-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label nusa tenggara barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nusa tenggara barat. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 Juni 2015

Gubernur NTB Larang PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi melarang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. "Tidak boleh kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik," ujarnya, Rabu (24/6/2015).

Dia mengatakan, kendaraan dinas sesuai nama dan peruntukkannya adalah digunakan sebagai kendaraan dinas. Bukan dipakai untuk kepentingan pribadi seperti mudik. "Namanya kendaraan dinas, ya dipakai untuk dinas, bukan yang lain," tutur Zainul.

Ia menambahkan, dirinya tidak mengikuti kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang mengizinkan PNS menggunakan kendaraan dinas dipakai untuk mudik Lebaran. Sebab, kebijakan di tingkat kementerian berbeda dengan kebijakan di daerah.

"Daerah itu mempunyai kebijakan sendiri. Kalau menteri PAN dan RB mempunyai kebijakan, itu kan untuk kementerian. Kebijakan daerah lain lagi, yakni melarang penggunaan mobil dinas, karena sesuai dengan namanya mobil dinas dipakai untuk dinas," ucap Zainul.

Lebih lanjut, dia akan mengambil tindakan tegas jika ada PNS yang nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Pemberian sanksi itu akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan. "Kalau ada yang memakai mobil dinas untuk keperluan mudik, segera beritahukan kepada saya. Biar nanti kita urus," tegas Zainul.*okezone

Senin, 04 Mei 2015

BKD Nusa Tenggara Barat Tolak Pembatalan Empat Pelamar CPNS yang Dinyatakan Lulus

Empat pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sebelumnya dinyatakan lulus dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keputusan itu memantik reaksi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Barat.

“Kita sudah bersurat. Saya sudah minta klarifikasi, tetapi jawabannya itu harus orang lain (yang lulus),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB H Muhammad Suruji, kemarin.

Dia mengatakan, BKN telah meminta pihaknya menggelar pengumuman ulang. Yang berisi pembatalan kelulusan empat CPNS formasi umum provinsi tersebut, dan menggantinya dengan nama lain yang disiapkan BKN.

“Itulah orang pusat. Tapi kita tidak mau mengganti,” tandas Suruji.

Dia mengatakan, empat CPNS umum tersebut sesuai hasil ujian seleksi mengantongi nilai tertinggi dalam formasi jabatan yang mereka lamar. BKN pun telah menetapkan mereka lulus, sehingga diumumkan BKD pada pengumuman kelulusan CPNS umum pengujung tahun lalu.

Setelah diumumkan, kata Suruji, empat CPNS ini telah melengkapi seluruh berkas untuk kepentingan penerbitan Nomor Induk Pegawai. Namun, dalam prosesnya, penerbitan NIP empat CPNS ini mengalami kendala. Tidak seperti 130 pelamar CPNS umum lainnya yang lebih mulus.

Suruji mengatakan, saat rekrutmen CPNS umum tahun lalu, tiap pelamar memang dibolehkan melamar di tiga formasi dengan kualifikasi sama. Syaratnya, formasi itu berada pada satu instansi.

Eh tahunya, aturan itu kini malah jadi bumerang bagi BKN. Karena NIP empat CPNS umum tak bisa diproses serta merta, lantaran masih memerlukan waktu lebih panjang. Sebab mereka lulus pada formasi kedua dan ketiga.

Padahal, para CPNS umum lainnya kini malah sudah mulai bekerja di institusi penempatan masing-masing. Dan selama menyandang status CPNS, para pegawai ini menerima gaji sebesar 80 persen dari total gaji pokok. Hal ini akan mereka jalani selama minimal satu tahun, dan maksimal dua tahun. Gaji secara penuh sesuai pangkat dan golongan baru akan diberikan setelah mereka menjalani prajabatan.

Suruji menegaskan, pemerintah daerah tetap akan menuntut pertanggungjawaban Panitia Seleksi Nasional atas nasib empat CPNS tersebut. Pasalnya, semua proses perekrutan CPNS mulai dari penetapan formasi hingga keluluasn CPNS dilakukan oleh Panselnas. Posisi pihaknya, kata dia, tetap tidak ingin membatalkan kelulusan keempat CPNS itu.

Dia tak menampik adanya potensi gugatan, andai kelulusan empat CPNS umum itu dibatalkan. Andai pun benar terjadi, maka pilihan Panselnas kata Suruji harus siap untuk menghadapinya. Demikian pula jika gugatan juga menyasar Pemprov dan BKD NTB.

“Padahal menurut kami, tidak ada ruginya NIP empat CPNS ini diterbitkan. Jadi gugat menggugat itu harusnya tidak ada,” tandasnya.*jpnn

Senin, 29 Desember 2014

Minggu, 13 Juli 2014

40 Pemda di Bali, NTB, dan NTT Dapat Formasi CPNS 2014

Sebanyak 40 pemda di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tengga Timur (NTT) mendapatkan formasi CPNS 2014.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, dari ketiga provinsi tersebut ada yang wilayah yang tidak mendapatkan formasi.

Pemda di Bali yang mendapat alokasi formasi CPNS 2014 adalah Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, Pemkab Jembarana, Pemkab Klungkung, Pemkab Gianyar, Pemkab Karangasem, Pemkab Bangli, Pemkab Badung, Pemkab Tabanan, dan Pemkot Denpasar.

Sedangkan pemda di NTB yang mendapat alokasi formasi adalah Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Bima, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, Pemkab Sumbaw Barat, Pmkot Mataram, Pemkot Bima.

