-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label karanganyar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label karanganyar. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 November 2014

Moratorium, Pemkab Karanganyar Krisis PNS

Rencana pemerintah pusat melakukan moratorium pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun disayangkan Pemkab Karanganyar. Kebijakan itu dirasa sulit dilaksanakan, mengingat saat ini masih kekurangan ratusan pegawai yang tersebar di 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Siswanto mengatakan jumlah pegawai yang dibutuhkan telah dihitung berdasar Analisa Beban Kerja (ABK). Namun cara mengisinya melalui pengangkatan CPNS terhalang kebijakan pusat. Sementara, masa purna tugas pegawai negeri sipil tiap tahun yang mencapai ratusan orang bakal memperparah keadaan.

“Sekitar 300 pegawai setingkat staf memasuki masa pensiun pada 2015 mendatang. Memang sekarang belum terasa berat sejak moratorium berlaku pada 2011 lalu. Tapi dua tahun lagi pasti terasa, apalagi moratorium diperpanjang lima tahun,” katanya, Minggu (02/11/2014).

Siswanto memaparkan, jumlah pegawai pensiun pada 2016 diperkirakan mencapai 400 orang dengan porsi mayoritas guru sekolah dasar. Sedangkan, jumlah PNS di pemkab Karanganyar saat ini, yakni sebanyak 11.467 orang di 60 SKPD belum ideal. Untuk memenuhi sejumlah posisi yang kosong, Pemkab mengambil opsi perpanjangan masa bakti PNS yang diizinkan pemerintah pusat.

”Setelah kami hitung berdasarkan kebutuhanya, idealnya jumlah pegawai di Karanganyar sekitar 13 ribu orang. Terpaksa sejumlah pegawai merangkap tugas di beberapa SKPD karena kekurangan SDM,” imbuh dia.


Selasa, 01 Juli 2014

Pemkab Karanganyar Wajibkan PNS Tadarusan Usai Apel Pagi

Ratusan pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah dengan khusyuk melakukan tadarusan mengisi kegiatan pada bulan Ramadan.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (1/7/2014), usai melakukan apel pagi, semua pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar wajib mengikuti tadarusan. 

Namun tadarusan kali ini berbeda dengan tadarusan pada umumnya. Masing-masing pegawai mendapat giliran membacakan satu ayat Alquran dalam Bahasa Indonesia. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal keimanan dalam menyambut Ramadan. Tadarusan dengan Bahasa Indonesia dilakukan karena tidak semua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karanganyar bisa membaca Alquran dengan tulisan Arab. 

Rencananya kegiatan tadarusan di lingkungan Pemkab Karanganyar nantinya akan terus berlanjut. Tujuannya agar PNS yang beragama Islam, khatam dalam membaca kitab suci Alquran.

Selasa, 29 April 2014

59% APBD Karanganyar untuk Bayar Gaji PNS

Pemkab Karanganyar tahun ini tidak mengajukan formasi CPNS. Pasalnya, anggaran yang ada di APBD, sebanyak 59% masih dihabiskan untuk membayar gaji, tunjangan dan honor para PNS yang ada di lingkungan Pemkab.

“Karena beban keuangan masih banyak untuk membayar gaji PNS, tahun ini kami tidak mengajukan lowongan CPNS kepada pemerintah pusat,” terang Wakil Bupati (Wabup) Rohadi Widodo ketika ditemui wartawan. Rohadi mengemukakan, angka 59% yang menjadi beban APBD ini sebenarnya sudah mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya yang berkisar 67%-69%. Angka itu didapat karena ada efisiensi yang dilakukan Pemkab Karanganyar.

Dengan adanya efisiensi itu, anggaran untuk belanja pembangunan juga mengalami kenaikan. Untuk pendapatan yang diterima Pemkab juga mengalami kenaikan, baik itu yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), transfer daerah, dan lain sebagainya.

“Sampai saat ini belum ada kemungkinan untuk mengajukan perekrutan CPNS, karena Pemkab Karanganyar belum diberikan kuota yang menjadi wewenang dari pemerintah pusat,” tegas Rohadi.

Rohadi mengemukakan, bisa saja daerah mengajukan formasi CPNS kepada Pemkab, tetapi untuk persetujuan menjadi wewenang pemerintah pusat.

Menurut dia, untuk daerah yang postur anggarannya di APBD, di atas 50% masih habis digunakan untuk membayar gaji PNS, berat untuk mendapatkan formasi CPNS.

“Aturannya memang yang belanja dari APBD untuk membayar gaji sudah di bawah 50%, baru boleh mengajukan. Belum ada aturan yang baru lagi,” tandasnya.

Minggu, 27 April 2014

Pemkab Perjuangkan Honorer K2 Tak Lolos Seleksi Jadi PNS

Meski tidak mengajukan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini namun Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengupayakan agar tenaga honorer K2 yang tidak lolos menjadi CPNS pada seleksi lalu bisa diperjuangkan untuk menjadi CPNS. Di Karanganyar, dari 447 honorer K2, hanya 199 yang diterima menjadi CPNS.

