-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kabupaten boyolali. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabupaten boyolali. Tampilkan semua postingan

Kamis, 02 Juli 2015

Sekolah Tanpa Izin Pimpinan, Dokter Bedah RSUD Banyudono Boyolali Dipecat dari PNS

Nekat cuti mengikuti program pendidikan dokter spesialis tanpa izin, dokter Nugrahanta Dasa Putra SpB, dokter spesialis bedah RSUD Banyudono mendapat sanksi tegas pemecatan sebagai PNS.

Karsino, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali menjelaskan, cuti untuk belajar harus dengan izin atasan. Diakui Karsino, pengajuan izin memang dilakukan yang bersangkutan, yakni untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis konsultan bedah digestif di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro-RS Kariadi Semarang.

Hanya izin tersebut baru disampaikan setelah yang bersangkutan ikut pendidikan.

Padahal sesuai dengan ketentuan, pengajuan izin harus dilakukan sebelum pendidikan dan harus menunggu persetujuan dari atasan. Sehingga pengajuan izin tersebut ditolak.

Selain itu, penolakan izin belajar disebabkan yang bersangkutan meninggalkan tugas sehari- hari. Padahal sesuai ketentuan, izin belajar hanya diberikan dengan ketentuan tidak mengganggu tugas sehari- hari.

“Izinnya ditolak dan yang bersangkutan mangkir kerja melebihi 46 hari kumulatif dalam setahun. Sehingga terhitung sebagai pelanggaran berat,” jelas Karsino, Senin (29/6/2015).

Dokter Nugrahanta Dasa Putra sebelumnya menyatakan mengajukan cuti di luar tanggungan untuk pendidikan dengan biaya sendiri tanpa menerima gaji dari negara.

Permohonan cuti tersebut diajukan kepada Bupati Boyolali Seno Samodro melalui Direktur RSUD Banyudono. Namun permohonan cuti kepada Bupati tersebut justru ditolak.

Padahal, dirinya sudah lolos seleksi dan mendapatkan rekomendasi tidak hanya dari Direktur RSUD Banyudono melainkan dari rumah sakit tempat dia bermitra kerja.

“Tetapi yang terjadi justru pemecatan. Sangat disayangkan karena sekolah saya dipecat. Ini akan menjadi preseden buruk bagi profesi saya, adik-adik saya jadi takut sekolah lagi,” tutur dia.

Terkait ini dijelaskan Karsino, cuti di luar tanggungan negara hanya diberikan kepada PNS dengan alasan pribadi yang penting dan mendesak.

Karsino menambahkan, bahwa izin sekolah tersebut juga tak diberikan dengan pertimbangan Pendidikan Bedah Digestif belum memperoleh izin dari Kemendiknas sehingga belum diakui sebagai spesialis II.

“Dari kajian Tim Penerbitan Izin Belajar, masyarakat Boyolali sebagian besar belum termasuk strata pengguna spesialis bedah digestif. Apalagi di RSUD milik Pemkab Boyolali juga belum menyediakan alat bedah digestif itu,” papar Karsino.

Pemecatan sebagai PNS ini kemudian mendorong Dasa untuk mengadu ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara bahkan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Upaya ini juga didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Boyolali.

“Kalau Pak Dasa mau menggugat ke PTUN akan kami dukung,” imbuh Ketua IDI Boyolali, Syamsudin.*tribunnews

Kamis, 16 April 2015

Bupati Boyolali Minta CPNS Baru Opo Anane

Bupati Boyolali, Jawa Tengah Seno Samodro meminta Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) untuk berbuat jujur,sederhana dan tidak korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
'
'Saya berharap, CPNS baru menjalankan tugas dan  pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)  secara benar, jujur, sederhana, opo anane (apa adanya), serta  tidak korupsi,'' pintanya dalam sambutan penyerahan SK CPNS daerah dari Formasi Umum tahun 2014, Rabu (16/4).