"Dari 11 pemda di NTB, tahun ini hanya satu yang tidak mendapat alokasi tambahan formasi, yakni Pemkab Lombok Utara," ungkap Herman di Jakarta, Sabtu (12/7).

Sementara pemda di NTT  yang mendapat alokasi formasi CPNS Pemprov NTT, Pemkab Kupang, Pemkab Belu, Pemkab Timor Tengah Utara, Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Sikka, Pemkab Flores Timur, Pemkab Ende, Pemkab Ngada, Pemkab Manggarai, Pemkab Sumba Timur, Pemkab Sumba Barat, Pemkab Rote Ndao, Pemkab Manggarai Timur, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Malaka, dan Pemkot Kupang.

"NTT terdiri dari 23 pemda dan tiga di antaranya tidak mendapatkan alokasi tambahan formasi CPNS, yakni  Kab Alor, Kab Lembata, dan Kab Sumba Tengah," pungkasnya.

Minggu, 22 Juni 2014

NTB Siap Gelar Tes CPNS Pakai Sistem CAT

Pemerintah memastikan tahun ini seleksi CPNS pelamar umum menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Berbeda dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) seperti seleksi tahun lalu, dengan sistem CAT, para pelamar akan langsung mengetahui nilai dan peringkat mereka, sesaat setelah tes dilakukan.

"Seluruh daerah tidak akan lagi menggunakan LJK seperti tahun lalu," kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah NTB Haryadi Widyatmoko pada Lombok Post (JPNN Group), kemarin (20/6).

Haryadi mengatakan, seluruh badan kepegawaian daerah telah menerima surat edaran dari Kementerian PAN-RB, terkait penggunaan sistem CAT dalam seleksi CPNS umum 2014. Pengecualian hanya diberikan pada daerah di mana komputer memang tak tersedia sama sekali.

Terpisah, Sekretaris BKD NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, NTB tidak termasuk dalam daerah yang akan mendapat pengecualian. Sebab, fasilitas dan sumber daya di daerah ini dinilai Kementerian PAN-RB sangat memadai untuk penerapan sistem CAT.

Dalam surat edaran Kementerian PAN-RB, kata Masyhuri ditegaskan, bagi daerah yang tak menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS tahun ini, maka kuota CPNS pelamar umum daerah bersangkutan akan dicabut kembali oleh Kementerian PAN. "Jadi kita tidak memiliki pertimbangan lain kecuali menerapkan sistem CAT ini," ucap Masyhuri.

Dia juga mengungkapkan, BKD NTB telah menyurati seluruh BKD kabupaten/kota untuk mengambil langkah antisipasi terkait pemberlakuan seleksi dengan sistem CAT. Kendati pun, belum diketahui mana kabupaten/kota yang akan mendapat kuota CPNS tahun ini.

BKD NTB sendiri kata Masyhuri, baru dalam APBD Perubahan 2014 ini akan menyiapkan anggaran untuk pengadaan fasilitas CAT. APBD perubahan itu akan dibahas DPRD NTB pada Juni hingga Juli mendatang. Rencananya akan disiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk menyiapkan 100 unit fasilitas CAT.

Sementara itu, untuk kebutuhan seleksi CPNS 2014, kemungkinan nantinya BKD akan menyewa fasilitas laboratorium komputer yang ada di seluruh NTB. Kemen PAN-RB sejauh ini telah menjalin kesepahaman untuk menggunakan fasilitas laboratorium komputer milik 97 perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud, termasuk Universitas Mataram di NTB.

Termasuk juga akan digunakan fasilitas laboratorium komputer yang digunakan untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) yang kini tersebar di 2.232 sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jika masih tak memadai, penyewaan juga memungkinkan dilakukan pada laboratorium milik perguruan tinggi swasta.

Senin, 31 Maret 2014

Jumlah Honorer K2 Bodong Meningkat 2 Kali Lipat

Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) kembali menemui Sekretaris Kota Mataram HL Makmur Said, Sabtu (29/3). Mereka kembali menyerahkan data honorer K2 yang lulus seleksi CPNS tetapi diduga bermasalah secara administrasi alias bodong.
    
Jumlah temuan tim yang dibentuk FHK2  membengkak hingga dua kali lipat temuan sebelumnya. Diketahui, beberapa hari lalu, mereka menyerahkan 23 nama honorer K2 yang diduga bermasalah. Mereka kembali menyerahkan 26 nama baru yang diduga bermasalah. Sehingga totalnya menjadi 49 orang.

”Prediksi kami bisa sampai 60-75 yang bermasalah,” kata Ketua FHK2 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muzakallah seperti yang dilansir Lompok Pos (Group JPNN.com), Minggu (30/3).
    
Muzakallah mengatakan timnya terus bekerja di lapangan untuk melakukan verifikasi guna membantu pemerintah. Namun ia membantah jika keberadaan tim tersebut lantaran mereka tidak mempercayai tim bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang saat ini juga tengah turun menghimpun data. ”Semakin banyak yang kerja semakin baik,” katanya.
    
Ia juga meminta kepada kepala SKPD tempat honorer K2 bekerja memberikan data secara benar. Jangan ada yang berusaha memanipulasi berbagai hal untuk menutupi kecurangan yang ada.
    
HL Makmur Said yang menerima langsung bukti baru itu hanya memberi jawaban diplomatis. Ia berjanji akan mempelajari apa yang disampaikan kepadanya. Terkait temuan tim bentukan pemkot, ia belum bisa banyak berkomentar.
    
Menurutnya, saat ini tim tersebut terus bekerja dan hasilnya belum dilaporkan. ”Saya belum dilaporkan, belum tahu jadinya,” katanya singkat.

Arsip Blog