Tampilkan postingan dengan label ternate. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ternate. Tampilkan semua postingan
Senin, 24 November 2014
Senin, 31 Maret 2014
Sejumlah SKPD Tolak Serahkan Data Honorer ke Tim Verifikasi
Pasalnya, beberapa unit kerja yang mengoleksi honorer justru menunjukkan sikap tidak kooperatif. Salah satunya Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki honorer cukup banyak.
"Tim kesulitan melakukan verifikasi atas honorer sebab sampai saat ini beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) enggan memasukan data peserta honorer. Salah satunya Satpol PP," ungkap Ketua Tim Verifikasi Amran Mustari kepada Malut Post (Grup JPNN).
Asisten III Kantor Gubernur ini mengaku pihaknya sudah beberapa kali meminta dokumen honorer dari Satpol PP.
"Namun sampai saat ini, Satpol PP enggan memasukan dokumennya," ujarnya. Karena itu, kata Amran, pihaknya sudah menyampaikan surat panggilan yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Yahya Hasan.
"Surat pemanggilan telah saya sampaikan beberapa hari lalu. Tapi karena Pak Yahya keluar daerah sehingga belum menghadap," sambungnya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu mengharapkan dukungan SKPD untuk memperlancar proses verifikasi honorer K2. "Tim verifikasi akan bekerja lebih cepat jika ada kerja sama dari SKPD," katanya. Proses verifikasi honorer K2 ditargetkan selesai April mendatang.
"April sudah harus rampung karena Mei sudah masuk jadwal proses NIP," pungkasnya.
Sementara Kasatpol PP Malut Yahya Hasan yang coba dihubungi lewat ponselnya, gagal karena di luar jangkauan.
Jumat, 28 Maret 2014
Heran, Honorer Satpol PP Selalu Bermasalah
"Keterlambatan pembayaran honor PTT Satpol PP pernah terjadi di tahun 2013 selama 6 bulan dan sudah dibayarkan. Sekarang kembali terjadi lagi. Kita akan panggil dan tanya apa masalahnya,” tandas Sekprov kepada wartawan Rabu (26/3).
Madjid sendiri heran mengapa persoalan honor PTT selama muncul setiap tahun. Dia mengakui memang SK perpanjangan PTT atau honorer Satpol PP belum ditandatangani. Namun, kata Madjid, masalah bukan disitu karena honor itu harus dibayar per bulan. "Jadi nanti saya panggil Kasatpol,” tegasnya.
Lebih jauh, Madjid mengatakan akan mengkroscek kembali tingkat kehadiran honorer Satpol PP. "Sebab yang terdata saat ini mencapai 265 orang. Sedangkan yang aktif hanya beberapa orang. Jadi akan dicek lagi agar yang tidak aktif sebaiknya diberhentikan karena menjadi beban daerah," pungkasnya.
Sabtu, 22 Maret 2014
Pemprov Malut Utamakan Honorer K2
Hanya saja orang nomor 3 di lingkup Pemprov ini mengaku tidak menghafal jumlahnya . "Saya sudah panggil kepala Inspektorat untuk menyampaikan hasil verikasi dan ternyata benar ada beberapa nama yang memang tidak honor dan baru honor satu tahun ternyata lulus tes," ungkap Sekprov kepada Malut Post kemarin (21/3).
Madjid mengatakan proses penyelidikannya masih sementara berjalan. Karena itu, dirinya belum mengetahui secara pasti jumalah honorer yang bermasalah.
"Apakah 21 orang yang bermasalah sesuai laporan atau kurang dari itu?,” katanya. “Setelah penyelidikan, nama-nama yang terbukti bermasalah itu akan dilaporkan ke Kemenpan-RB untuk dibatalkan kelulusan mereka,” imbuh Madjid.
Madjid sendiri bersama Pj Gubernur Tanribali Lamo berencana Senin (24/3) mendatang akan menghadap ke Menpan-RB Azwar Abubakar terkait usulan kouta CPNS 2014 termasuk pengangkatan honorer K2. Pemprov sendiri menginginkan untuk pengadaan CPNS 2014 mengutamakan honorer K2 yang telah lama mengabdi.
Referensi :
http://www.jpnn.com/read/2014/03/22/223679/Pemprov-Malut-Utamakan-Honorer-K2-#