Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal yang menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha mulai mendapat ancaman atas karir kepegawaian.
Mereka terancam dibebastugaskan (non job). Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Khaerul Huda mengakui adanya informasi adanya perintah dari wali kota kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk men-nonjob-kan para PNS yang hadir dalam audiensi dengan DPRD pada Kamis (9/4). “Informasinya mau di-nonjob- kan. Ada perintah seperti itu ke BKD.”
“Pertama Pak Yuswo (staf ahli), Pak Bagyo (asisten pemerintahan), saya, dan seterusnya,” kata Khaerul kemarin. Khaerul yang mengaku mendapat informasi tersebut dari seorang staf di BKD pada Jumat (10/4) menyayangkan jika memang benar ada perintah tersebut. Menurut dia, PNS tidak serta merta bisa di-nonjob-kan karena ada mekanisme yang harus dilalui.
“Tidak bisa semudah itu menonjob-kan PNS. Ya kita lihat sajalah kalau memang seperti itu,” kata dia. Meski demikian, Khaerul menegaskan tak takut dengan ancaman mutasi tersebut. Sebab apa yang disampaikan dalam audiensi dasarnya adalah kebenaran. “Kita gak gimana gimana, gak takut, karena kan dasarnya kebenaran. Kita menyampaikan semua ada buktinya. Bukti itu juga kita update terus,” katanya.
Seperti diketahui, para PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Siti Masitha dan mengancam akan melakukan mogok bekerja. Ancaman mogok massal tersebut disampaikan para PNS melalui pernyataan sikap dalam audiensi dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal, di ruang paripurna gedung DPRD setempat, Kamis (9/4).
Para PNS yang hadir dalam audiensi terdiri para pejabat dan staf di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengatasnamakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Dewan Pengurus Kota Tegal. Adapun yang menandatangi pernyataan sikap mencapai sekitar 200 PNS. Penolakan dan ancaman mogok kerja tersebut didasarkan pada beberapa fakta yang ditemukan dalam jalannya birokrasi pemerintahan selama kepemimpinan Siti Masitha.
Yakni adanya ketidakharmonisan antara Wali Kota Siti Masitha dan Wakil Wali Kota Nursholeh yang berakibat tidak berjalannya pemerintahan yang baik; adanya arogansi dan kesewenang- wenangan kepemimpinan Wali Kota Tegal terhadap aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal; serta adanya campur tangan dan intervensi dari pihak yang secara legal formal tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Amir Mirza (mantan ketua tim sukses Siti Masitha-Nursholeh dalam Pilwalkot Tegal 2013).
Selain itu juga adanya tekanan kepada para pejabat maupun staf di lingkungan Pemerintah Kota Tegal baik yang dilakukan oleh wali kota maupun oleh Amir Mirza yang bertindak seolah-olah sebagai wali kota dan tindakannya melebihi batas kewenangan wali kota.
Tak hanya itu, dalam pernyataan sikap juga disebutkan adanya pemanfaatan birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada wali kota bukan kepada masyarakat dan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Dyah Kemala Shinta telah mengabaikan tugas-tugasnya dan tidak ada pembelaan terhadap permasalahan yang dialami PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
Kepala BKD Kota Irkar Yuswan Apendi saat hendak dikonfirmasi terkait adanya perintah tersebut tidak mengangkat telepon selulernya saat berkali-kali dihubungi KORAN SINDO. Pesan pendek yang dikirimkan juga tidak mendapat balasan. Sementara itu, Wali Kota Tegal Siti Masitha tidak mau memberikan tanggapan terkait adanya penolakan atas kepemimpinannya dan ancaman mogok kerja yang disuarkan para PNS.
Seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Tegal ke-435 di Gedung DPRD kemarin, Sitha, sapaan Masitha, buru-buru masuk ke mobil saat disodori pertanyaan terkait hal itu. “Hari ini selamat dirgahayu Kota Tegal,” katanya singkat sembari berlalu.
Hasil rekapitulasi pendataan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal menunjukkan angka kesenjangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) terus meningkat.
