-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label pns bolos. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pns bolos. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 Desember 2014

Kian Banyak PNS di Australia Membolos Kerja

Selain terjadi peningkatan perilaku bullying, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Australia juga semakin banyak yang membolos kerja. Sekitar 17 persen mengaku pernah mengalami bullying atau dilecehkan di tempat kerja.

Demikian terungkap dalam laporan tahunan bertajuk State of the Service Report, yang memotret trend di kalangan 160 ribu PNS Australia.

Laporan yang dirilis Senin (1/12/2014) merupakan hasil survei terhadap 100 ribu PNS oleh Australian Public Service (APS).

Diungkapkan, ada persepsi bahwa tempat kerja memiliki perilaku bullying dan ada peningkatan mereka yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

Selain 17 persen yang mengaku mengalami bullying, ada 21 persen PNS lainnya yang mengaku melihat rekannya mengalami bullying dan pelecehan dalam 12 bulan terakhir.

The public service has shed about 8,000 workers in 2013-14 after the Federal Government promised to axe 16,500 positions over three years as part of its budget savings measures.

"Insiden bullying terjadi rata-rata 15 hingga 19 persen dalam beberapa tahun terakhir," kata Komisioner APS Stephen Sedgwick.

"Meskipun apa yang dianggap sebagai bullying bervariasi."

Sedgwick menjelaskan, persoalan lainnya yang menunjukkan peningkatan adalah pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ia mengatakan, instansi pemerintah telah mengembangkan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini.

"Penyebab meningkatnya PNS yang membolos ini tidak diketahui," katanya.

Namun Sedgwick membantah bahwa tingginya perilaku bullying  di tempat kerja yang menjadi penyebab semakin banyaknya PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sebanyak 8.000 PNS Australia telah diberhentikan sejak pemerintah Australia melakukan pemotongan anggaran berbagai instansi. Pemerintah berencana menghapus 16.500 posisi PNS dalam tiga tahun mendatang sebagai bagian dari penghematan APBN.

Selasa, 29 April 2014

Belanja di Mal Saat Jam Kerja, PNS Terjaring Razia

Sebanyak 40 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Mereka kedapatan tengah berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja. "Rata-rata yang terjaring razia adalah tenaga pengajar dan kesehatan di puskesmas," kata Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Bekasi Dedy Supriadi, Senin, 28 April 2014.

Menurut dia, para pegawai tersebut berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kerja kontrak. Untuk memberi sanksi, Dedy akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Koordinasi juga dilakukan dengan bagian Humas Sekretariat Kota Bekasi agar nama-mana pegawai yang terjaring razia diumumkan.

"Kalau memang mereka sudah tidak bertugas, seharusnya pulang dulu," kata Dedy. "Kemudian, jalan ke mal dengan pakaian bebas, bukan masih mengenakan seragam dinas."

Selain pegawai di lingkungan Kota Bekasi, ikut terjaring pula pegawai Kabupaten Bekasi di pusat belanja. "Data kami serahkan ke BKD setempat," kata Dedy. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta kepada pegawai taat pada peraturan. "Keluar pada jam kerja bisa mengganggu pelayanan. Ini harus menjadi komitmen bersama," kata Rahmat.

Rabu, 02 April 2014

PNS Sering Bolos Wajib Dipecat

PNS bukan lagi profesi paling aman alias bebas dari pemecatan. Pasalnya, dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap PNS berpeluang besar dipecat apabila berkinerja buruk.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, sebelum UU Pokok-pokok Kepegawaian direvisi menjadi UU ASN, posisi PNS sangat kuat. Setiap pimpinan instansi sangat sulit memecat PNS yang kinerjanya buruk. Kalaupun ada sanksi hanya berupa mutasi atau dinonjobkan.

"Bukan zamannya lagi PNS bisa kerja sesuka hati. Kalau kinerjanya jelek dan kompetensinya di bawah standar, setiap pimpinan intasi wajib memberhentikan PNS tersebut. Ini sesuai amanat UU ASN," kata Eko di kantornya, Rabu (2/4).

Sebelum memecatnya, setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus melakukan pembinaan terlebih dahulu. Misalnya dengan memberikan kesempatan kepada setiap PNS untuk menambah kompetensinya lewat diklat atau pelatihan.

Jika langkah pembinaan sudah dilakukan, namun PNS-nya tetap rendah kemampuannya, PPK bisa melakukan pemberhentian. Ukuran kinera PNS, lanjut guru besar UI ini, tidak hanya dilihat dari kemampuan pegawai menyelesaikan tugasnya. Kehadiran PNS menjadi tolok ukur utama.

"Bagaimana bisa diukur kinerjanya kalau PNS-nya sering bolos. Kalau bolos otomatis tidak ada kinerja," ucapnya.

Di dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan seorang pegawai yang dalam setahun bolos 50 hari akan diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini ikut diperkuat dengan adanya UU ASN.

"Jadi intinya kalau di UU Pokok-pokok Kepegawaian PNS-nya susah dipecat. Sebaliknya di UU ASN, PNS lebih mudah dipecat kalau berkinerja buruk," tandasnya.

Arsip Blog