-- Sido Muncul Store -- Aneka Produk Jamu, Obat, dan Suplemen Herbal dari Sido Muncul Store di Tokopedia
Tampilkan postingan dengan label sulawesi selatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sulawesi selatan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 24 Juli 2016

Sekprov Yakin Tak Ada Pengurangan PNS di Sulsel

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Latif menegaskan jika di Sulawesi Selatan tidak akan ada pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau pembatasan mungkin iya, tapi kalau pengurangan rasanya tidak. Di Sulsel saja kita merasa masih kurang pegawainya," jelas Abdul Latif, Minggu (24/7/2016).

Jika harus dikurangi, jelas Latif, pihaknya belum bisa memprediksikan bagian apa saja yang akan dikurangi.

"Kecuali misalnya program lain pemerintah, seperti pemberian pesangon kepada pensiun dini. Itu banyak yang berminat. Tapi kalau pensiun saya kira tidak," ungkapanya.

Menurut Abdul Latif, rekrutmen CPNS juga harus tetap dilaksanakan, mengingat kebutuhan akan kader-kader muda berkualitas di birokrasi juga tinggi untuk mendukung komitmen peningkatan kualitas layanan publik.

Sebelumnya, Kemenpan-RB mewacanakan akan melakukan rasionalisasi PNS di seluruh Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1 juta PNS akan dipangkas demi menyelamatkan APBN yang terus membengkak untuk belanja pegawai.*rakyatku

Rabu, 16 Desember 2015

Gugur di Kualifikasi, 46 Honorer K2 Parepare Gagal Jadi PNS

Tim Independen yang melakukan seleksi mengatakan, 46 pegawai Kategori Dua (K2) Kota Parepare yang tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena tidak memenuhinya kualifikasi.

"Memang ratusan yang kita seleksi dan 200 orang lebih dari K2 sudah memenuhi kualifikasi sehingga diangkat menjadi PNS sementara 46 lainnya tidak karena dianggap gugur," ujar salah satu Tim Independen, Rahman Saleh, Rabu (16/12/2015).

Penetapan gugurnya 46 K2 tersebut berdasarkan hasil rekomendasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat pegawai K2 tersebut mengabdikan diri.

"Kita sebatas menyeleksi berdasarkan hasil rekomendasi sementara 46 K2 yang selama ini menuntut untuk diangkat tidak memenuhi kriteria salah satunya dari unsur pengabdian,"jelasnya.

Mantan anggota DPRD Kota Parepare ini mengungkapkan, tuntutan selama 46 K2 ini untuk pengangkatan karena adanya pegawai K2 lain yang diangkat padahal dirinya mengabdi lebih lama tidak bisa melampirkan bukti authentik.

"Selama ini 46 K2 protes karena pengabdian lebih lama dari temannya yang dari kalangan K2 yang suda menjadi PNS tetapi, mereka tidak bisa melampirkan bukti dari hal ini,"jelas Rahman.

Rahman menambahkan, pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Parepare tidak berani mengeluarkan SK karena jika tetap dipaksakan bisa berujung dengan pelanggaran pidana.

Puluhan K2 ini pun sudah berapa kali melakukan aksi unjuk rasa guna diberikan kejelasan oleh pemerintah kota terkait setatusnya yang tak kunjung dikeluarkan SK pengangkatan PNS.

Sementara itu, Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Parepare, Anwar Saad meminta puluhan K2 ini untuk bersabar dan menunggu regulasi yang baru untuk pengangkatannya sebagai PNS.

"Kita minta mereka bersabar dan menunggu regulasi yang ada untuk pengangkatan menjadi PNS dan diupayakan untuk bersama dengan K2 berikutnya untuk pengangkatan PNS,"jelas Anwar.*tribunnews

Selasa, 12 Mei 2015

Perjalanan Dinas PNS Pemprov Sulsel Dipangkas 50 Persen

Pegawai negeri sipil (PNS) di kawasan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkena imbas kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan efektifitas anggaran. Mulai Mei tahun ini, Pemprov Sulsel mulai memberlakukan anggaran perjalanan dinas yang nilainya lebih kecil 40 hingga 50 persen dari nilai yang tercantum dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD) sebelumnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Agustinus Appang membenarkan  pengurangan tersebut.  Agustinus mengatakan, Pemprov Sulsel sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait pengaturan perjalanan dinas PNS yang melakukan tugas-tugas kedinasan ke luar daerah.

