-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 25 Juli 2015

Menteri Yuddy Akan Pecat PNS yang Masuk Parpol

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran tentang netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Surat edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 itu diteken Menteri Yuddy Chrisnandi pada 22 Juli 2015.

"PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat," demikian dikutip dari laman Setkab.go.id pada Sabtu, 25 Juli 2015.

Surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, sekretaris jenderal lembaga negara, pimpinan sekretariat lembaga non-struktural, gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol, PNS tak boleh mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Untuk menjamin efektivitas surat edaran tersebut, para pemimpin instansi pemerintahan diminta untuk mengawasi pegawai negeri masing-masing instansi. "Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Herman Suryatman.

Herman mengatakan dalam surat tersebut ditegaskan bahwa aset pemerintah dilarang dipergunakan untuk kampanye. Aset tersebut antara lain kendaraan dinas, ruang rapat, dan perlengkapan kantor.

PSN juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 

“Larangan ini meliputi kegiatan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,” ujar Herman.*tempo

Pemerintah Terbitkan Edaran Larang PNS Ikut Politik Jelang Pilkada Serentak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan dirinya telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

"Surat edaran netralitas ASN dalam pilkada sudah saya keluarkan hari ini, Jumat (24/7)," ujar Yuddy kepada pewarta usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Menurut Yuddy, surat edaran Menpan_RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tersebut merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Guru Besar dari Universitas Nasional Jakarta ini melanjutkan, isi dari surat edaran tersebut adalah melarang seluruh pegawai negeri sipil dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya.

"Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah," tutur Yuddy.

Karena itu, ia juga memberikan imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses pilkada.

Jika ada indikasi keterlibatan, ia menambahkan, oknum itu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. "Tentu kami akan memberikan hukuman yang proporsional," katanya.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Menurut informasi dari Kemenpan-RB, surat edaran Menpan_RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota.*kompas

Minggu, 06 April 2014

Panwaslu Sukoharjo Sebut Ada Indikasi Mobilisasi PNS dan Siswa saat Kampanye Terbuka PDIP

Panwaslu Kabupaten Sukoharjo membenarkan temuan adanya sejumlah indikasi pelanggaran pada kegiatan kampanye terbuka PDIP di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Sabtu (5/4).

Ditemui di sela pantauannya di lokasi kampanye PDIP di Alun-alun Satya Negara, Sabtu (5/4), Anggota Panwaslu Sukoharjo Cecep Choirul Soleh membenarkan adanya indikasi pelanggaran seperti keterlibatan anak-anak dan dugaan mobilisasi PNS.

“Memang indikasi itu kita cium. Dugaan melibatkan anak-anak dan mobilisasi PNS memang ada. Tapi kita masih lakukan pengawasan lebih lanjut, dan menunggu laporan formal,” ungkap Cecep.

Diketahui, selain mengerahkan siswa sekolah, Diduga kampanye yang dihadiri oleh PNS di lingkungan Pemkab Sukoharjo tersebut juga merupakan instruksi dari SKPD.

Salah satu siswa SMK Negeri di Sukoharjo Muna, mengaku diperintah oleh guru untuk datang ke kampanye terbuka PDIP di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo.

“Siswa yang kelas 12 yang disuruh dating ke Alun-alun. Dan sebelumnya memang dipulangkan lebih cepat,” ungkap Muna.

Jumat, 21 Maret 2014

Komisi Aparatur Sipil Negara Bebas Intervensi Politik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) segera membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi dan menilai kerja pegawai negeri sipil dan pengisian jabatan aparatur sipil negara.

"Pembentukan komisi ini dijamin bebas dari politisasi," terang Wakil Menteri PANRB Eko Prasodjo di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Eko pun menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan komisi pengawasan tersebut. Nantinya, KASN menjadi sebuah lembaga yang independen, imparsial, dan bebas dari intervensi politik.

"Makanya seleksi untuk KASN ini tidak melalui fit and proper test," ucapnya. Alasan tersebut, kata Eko, juga merupakan permintaan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Proses pembentukan sekaligus pengisian jabatan pun, diakui Eko, dilakukan secara terbuka.

"Siapa saja mau aktivis, akademis asal warga Indonesia, berpendidikan sesuai syarat, bisa ikut berpartisipasi dalam KASN," ungkapnya. "Tapi tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/tidak sedang menduduki jabatan politik."

KASN dipersiapkan dalam waktu enam bulan atau sebelum masa pemerintahan Presiden SBY berakhir. Komisi yang sesuai dengan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ini akan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Referensi :
http://news.metrotvnews.com/read/2014/03/21/221760/komisi-aparatur-sipil-negara-bebas-intervensi-politik

PNS Sering Dipolitisasi dan Diintervensi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang segera dibentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengawal kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pengisian jabatan aparatur sipil negara.

Menurut Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo ada dua kecenderungan yang terjadi pada PNS selama ini. "PNS dipolitisasi, diintervensi di daerah. Kepala daerah diganti, perangkatnya juga diganti dengan orang-orang yang mendukung saat pilkada," ucap Eko di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Dua hal tersebut, kata Eko, mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan jabatan. Belum lagi, Eko melanjutkan, adanya sistem gaji yang tidak sesuai. Mereka yang berkinerja baik ataupun buruk memeroleh gaji yang sama.

"Ini akan kita ubah. Gaji akan kita desain sesuai capaian kinerja," ujarnya.

Dalam hal ini, Eko mengakui pihaknya akan serius mengatasi persoalan tersebut. KASN, menurutnya, juga berfungsi mengawasi kode etik, perilaku, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pegawai.

"Kita ingin mengatasi ini. PNS bekinerja tidak memanfaatkan jabatan dan tidak diintervensi kepentingan politik," jelas Eko.

KASN sendiri berencana dipersiapkan dalam waktu enam bulan atau sebelum masa pemerintahan Presiden SBY berakhir. Nantinya, komisi yang sesuai dengan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 ini akan menjadi lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Referensi :
http://news.metrotvnews.com/read/2014/03/21/221799/pns-sering-dipolitisasi-dan-diintervensi

Arsip Blog