“Sisanya itu yang sudah kami usulkan kepada pemerintah pusat agar bisa menjadi CPNS,” tegas Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat ditemui wartawan, Sabtu (26/4).

Rohadi menambahkan Pemkab sudah mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar sisa 248 honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS.
Bupati sudah melayangkan surat tersebut kepada BKN, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban. Wabup mengatakan, pemerintah pusat dahulu pernah berjanji, bila masalah tenaga honorer bisa selesai tahun 2009, tetapi ternyata sampai saat ini belum beres.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mempersilahkan 248 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tak lolos seleksi CPNS untuk tetap mengabdi menjadi tenaga honorer dan terus memperjuangkan ratusan honorer K2 tersebut agar tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS di masa mendatang.

Sebanyak 248 tenaga honorer itu masih tetap dipertahankan di lingkungan Pemkab Karanganyar. Untuk pembayaran honor mereka diambilkan dari pos anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Senin, 14 April 2014

Mei, Honorer K2 yang Lolos CPNS bakal Terima SK

Pengumpulan berkas bagi 199 peserta lolos seleksi ujian dari kalangan honorer K2 dilaksanakan pada Kamis (10/4) dan Sabtu (12/4). Selanjutnya ‪Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, menyelenggarakan akan menyelenggarakan diklat prajabatan terhadap abdi praja usai CPNS menerima SK pengangkatan.

Kepala BKD Karanganyar, Larmanto mengatakan setelah yang bersangkutan menerima SK pengangkatan CPNS, maka Pemkab segera mengirimnya menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan, yang wajib diikuti di awal masa tugasnya.

Menuju tahapan tersebut, BKD meminta percepatan proses penerbitan SK CPNS dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), mengingat hak dan fasilitas kerjanya sudah dijamin APBD Kabupaten Karanganyar.Kelengkapan berkas pengangkatan CPNS juga diyakini tidak bermasalah karena dokumen itu sudah disiapkan sejak Maret.

Larmanto menambahkan, pengumpulan berkas milik 199 calon abdi praja tersebut dijadwalkan Kamis (10/4) dan Sabtu (12/4).

“Berkas yang dikumpulkan pada 10 dan 12 April akan langsung dikirim ke BKN Kanreg I Yogyakarta,” jelas Larmanto.

Lebih lanjut, Larmanto mengatakan jadwal pengumpulan berkas selama dua hari terhitung cukup serta tidak akan diperpanjang. Sejumlah persyaratan diantaranya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) legalisir dan ijazah pendidikan legalisir, dipastikannya sudah dipersiapkan tiap personel sejak awal. Larmanto mengatakan seluruh calon abdi praja memahami tata cara pengisian formulir karena BKD memandunya secara khusus.

Sabtu, 29 Maret 2014

Ratusan Honorer K2 Karanganyar Pemberkasan

Sebanyak 199 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan lolos CPNS beberapa waktu lalu mulai melakukan pemberkasan. Penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi ratusan tenaga honorer K2 itu paling cepat dilakukan bulan Mei.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menegaskan tahap verifikasi berkas tenaga honorer K2 bersifat gratis. Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar ini siap menjewer anggota PNS yang mencoba menarik biaya dari tenaga honorer K2 selama pemberkasan.

“Kalau ada orang yang menarik biaya, tolong informasikan kepada saya. Saya sendiri yang akan mengambil tindakan tegas,” kata Juliyatmono saat memberikan pengarahan kepada ratusan tenaga honrer K2 di rumah dinas (Rumdin) bupati Karanganyar, Kamis (27/3/2014).

Juliyatmono menerangkan setiap CPNS di Bumi Intanpari harus bersedia ditempatkan di lokasi manapun sesuai kebutuhan. Hal dilakukan semata-mata agar pelayanan masyarakat di Karanganyar dapat berjalan ideal.

“Dadi ojo sambat yen wis kepenak [jadi jangan mengeluh kalau sudah hidup enak],” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto, pemberkasan tenaga honorer K2 ini menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara (BPN), Sabtu (22/3). Diharapkan, pemberkasan kali ini dapat rampung pertengahan April mendatang. Sehingga, penetapan NIP dapat dilakukan Mei.

“Begitu data verifikasi terkumpul, langsung kami kirim ke BKN,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Espos, jumlah tenaga honorer K2 di Pemkab Karanganyar masih menyisakan 248 orang. Menyikapi hal ini, Pemkab Karanganyar sudah mengirim surat ke pemerintah pusat agar segera memikirkan nasib mereka.

“Terkait tenaga honorer K2 yang belum lolos masih menunggu informasi lebih lanjut dari BKN,” katanya.

Arsip Blog