumlah Honorer K2 Bodong Meningkat 2 Kali Lipat

Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) kembali menemui Sekretaris Kota Mataram HL Makmur Said, Sabtu (29/3). Mereka kembali menyerahkan data honorer K2 yang lulus seleksi CPNS tetapi diduga bermasalah secara administrasi alias bodong.

    

Jumlah temuan tim yang dibentuk FHK2  membengkak hingga dua kali lipat temuan sebelumnya. Diketahui, beberapa hari lalu, mereka menyerahkan 23 nama honorer K2 yang diduga bermasalah. Mereka kembali menyerahkan 26 nama baru yang diduga bermasalah. Sehingga totalnya menjadi 49 orang.

”Prediksi kami bisa sampai 60-75 yang bermasalah,” kata Ketua FHK2 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muzakallah seperti yang dilansir Lompok Pos (Group JPNN.com), Minggu (30/3).

    

Muzakallah mengatakan timnya terus bekerja di lapangan untuk melakukan verifikasi guna membantu pemerintah. Namun ia membantah jika keberadaan tim tersebut lantaran mereka tidak mempercayai tim bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang saat ini juga tengah turun menghimpun data. ”Semakin banyak yang kerja semakin baik,” katanya.

    

Ia juga meminta kepada kepala SKPD tempat honorer K2 bekerja memberikan data secara benar. Jangan ada yang berusaha memanipulasi berbagai hal untuk menutupi kecurangan yang ada.

    

HL Makmur Said yang menerima langsung bukti baru itu hanya memberi jawaban diplomatis. Ia berjanji akan mempelajari apa yang disampaikan kepadanya. Terkait temuan tim bentukan pemkot, ia belum bisa banyak berkomentar.

    

Menurutnya, saat ini tim tersebut terus bekerja dan hasilnya belum dilaporkan. ”Saya belum dilaporkan, belum tahu jadinya,” katanya singkat.

view the original news here

Read More