-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label kabupaten brebes. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabupaten brebes. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Februari 2017

ASN Ikut Kampanye Pilkada Brebes, Ganjar Bakal Jatuhkan Sanksi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anggota Komisi II DPR RI bagian Pemerintahan dan Perundang-Undangan Agung Widiantoro sepakat mengenakan sanksi tegas bagi oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut kampanye Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilkada Brebes.

Hal ini terkait adanya dugaan oknum ASN yang ikut berkampanye mendukung paslon Bupati Petahana pada Sabtu pekan lalu.

"Jika ada oknum ASN ataupun pejabat yang terlibat kampanye seperti di atas panggung arena kampanye merupakan sebuah pelanggaran ASN dan harus diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan," ucap Agung Widyantoro saat berkunjung ke Kantor KPU Brebes Jawa Tengah, Rabu 15 Februari 2017.

"Iya kalau ada laporan seperti itu dilaporkan siapa namanya karena juga sudah diatur di dalam perundang-undangan ASN," timpal Ganjar Pranowo.

Agung yang juga Politisi Partai Golkar itu pun menyatakan dengan tegas, oknum ASN ataupun pejabat yang terlibat kampanye dalam Pilkada Brebes harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada oknum ASN yang terlibat dalam arena kampanye dengan aksi dukung mendukung itu jelas pelanggaran. Makanya, ini peran Panwaslu Brebes harus bisa menindak tegas temuan itu sesuai peraturan perundang-undangan ASN," dia menambahkan.

Apalagi, oknum ASN yang terlibat kampanye di atas panggung itu merupakan pejabat yang berdinas di Setda Kabupaten Brebes Bagian Hukum.

"Temuan adanya dugaan ASN tidak netral ini harus ditindaklanjuti oleh Panwaslu Brebes. Karena Pak Mendagri juga sudah jauh-jauh hari menyatakan jika ada ASN tidak netral sanksi tegas akan dijatuhkan. Karena sesuai UU ASN wajib netral," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab Brebes Suprapto juga menegaskan jika oknum ASN terbukti tidak netral dalam Pilkada Brebes maka akan dijatuhkan sanksi tegas.

"Sampai saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari Panwaslu Brebes terkait kasus dugaan ASN tidak netral. Karena ini persoalan serius dan sanksi berat bisa dijatuhkan kalau yang bersangkutan terbukti tidak netral," ucap Suprapto.*liputan6

Rabu, 01 Juli 2015

PNS Pemalsu IMB Harus Dipidanakan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sidak ke beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Menpan Yuddy Chrisnandi bersama rombongan mengunjungi Markas Kepolisian Resor Brebes, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, dan Pendopo Kabupaten untuk berdialog dengan para PNS di jajaran Pemkab Brebes.

Salah satu hal yang ia soroti adalah kasus pemalsuan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diduga didalangi oknum pegawai negeri sipil. Yuddy meminta oknum PNS itu segera diusut secara hukum karena sudah menyangkut persoalan pidana dan mengganggu iklim investasi di daerah.

“Kalau pemalsuan dokumen perizinan itu kan persoalan pidana, jadi harus ditindak. Tetapi kalau ada proses usaha yang tutup karena izinnya tidak keluar, harus intropeksi. Apakah pemilik usaha tidak mengurus izin dengan baik atau pemilik otoritas perizinan tidak memberikan izin sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, oknum PNS di lingkungan Pemkab Brebes diduga terlibat dalam pembuatan dokumen IMB palsu. Terbongkarnya kasus tersebut berawal saat adanya warga yang mau mengajukan izin usaha di KPPT Kabupaten Brebes. Namun, saat melampirkan fotokopi IMB tersebut ada dugaan dokumen yang dimaksud palsu.*metrotvnews 

Sabtu, 13 Juni 2015

Bupati Brebes Instruksikan Inspektorat Ungkap PNS Pembuat IMB Palsu

Bupati Brebes, Jawa Tengah, Idza Priyanti menginstruksikan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Brebes guna mengusut dugaan pemalsuan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya sudah sudah mendapatkan laporan adanya oknum yang terlibat dalam pembuatan IMB palsu. Saya sudah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan jika ditemukan keterlibatan maka saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas," kata Idza Priyanti di Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Brebes, Jumat (12/6/2015).

Rencananya, Inspektorat Pemkab Brebes akan mendatangi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) guna memeriksa dan meminta keterangan sejumlah PNS terkait dugaan pemalsuan IMB. Jika terbukti terlibat, PNS itu akan diberi sanksi berupa penurunan jabatan hingga pemecatan.

"Kantor Inspektorat telah mendapatkan perintah Bupati untuk menyelidiki kasus IMB palsu yang diduga kuat melibatkan oknum pejabat," kata Kepala Kantor Inspektorat, Wisnu Broto.

Sementara itu, Kapolres Brebes AKBP Harryo Sugihartono, meminta KPPT setempat segera melaporkan dugaan oknum PNS yang membuat IMB palsu. Langkah ini guna membongkar dugaan pemalsuan IMB sehingga oknum yang terlibat akan dipidanakan.

"Hingga saat ini, kami belum menerima laporan pengaduan dari KPPT perihal adanya surat kepemilikan IMB palsu yang dimiliki banyak warga di Brebes," kata AKBP Harryo Sugihartono.*metrotvnews

Senin, 29 Desember 2014

Arsip Blog