Setelah menerima SK CPNS, CPNS akan melaksanakan tahapan berikutnya berupa prajabatan selama 30 hari. Untuk itu, bupati berpesan, selama CPNS maupun PNS  tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan norma PNS, karena akan merugikan CPNS itu sendiri. 

CPNS yang lolos ini, merupakan yang terbaik dari seluruh pelamar yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Selain itu, CPNS yang baru menerima SK itu nantinya, setelah 20 tahun akan menggantikan  pejabat yang saat ini menduduki jabatan di jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Boyolali. 

Untuk itu, Seno berharap untuk terus bekerja keras  dan banyak melakukan inovasi baru guna memajukan  pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Boyolali Siti Askariyah menegaskan, CPNS yang baru saja menerima SK CPNS merupakan CPNS Formasi umum tahun 2014 lalu. Menurutnya, penyerahan SK CPNS ini dimaksudkan  sebagai pengakuan, mulai saat ini mereka telah masuk dalam lingkungan PNS.

Status PNS terikat dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Selain itu, juga dimaksdukan untuk memberi gambaran dan orientasi tentang kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, serta segera bisa melaksanakan tugas  di tempat yang baru untuk memperoleh hak-hak sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Jumlah peserta yang menerima SK CPNS tercatat 36 orang. Mereka terdiri 28 tenaga guru, enam dokter,. dua orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
  
Perlu diketahui Formasi umum, PNS tahun 2014 diikuti 3249 pelamar dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 2.530 pelamar. Formasi guru diikuti 1.164 pelamar, tenaga kesehata diikuti 22 dokter, dan  P2UPD diikuti 1.344 pelamar. 

Di akhir acara, CPNS mendapat seragam batik lurik dari Badan kepegawai Daerah.

Senin, 06 April 2015

Perencanaan Gaji PNS di Boyolali Tahun 2014 Dinilai Tak Cermat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dinilai tidak cermat dalam merencanakan alokasi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada anggaran 2014.

Data yang diterima Solopos.com dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, pada anggaran belanja 2014 terdapat sisa belanja pegawai yang cukup besar khususnya pada kelompok belanja tidak langsung. Nilainya mencapai Rp66,442 miliar, atau 6,7% dari total alokasi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung senilai Rp986,763 miliar.

Seperti diketahui alokasi anggaran sebesar ini sebagian besar dipergunakan untuk gaji pegawai, tunjangan PNS, termasuk sertifikasi guru.

“Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah memang perencanaan alokasi gaji dan tunjangan PNS yang dilakukan Pemkab belum realistis?” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boyolali, Agung Supardi, yang juga Ketua Panitia Khusus LKPj Bupati Anggaran 2014, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (6/4/2015).

Agung juga mempertanyakan apakah ada kendala administrasi yang bersumber dari pemerintah pusat sehingga realisasi belanja gaji jadi terhambat.

Menurut Agung, komponen belanja gaji dan tunjangan seharusnya dapat diprediksi dengan tepat, asal tertib administrasi dan diperhitungkan secara akurat. Idealnya, kata dia, sisa belanja pegawai tidak melebihi 2,5%, namun realisasinya justru mencapai 6,7%.

Sementara itu, dalam dokumen LKPj Bupati, Pansus menganggap perlu ada perbaikan manajemen pengelolaan belanja daerah agar perencanaan belanja lebih akurat. Rekomendasi ini disampaikan karena tidak hanya belanja pegawai yang serapannya kurang maksimal melainkan belanja lainnya.

Pada kelompok belanja langsung, serapan belanja barang dan jasa serta belanja modal juga kurang maksimal. Realisasi belanja barang dan jasa hanya 85,6% atau senilai Rp182,77 miliar dari perencanaan Rp213,474 miliar.

Sementara, belanja modal hanya terealisasi 90,4% atau terealisasi Rp303,852 miliar dari perencanaan Rp336,014 miliar. Secara umum, Pansus juga menilai kinerja belanja Pemkab Boyolali 2014 menurun dibanding 2013. Total nilai belanja yang tidak terserap pada 2014 lebih tinggi dibandingkan 2013.