"Sudah ada Pergub-nya," jelas Agustinus, Selasa (12/5).

Dia menegaskan, Pemprov Sulsel hanya melakukan penyesuaian sesuai dengan instruksi dari pusat, bukan pemotongan anggaran yang mengada-ada.

"Perlu diluruskan, ini bukan pemotongan anggaran yah tapi penyesuaian. Kalau pemotongan, misalnya hak PNS Rp 1 juta, tapi yang diberikan hanya Rp 500 ribu. Itu hanya contoh yah," kata Agustinus.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Agustinus mengaku APBD bisa diefisienkan. Namun dia enggan merinci berapa persen anggaran yang bisa diirit dari berlakunya aturan baru tersebut.*republika 

Rabu, 18 Maret 2015

CPNS Ini Pingsan Usai Terima SK dari Wali Kota

Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) Palopo, Suci, pingsan setelah menerima SK, Selasa (17/3/2015). Sebanyak 428 CPNS K2 Palopo yang menerima SK.

Suci pingsan setelah ia menerima SK dari Wali Kota Palopo, Judas Amir. Menurut keterangan beberapa CPNS K2, Suci kini sedang hamil muda.

Selasa pagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, akhirnya membagikan Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) di lapangan Pancasila Palopo.

Penyerahan SK diserahkan langsung oleh Wali Kota Palopo, Judas Amir, didampingi oleh Kapolres Palopo AKBP Muh Guntur, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Palopo Sarwono, Sekda Palopo Muh Kasim Alwi dan Kepala BKD A Nur Palullu.

Wali Kota Palopo, Judas Amir meminta kepada Sekda Palopo untuk membatalkan SK CPNS K2 apabila dalam waktu dua minggu belum mengambil SK-nya.

Jumat, 06 Maret 2015

Minggu, 18 Januari 2015

PNS Jeneponto Peringkat Kedua Narkoba di Sulsel

Pegawai negeri Sipil (PNS) di kabupaten Jeneponto menjadi peringkat kedua penggunaan narkoba di Sulsel. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan wartawan digelar ruang pola kantor bupati, Senin 19 Januari.

Menurut data Polres, bahwa aparat pegawai negeri sipil menjadi pengguna narkoba terbanyak di daerah ini. PNS yang terindikasi narkoba ada sekitar puluhan orang. Bahkan sudah merasuk pada pejabat.

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

“Inilah yang harus disikapi pemerintah daerah, untuk mencegah beredarannya narkoba di daerah ini. Karena sudah ada terindikasi puluhan PNS yang memakai narkoba bahkan sudah menjadi bandar narkoba,” ujar dia.

Wakil Ketua pengadilan negeri Jeneponto Hasan mengatakan, keterlibatan  pengguna narkoba ada PNS, honorer dan pejabat. Hukumannya tidak ada yang setahun hukuman mereka. Tapi di atas empat tahun penjara.

link sponsor
+ herbal khas banten atasi ejakulasi dini, dahsyat hasilnya,,, click here
+ paket cara cepat hamil,,, click here

Selasa, 06 Januari 2015

Mahasiswa Demo Kecam Bupati Gowa yang Penjarakan PNS

Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi mengecam Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo yang memenjarakan Fadhli Rahim pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Gowa.

Unjuk rasa diawali di ruas jalan depan Kantor Kejaksaan Negeri Sungginasa itu sempat diwarnai aksi bajak truk kontainer yang sedang melintas.

Mahasiswa yang tergabung dalam Prodem (Jaringan Aktivis Demokrasi) berorasi menuntut keadilan dan menyuarakan tuntutan mencopot Kapolres Gowa dan Kasat Reskrim yang kurang teliti sehingga Fadhli dipenjara. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan Kekang Ruang Kritis Masyarakat Gowa".

"Di era demokrasi, kritik itu wajar. Namun apa yang terjadi? Tulisan pesan di media sosial Line yang dianggap kritik, namun oleh Bupati Gowa disebut tuduhan dan pencemaran nama baik!" teriak Gaffar Sanre koordinator lapangan dalam orasinya, Senin (5/1/2015). 

Cegah keputihan dan kanker serviks [lihat video gejala2 kanker serviks 
click here] bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Setelah puas berorasi dan tak kunjung dihadapi pejabat Kejari Sungguminasa, massa bergeser ke Kantor Markas Polres Gowa. Di sana, tuntutan keras kembali mereka teriakkan.

