-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label ramadan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ramadan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 08 Mei 2018

Lebih Pendek, Ini Jam Kerja PNS Selama Ramadhan

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah memutuskan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil ( PNS) selama bulan Ramadhan 2018. 

Ketentuan lamanya kewajiban jam kerja itu terlampir dalam Surat Edaran Nomor: B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018 yang diteken Menteri Asman. 

Dikutip dari situs setkab.go.id, surat edaran tersebut menyebut bahwa pengaturan jam dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN, TNI, dan Polri yang beragama Islam.

SE menetapkan PNS yang bekerja di instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja atau Senin-Jumat, diharuskan masuk pukul 08.00 sampai pukul 15.00 dengan waktu istirahat 30 menit dari pukul 12.00.

Sementara hari Jumat, masuk pukul 08.00 hingga 15.30. Istirahat diberlakukan dari pukul 12.00 hingga 12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja atau Senin sampai Sabtu, jam kerja yang ditentukan selain hari Jumat adalah pukul 08.00 hingga 14.00. Pegawai diberi waktu istirahat 30 menit dari pukul 12.00. 

Sementara hari Jumat pukul 08.00 hingga 14.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30. 

Jumlah jam kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang memberlakukan lima maupun enam hari kerja, selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per pekan. Sedangkan di bulan biasa, PNS diwajikan kerja selama 37,5 per minggunya.

“Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi akhir SE tersebut. 

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada: Para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Lalu, Panglima Tentara Nasional Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; Para Pimpinan Lembaga lainnya; Para Gubernur; Para Bupati/Wali Kota.kompas

Minggu, 19 Juni 2016

Menteri Yuddy Ingatkan PNS Tak Terima Hadiah Termasuk Parcel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengingatkan kepada setiap pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak menerima atau memberi hadiah dalam bentuk apapun.

Ia pun meminta setiap kepala daerah untuk mengingatkan kepada pimpinan instansinya dan PNS di lingkungan pemerintahnya untuk mentaati hal tersebut.

"Sudah ada imbauan untuk tidak menerima hadiah termasuk parcel," ujar Yuddy sebelum meninggalkan Masjid Salman ITB, Jalan Ganesha, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Minggu (19/6/2016).

Larangan itu, kata Yuddy, telah diatur dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Disebutkan jika setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga terlebih berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.

Sanksinya pun jelas bagi setiap PNS yang melanggar pasal 4 tersebut.

Pada pasal 5 disebutkan, setiap PNS yang tidak menaati ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut mulai dari yang paling ringan sampai berat.

"Menerima hadiah itu kategorinya bisa gratifikasi, apalagi nilainya Rp 1 juta. Kalau di bawah itu bisa kena sanksi moral," ujar Yuddy.

Yuddy menyebut, pemerintah sudah memberikan perhatian lebih kepada PNS. Pemerintah akan menyalurkan dana tunjangan hari raya kepada setiap PNS di Indonesia.

"Apalagi uang dan larangan ini berlaku untuk semua PNS di seluruh Indonesia," ujar Yuddy.*tribunnews

Rabu, 24 Juni 2015

Gubernur NTB Larang PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi melarang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. "Tidak boleh kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik," ujarnya, Rabu (24/6/2015).

Dia mengatakan, kendaraan dinas sesuai nama dan peruntukkannya adalah digunakan sebagai kendaraan dinas. Bukan dipakai untuk kepentingan pribadi seperti mudik. "Namanya kendaraan dinas, ya dipakai untuk dinas, bukan yang lain," tutur Zainul.

Ia menambahkan, dirinya tidak mengikuti kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang mengizinkan PNS menggunakan kendaraan dinas dipakai untuk mudik Lebaran. Sebab, kebijakan di tingkat kementerian berbeda dengan kebijakan di daerah.

"Daerah itu mempunyai kebijakan sendiri. Kalau menteri PAN dan RB mempunyai kebijakan, itu kan untuk kementerian. Kebijakan daerah lain lagi, yakni melarang penggunaan mobil dinas, karena sesuai dengan namanya mobil dinas dipakai untuk dinas," ucap Zainul.

Lebih lanjut, dia akan mengambil tindakan tegas jika ada PNS yang nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Pemberian sanksi itu akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan. "Kalau ada yang memakai mobil dinas untuk keperluan mudik, segera beritahukan kepada saya. Biar nanti kita urus," tegas Zainul.*okezone

Senin, 08 Juni 2015

Saat Ramadan, Jam Kerja PNS Dipangkas Jadi 6,5 Jam/Hari

Pemerintah kembali melakukan pengaturan jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri menyambut bulan suci Ramadan 1436. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 4/2015 tentang  penetapan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri pada Ramadan.

Surat edaran ini ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala LPNK, Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, Bupati dan Walikota dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, penetapan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa bagi aparatur negara terutama yang beragama Islam.

"Jumlah jam kerja dalam seminggu adalah 32,5 jam," kata Herman dalam keterangannya, Kamis (4/6/2015)

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam masuk ditetapkan pukul 08.00. Untuk Senin-Kamis, pulang jam 15.00. Tetapi pada Jumat pulangnya jam 15.30, karena jam istirahat pada Jumat selama satu jam yakni pukul 11.30-12.30. Sedangkan Senin-Kamis, jam istirahat hanya 30 menit yakni pukul 12.00-12.30.

Untuk instansi yang memberlakukan enam hari kerja, Herman menuturkan, jam kerja Senin-Kamis, dan Sabtu mulai pukul 08.00-14.00. Sedangkan pulangnya pukul 14.30 pada Jumat.

Jika dikalkulasikan, dalam sehari jam kerja PNS di instansi dengan lima hari kerja sekitar 6,5 jam. Sedangkan untuk instansi yang bekerja enam hari sekitar 5 jam 25 menit dalam sehari.*liputan6

Selasa, 01 Juli 2014

Pemkab Karanganyar Wajibkan PNS Tadarusan Usai Apel Pagi

Ratusan pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah dengan khusyuk melakukan tadarusan mengisi kegiatan pada bulan Ramadan.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (1/7/2014), usai melakukan apel pagi, semua pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar wajib mengikuti tadarusan. 

Namun tadarusan kali ini berbeda dengan tadarusan pada umumnya. Masing-masing pegawai mendapat giliran membacakan satu ayat Alquran dalam Bahasa Indonesia. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal keimanan dalam menyambut Ramadan. Tadarusan dengan Bahasa Indonesia dilakukan karena tidak semua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karanganyar bisa membaca Alquran dengan tulisan Arab. 

Rencananya kegiatan tadarusan di lingkungan Pemkab Karanganyar nantinya akan terus berlanjut. Tujuannya agar PNS yang beragama Islam, khatam dalam membaca kitab suci Alquran.

Arsip Blog