“Pada 2013 belanja yang tidak terserap Rp105,4 miliar, sementara pada 2014 mencapai Rp142,45 miliar,” imbuh Agung.

Bupati Boyolali, Seno Samodro, menyampaikan segala bentuk rekomendasi dari DPRD terkait laporan pertanggungjawaban kerja Bupati 2014 diharapkan bisa menjadi masukan bagi bupati selanjutnya.

Dia mengapresiasi sistem penyampaian LKPj mulai tahun ini bukan memberikan keputusan menolak atau menerima pertanggungjawaban, melainkan berisi rekomendasi-rekomendasi dari DPRD yang harus dilaksanakan pemerintahan selanjutnya.

Rabu, 11 Maret 2015

Tamsil PNS Boyolali Naik hingga 300%

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menaikkan tambahan penghasilan (tamsil) bagi pegawai negeri sipil (PNS) nontenaga pendidikan dan pegawai RSUD rata-rata 300%.

Meskipun naik pesat, namun tamsil PNS di Boyolali dinilai masih paling rendah dibanding daerah lain di Soloraya.

Berdasarkan data yang diterima solopos.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tahun ini mengalokasikan anggaran senilai Rp19,53 miliar untuk tamsil PNS.

Nilai tamsil tertinggi bagi pejabat eselon II a (Sekretaris Daerah) sebesar Rp6 juta per bulan. Kemudian, nilai tamsil terendah bagi PNS yang melaksanakan tugas di UPTD Puskesmas senilai Rp150.000 per bulan.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, M.Syawaludin, kenaikan tamsil PNS tahun ini ditetapkan berdasar Peraturan Bupati (Perbup) No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

“Ya, rata-rata kenaikan sekitar 200% hingga 300% dari tahun lalu. Misalnya, untuk pejabat eselon IVa golongan III, yang tahun lalu tamsilnya hanya Rp270.000, tahun ini naik jadi Rp700.000 per bulan,” kata Syawaludin, saat ditemui Espos, di ruang kerjanya, Rabu (11/3/2015).

Dia menjelaskan ada beberapa kriteria yang mendasari kenaikan tamsil tahun ini. Sebut saja, unsur kinerja, keadilan, dan kedisplinan PNS. Dengan adanya unsur kedisiplinan ini, Pemkab Boyolali akan memperketat pemberian tamsil.

Dalam Pasal 5 Perbup tersebut, poin (2) disebutkan bahwa PNS yang tidak hadir akan dikurangi sebesar 5% per hari dari besaran tamsil yang ditetapkan, kecuali menjalankan tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.

Jumat, 06 Februari 2015

435 Tenaga Honorer K2 Boyolali Terima SK CPNS

Sebanyak 435 tenaga honorer K2 Boyolali yang lolos tes CPNS, hari ini, Jumat (6/2), menerima SK CPNS. Sementara sebanyak 739 tenaga honorer yang tidak lolos tes CPNS nasibnya ditentukan SKPD masing-masing.

Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan, masih banyaknya tenaga honorer yang tidak lolos tes CPNS menjadi permasalahan nasional. Hingga kini, kepala daerah masih mencarikan solusi untuk nasib tenaga honorer yang tidak lolos.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

“Tapi nasib tenaga honorer yang tidak lolos masih menunggu kebijakan Presiden,” ungkap Bupati Seno Samudro ditemui di Pendopo Ageng, Komplek Perkantoran Kabupaten, Kemiri, Mojosongo.

Formasi ke 435 penerima SK CPNS terdiri atas  Guru Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2 orang, Guru Sekolah Dasar (SD) 203 orang, Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 86 orang, Tenaga Teknis 88 orang, dan Tenaga Kesehatan 3 orang. Selanjutnya, mulai 11 Februari mereka akan menjalani pelatihan pra-jabatan selama sepekan penuh di Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta. Pelatihan dilakukan secara bergiliran, dengan masing-masing anggota kelompok pelatihan berjumlah 40 orang.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Arsip Blog