"Jika tuntutan kami tidak diindahkan 3x24 jam, maka kami akan menutup lokasi pembangunan perumahan sesuai hak kami dan cara kami!" jerit Sanre.

Aspirasi massa itu diterima oleh Kasat Reskrim Polres Gowa AKP Akbar. Usai berunjuk rasa, para pendemo membubarkan diri dengan tertib dan teratur.

Fadli, seorang PNS dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Gowa terpaksa harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Terdakwa dimejahijaukan oleh Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, lantaran mengkritik kinerja pemerintahan Kabupaten Gowa lewat media sosial (Medsos) Line.

Senin, 29 Desember 2014

BKN Anulir 464 Honorer K2 Kabupaten Pangkep Jadi CPNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pangkep, akhirnya mengumumkan nama-nama honorer Kategori dua (K2) yang dinyatakan lolos verifikasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (24/12). Dari 662 honorer yang diajukan, hanya 198 yang dinyatakan berhak mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

Jumlah honorer K2 Pangkep yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan NIP mencapai 662 orang. Namun, setelah diverifikasi, BKN menganulir 464 orang karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Honorer K2 yang dinyatakan lolos verifikasi terdiri dari 154 guru, dan 34 tenaga teknis, dan 10 orang tenaga kesehatan. Hasil pengumuman ini membuat sejumlah honorer, khususnya yang gagal, mengaku kecewa.

“Saya sangat kecewa dengan pemerintah utamanya Pak Bupati (Syamsuddin Hamid). Dia meminta kami untuk melengkapi semua berkas untuk dikirim ke BKN. Tetapi setelah itu kami rupanya dibuat sakit hati untuk kesekian kalinya,” ujar Hamsiah, salah seorang honorer K2 yang gagal menjadi PNS, Kamis (25/12).

Cegah keputihan dan kanker serviks bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Menurutnya, saat verifikasi lalu, namanya tidak tercantum dalam daftar honorer yang bermasalah. Namun tiba-tiba ia dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi PNS dari jalur honorer.

“Coba dipikir Pak, dua hari waktu yang diberikan untuk pengumpulan berkas harus dimaksimalkan. Saya harus bermalam di Polres untuk mengurus SKCK. Saya juga harus meninggalkan anak dan suami saya untuk mengambil surat berbadan sehat,” ujar honorer yang bertugas di bagian adminstrasi Pemkab itu.

Kepala BKD Pangkep, Ansharullah mengatakan, hasil yang diumumkan sudah final dan tidak akan ada penambahan lagi, namun kemungkinan bisa berkurang. Alasannya, BKD masih membuka uji publik hingga 15 Januari 2015.

Kamis, 25 Desember 2014

Jumat, 19 Desember 2014

Kritik Kebobrokan Bupati di Jejaring Sosial, PNS Gowa Dimejahijaukan

Hanya karena sedikit mengkritik sistem Pemerintahan Kabupaten Gowa dibawah kepemimpinan Ichsan Yasin Limpo, Fadli yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Gowa, harus sampai berurusan dengan meja hijau.

Ironisnya, Fadli yang PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Gowa ini diadili karena mengktirik kinerja orang nomor satu tersebut melalui jejaring sosial media android "Line".

Ibu Fadli, Rukmini, saat ditemui tribun di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kamis (18/12/2014), menceritakan awal kejadian tersebut.

Fadli memiliki grup di sosmed Line. Semua anggotanya yakni alumni SMAN 1 Sungguminasa (Salis). Sekira tujuh orang. Namun kini sudah kerja didaerah lain bahkan ada yang keluar provinsi.

Cegah keputihan dan kanker serviks bersama dr. Boyke Dian Nugraha, Sp.Og  click here

Pertengahan Mei, aktivitas obrolan di grup tersebut membahas tentang kondisi daerah Gowa, yang merupakan asal sekolah mereka dulu. Tanya jawab antara rekan Fadli yang lain pun berlangsung.

Dalam obrolan tersebut, Fadli dengan terus terang menceritakan tentang kekecewaannya terhadap pemerintahan Ichsan YL. Termasuk kecurangan saat pilkada dan adanya mutasi pegawai dengan alasan yang tak mendasar.

