KASN: Indonesia Kekurangan PNS

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga pegawai negeri sipil baru untuk berbagai sektor. Menurut dia, moratorium rekrutmen PNS, yang baru-baru ini diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo, hanya berlaku untuk pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah menjadi PNS. "Karena di pengangkatan honorer K1 dan K2 menjadi PNS banyak pelanggaran," kata Sofian seusai mengajar di kampus Universitas Gadjah Mada pada Jumat, 31 Oktober 2014.

Menurut Sofian, pemerintah masih akan membuka rekrutmen terbuka untuk mencari tenaga-tenaga baru PNS. Saat ini, menurut Sofian, hanya ada 4,3 juta PNS di seluruh Indonesia. "Setiap tahun, 200-300 ribu PNS pensiun," kata Sofian.

Apabila tidak ada rekrutmen PNS terbuka, yang rutin dalam periode setiap tahun atau dua tahunan, kebutuhan tenaga untuk pelayanan publik akan membesar. Sejumlah sektor urusan pemerintahan juga masih kekurangan tenaga PNS. 

Dia mencontohkan, saat ini pemerintah masih kekurangan PNS untuk urusan penjagaan keamanan laut dan hutan, sipir penjara, serta tenaga layanan kesehatan dan pendidikan. Pada pelayanan kesehatan, jumlah perawat masih belum memadai. Sedangkan untuk bidang pendidikan, banyak lembaga pendidikan bidang vokasi baru yang tumbuh dan memerlukan tenaga.

Sejumlah kementerian baru dan hasil pemisahan departemen lama, menurut Sofian, juga sedang sibuk merekrut tenaga baru. KASN, kata dia, sudah banyak menerima permintaan dari menteri-menteri dengan nomenklatur baru tersebut untuk membantu melakukan rekrutmen pejabat di tingkat eselon I dan II. "Daerah juga banyak yang meminta bantuan," kata Sofian.