PNS Harus Distandarisasi Secara Nasional

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka rapat koordinasi nasional Aparatur Sipil Negara Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pidatonya, JK mengingatkan peran penting pegawai negeri sipil dalam mengelola negara.

JK mengungkapkan jumlah pegawai negeri sipil saat ini ada di angka 4,3 juta orang. Sebanyak 50 persen dari jumlah itu berprofesi sebagai guru. Sisanya, merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan.

Mereka lah yang menangani administrasi pemerintahan. "Andalah (PNS) yang mengelola negara, melaksanakan kebijakan negara ini. Artinya, negeri sebenarnya secara langsung digerakkan PNS yang mengelolanya secara administratif," kata JK dalam sambutan di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).

Menurut JK, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik bergantung pada dari implementasinya di lapangan. PNS merupakan elemen penting yang bertanggungjawab atas pelaksanaan itu. Sukses atau tidak rumusan kebijakan tak hanya tergantung kepemimpinan dan perumusan kebijakan itu sendiri.

"Apapun baiknya kebijakan yang ditimbulkan, berapapun UU yang dilaksanakan, berapapun PP yang diterbitkan, kepmen, pergub, keputusan bupati yang dibuat, pada akhirnya implementasinya dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil," kata JK.

Oleh karena itu, PNS baiknya memiliki standar nasional tapi tetap bertindak sesuai kondisi daerah. "Karena semuanya adalah sesuai aturan yang ada mempunyai sifat nasional, standar nasional, pengelolaannya sesuai aturan dan kebijakan lokal yang kita jalankan," tandas JK.

Di acara itu, JK didampingi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Dalam Rakornas ASN Kepegawaian ini juga diberikan BKN Award yang diberikan kepada sejumlah instansi.*metrotvnews