Selang beberapa hari, Fadli dipanggil menghadap ke Bawasda Gowa atas permasalahan itu. Menurut Rukmini, dari cerita Fadli, dirinya menaruh curiga bahwa obrolan antar teman alumni digrup mereka bocor oleh seseorang temannya. Yang tak lain adalah honorer staf ajudan Bupati Gowa bernama Hasni.

"Sempat Fadli lihat Hasni keluar dari Bawasda saat pemanggilan dirinya. Makanya dia curiga. Karena Hasni ini juga satu grup dan satu alumni dengan Fadli," ujar Rukmini yang hadir mengikuti sidang perdana anaknya tersebut.

Tak hanya sampai disitu, atas kasus itu, Fadli sempat dimintai wajib lapor oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan. Prosesnya berjalan selama enam bulan.

"Dia juga sudah berusaha untuk mencari cara meminta maaf kepada bupati. Tapi selalu tidak bisa. Setiap datang keruangan bupati selalu ada saja yang menghalangi," lanjut Rukmini.

Akhir November kemarin, tepatnya 24 November, Fadli diminta untuk datang menghadap oleh penyidik Polres Gowa atas nama Akbar. Setelah berbincang, Fadli langsung dijebloskan ke penjara dengan pengawasan Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungguminasa, Denata.

Dalam catatan kronologis yang sempat ditulis Fadli dan kemudian dibaca tribun menceritakan saat itu Denata dengan suara keras meminta dirinya untuk menyerahkan hp-nya. Dan kemudian memasukkan kedalam sel. Fadli bahkan tidak sempat menghubungi istri dan keluarganya.

Karena kejadian itu, Fadli didakwa hukuman penjara maksimal enam tahun karena melanggar undang-undang IT pasal 21 dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Jumat, 18 Juli 2014

6 Kabupaten dan 1 Kota di Sulsel tak Dapat Formasi CPNS

Tak seluruhnya daerah di Sulwesi Selatan mendapat alokasi tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar pada penerimaan CPNS 2014. Karo Hukum, Komunikasi, Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman mengatakan daerah yang tak mendapat formasi ada enam kabupaten dan satu kota.

Herman mengatakan daerah yang tak dapat jatah formasi tambahan adalah Kabupaten Pinrang, Bone, Luwu, Jeneponto, Pangkajene dan Kepualuan (Pangkep) dan Luwu Utara. Sementara satu kota lagi adalah Palopo.  

"Di Sulsel ada 25 pemda, namun yang diberi formasi hanya 18 daerah," kata Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (17/7).

Sementara daerah yang mendapat formasi adalah Pemprov Sulsel, Kab Wajo, Kab Gowa, Kab Tana Toraja, Kab Maros, Kab Sinjai, Kab Bulukumba, Kab Bantaeng, Kab Kep Selayar, Kab Takalar, Kab Barru, Kab Sidenreng Rappang, Kab Soppeng, Kab Enrekang, Kab Luwu Timur, Kab Toraja Utara, Kota Makassar, dan Kota Parepare.
                                         
"Bagi 18 daerah yang sudah diberi formasi ini kami imbau segera memasukkan rincian formasinya untuk ditetapkan oleh MenPAN-RB," tandas Herman.

Minggu, 20 April 2014

Belanja Pegawai Capai Rp 900 M, Kesulitan Terima CPNS Umum

Peluang pencari kerja untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sepertinya sangat kecil. Kondisi keuangan Pemkab Bone tidak mendukung untuk mengangkat PNS baru.

APBD Bone saat ini cukup terbebani oleh belanja pegawai. Apalagi, proses pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi PNS saat ini juga masih sementara berlangsung. Dari Rp1,4 triliun APBD Bone saat ini, Rp900 miliar di antaranya habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Hal inilah yang membuat Pemkab Bone tidak menerima CPNS jalur umum tahun lalu.

Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi, mengakui, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Bone tahun ini sudah mencapai Rp1,4 triliun. Sayangnya, kata dia, Rp 900 miliar dari jumlah itu digunakan untuk menggaji para pegawai.

Praktis, kata bupati, hanya sekira Rp 500 miliar lebih yang bisa digunakan untuk biaya pembangunan dan sektor lainnya.

"Kalau posisi belanja pegawai yang menjadi persyaratan, maka tidak akan ada pendaftaran PNS," jelas Andi Fahsar seperti yang dilansir FAJAR (Group JPNN.com), Sabtu (19/4).

Arsip Blog